Pemerintah Siapkan LPS Koperasi - Lindungi Dana Anggota

NERACA

Jakarta – Kasus pembobolan dana anggota Koperasi Langit Biru yang nilainya mencapai triliunan rupiah, sepertinya telah membuka mata semua orang ---khususnya pelaku koperasi di Indonesia, akan pentingnya kehadiran lembaga penjamin semacam Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) perbankan. Bahkan, Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan sudah menegaskan bahwa LPS Koperasi akan segera dibentuk tahun ini juga.

“Semuanya sedang disusun dalam UU Koperasi yang baru. LPS Koperasi akan menjamin seluruh dana anggotanya. Mengenai syarat-syarat apa saja mengenai koperasi yang akan dijamin, sedang kita bahas. Intinya, kita sudah membutuhkan keberadaan LPS Koperasi agar tingkat kepercayaan terhadap koperasi semakin meningkat”, ungkap Menkop kepada wartawan, beberapa hari lalu.

Anggota komisi VI DPR RI Sukur Nababan mengamini rencana tersebut. Dia menyetujui adanya LPS Koperasi dalam menjamin simpanan para nasabah di koperasi. “Rancangan LPS Koperasi tersebut akan dimasukkan dalam paket RUU Koperasi,” kata Sukur kepada Neraca, Selasa.

Menanggapi hal itu, pengamat ekonomi UI Nina Sapti Triaswari mengaku dirinya setuju adanya LPS Koperasi karena fungsinya untuk melindungi nasabah atau anggota koperasi. Selain itu, lembaga ini fokus mengurus usaha sektor mikro. “Harus ada standar memang, seperti perbankan,” tukas Nina kepada Neraca, Selasa (12/6).

Menurut Nina, ada tiga hal yang harus diperhatikan terkait LPS Koperasi tersebut. Pertama, koperasi tersebut harus dilihat kinerjanya dari operasional. Seperti berapa lama beroperasi, usahanya berjalan lancar atau tidak, serta akuntabilitas. “Dalam hal ini pengawasan internal harus berjalan dan itu tugasnya dewan pengawas. Semacam audit kinerja,” ungkap Nina.

Nina mencontohkan perbankan yang punya aturan kalau mau pinjam uang. Salah satunya, harus melaporkan laporan keuangannya minimal dua tahun. “Indikatornya kan jelas. Mereka punya penilaian baku dan detail jadinya terukur. Nah, saya mau koperasi seperti itu dari sisi operasional,” jelas Nina.

Kedua, tentunya berkaitan dengan laporan keuangan. Target usaha yang dijalankan bagaimana. Nina yang dosen FEUI ini menjelaskan, fungsi pengawas eksternal juga turut dilibatkan untuk menghindari penipuan. “Harus ada audit laporan keuangan sebagai external control. Sehingga nantinya akan ada semacam rating atau peringkat laporan keuangan,” tambah dia.

Terakhir, Nina mewajibkan bahwa seluruh koperasi harus mempublikasikan laporan keuangannya ke publik. Hal ini untuk menghindari kasus investasi ilegal yang dijalankan Koperasi Langit Biru.

Tak hanya itu saja. Nina bahkan menganjurkan kalau koperasi yang sifatnya keuangan seperti simpan pinjam, harusnya masuk ke sektor keuangan nonperbankan. Sehingga, ketika OJK terbentuk bisa ikut diawasi. “Itu karena ada koperasi serba usaha. Jadinya melebar, ya, salah satunya simpan pinjam. Meski begitu, harus ada dulu UU-nya, yang sampai sekarang belum terbit juga,” tegas Nina.

Sementara pengamat ekonomi Indef Ahmad Erani Yustika mengatakan, harus ada pertimbangan untuk lembaga penjamin simpanan seperti itu dalam lembaga koperasi. "Secara prinsip, menurut saya dalam rangka melindungi kepentingan nasabah atau dalam koperasi ini anggota, kedudukannya sama dengan perbankan. Namun, apakah itu bentuknya LPS harus disesuaikan dengan kriteria lembaga yang dijamin", jelas Erani kepada Neraca, kemarin.

Selain melihat kriteria, Erani menilai, hal lain yang perlu diperhatikan adalah fundamental pendanaan dan keuntungan koperasi-koperasi di Indonesia. "Ada koperasi yang beraset kecil dan ada juga yang asetnya gede. Jadi lembaga penjamin simpanan juga harus menyesuaikan ini", ungkap dia.

Erani menambahkan, sebelum mengadakan lembaga penjamin simpanan, selama ini banyak koperasi yang menjamur tidak sesuai dengan standar koperasi yang baik.

Sedangkan di mata Ketua Dewan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari, Frans Meroga mengatakan, anggota dari LPS Koperasi nantinya minimal harus diperlakukan seperti perbankan. “Panutan dari koperasi itu sebenarnya adalah perbankan, karena perbankan sudah terlihat kredibilitas institusinya. Selain itu, agar koperasi dipercaya masyarakat,” ujar dia saat dihubungi Neraca, kemarin.

Frans menambahkan, nantinya LPS ini diharapkan dapat melakukan pengawasan ketat kepada anggotanya minimal setiap 3-6 bulan sekali. “Pemerintah harus menetapkan periode-periode pengawasannya. Namun, aturan tersebut nantinya tiap tahun bisa lebih diperketat lagi. Maka dari itulah LPS Koperasi penting untuk dibentuk dan kita perlukan,” pungkas dia.

BERITA TERKAIT

Enam Mitra LPDB Dapat Penghargaan Koperasi Berprestasi

Enam Mitra LPDB Dapat Penghargaan Koperasi Berprestasi NERACA Tangerang - Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)…

Puluhan Koperasi di Sukabumi Terancam Dibubarkan

Puluhan Koperasi di Sukabumi Terancam Dibubarkan NERACA Sukabumi - Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi, Jawa Barat, mengancam…

Rp7,1 Triliun Dana Asing Masuk Ke Pasar Keuangan

  NERACA Jakarta - Modal asing yang masuk ke pasar keuangan terutama melalui Surat Berharga Negara mencapai Rp7,1 triliun dalam…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

BPS: Ketimpangan Pendapatan Masih Tinggi

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, tingkat ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin di Indonesia (gini ratio) turun tipis dari 0,391…

Indonesia Diyakini Masuk Empat Besar Negara Kuat

NERACA Jakarta –Ditengah kekhawatiran pelaku ekonomi akan nilai tukar rupiah yang terus tertekan terhadap dollar AS, pemerintah selalu meredam hal…

KESEPAKATAN PEMERINTAH RI DAN FREEPORT - Hikmahanto: Hindari Eforia di Masyarakat

Jakarta-Guru Besar Hukum Internasional UI Prof Dr. Hikmahanto Juwana mengatakan, penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara pemerintah RI dan Freeport…