Dana Penghematan Untuk Benahi Aset BUMN

NERACA

Jakarta—Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengakui dana hasil penghematan anggaran 2012 sebesar Rp31,471 miliar akan digunakan untuk penataan dan pengawasan aset-aset BUMN. "Ini usulan dari Komisi VI yang menghendaki kalau penghematan itu untuk penataan aset negara, misalnya pendataan aset-aset hingga penyelesaian bilamana ada sengketa," kata Menteri BUMN Dahlan Iskan di Jakarta,12/6

Menurut Dahlan, penataan aset BUMN saat ini tengah ditangani oleh Wakil Menteri BUMN. Wamen BUMN sedang membuat pemetaan aset-aset tersebut agar dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh BUMN yang fokus pada aset tersebut, misalnya hotel dan rumah sakit.

Lebih jauh Dahlan menambahkan anggaran Kementerian BUMN sudah kecil. Namun ia menghendaki adanya penghematan di sejumlah pos. Bahkan dicontohkannya, penghematan biaya perjalanan dinas sekitar Rp12 miliar menjadi Rp18 miliar karena rapat dapat dilakukan melalui pesan BlackBerry (BBM).

Selain itu, penghematan juga dilakukan di pos honorarium. Artinya, pejabat tinggi di Kementerian BUMN yang menjadi anggota dalam suatu kegiatan tidak mendapatkan honorarium.

Pada 2012, pagu Kementerian BUMN Tahun 2012 sebesar Rp111,26 miliar, dari rencana semula Rp142,46 miliar. Pengurangan pagu sekitar Rp31,42 miliar ini diambil dari pos-pos sebagai berikut, pertama, pengurangan kegiatan rapat koordinasi sebesar Rp9,1 miliar atau 28,96%. Kedua, pengurangan dari pos perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp4,6 miliar atau 14,58%. Ketiga, pengurangan dari pos perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp3,1 miliar atau 9,98%. Keempat, pengurangan dari pos belanja jasa konsultan/pihak ketiga yang kurang prioritas Rp13,5 miliar atau 43,06%. Kelima, pengurangan dari kegiatan-kegiatan lain (honor, ATK, dan lain-lain) sebesar Rp1,1 miliar aau 3,42%.

Pada 2013 mendatang, pagu indikatif Kementerian BUMN Tahun 2012 sebesar Rp142,688 miliar menyusul surat bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan nomor 0096.M.PPN/03/2012 dan S-214/MK.02/2012 tanggal 30 Maret 2012. **cahyo

BERITA TERKAIT

BUMN Pastikan Kredit Inalum Bukan Bank BUMN - Ambil Alih Freeport

    NERACA   Jakarta - Deputi Jasa Keuangan, Survei dan Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan tidak ada perbankan…

DPRD Sukabumi Dukung Usulan Mengenai PKS Pembayaran Pajak Via Minimarket - Iwan Adhar : “Selama untuk Kepentingan Masyarakat Saya Dukung”

DPRD Sukabumi Dukung Usulan Mengenai PKS Pembayaran Pajak Via Minimarket Iwan Adhar : “Selama untuk Kepentingan Masyarakat Saya Dukung” NERACA…

Kadin akan Tambah Fasilitas untuk OSS

      NERACA   Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan menambah fasilitas meja bantuan (help desk)…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Antisipasi Asumsi APBN 2018

      NERACA   Jakarta - Pemerintah akan terus mengantisipasi pergerakan asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2018 agar…

Lebih Efisien, Kemenlu Siapkan Diplomasi Digital

  NERACA   Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyiapkan diplomasi digital untuk memudahkan proses diplomasi baik antar negera maupun…

Presiden Harap Pemangkasan PPH Dorong UMKM

      NERACA   Tangerang - Presiden Joko Widodo berharap pemangkasan pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha mikro, kecil…