Pemerintah Khawatir Subsidi Listrik Rp 100 Triliun - Pada 2013

NERACA

Jakarta - Pemerintah kembali usulkan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) 10% pada 2013. Alasanya ada kekhawatiran subsidi listrik bias menembus hingga Rp 100,05 triliun atau naik dari tahun ini Rp 65 triliun. Pasalnya, ada ancaman Indonesia Crude Price (ICP) tembus mencapai 120 dolar AS per barel. "Pada 1 Januari 2013 Tarif Tenaga Listrik kami usulkan naik 10 %,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik di DPR,11/6

Dikatakan Wacik, harga minyak bisa saja ditetapkan US$100/ barel dan TDL tidak naik. Maka subsidi listrik yang diperlukan mencapai Rp 91 triliun dengan pertumbuhan 8%-9 %. Tapi tentu angka itu bisa ditekan jika pemerintah bisa naikan TDL 10 % tahun depan. "jika TDL dinaikkan 10 % maka subsidi listrik yang dibutuhkan Rp 77,83 triliun dengan asumsi pertumbuhan listrik 8-9 %," tambahnya

Menurut Wacik, besaran subsidi listrik yang ditetapkan itu sesuai dengan harga minyak dan asumsi kurs Rp 9.000 per dolar AS. "Yang pasti setiap kenaikan kurs Rp 100 per dolar akan menambah subsidi listrik sekitar Rp 800 miliar," cetusnya.

Sementara Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman mengatakan kenaikan tarif listrik tersebut direncanakan dengan dua opsi yakni mulai berlaku pada 1 Januari 2013 atau 1 April 2013. "Sementara, skenario besaran kenaikan tarif listrik yang direncanakan adalah 5 %, 10 %, atau 15 %," katanya.

Jarman menjelaskan, jika kenaikan tarif listrik berlaku mulai 1 Januari 2013 dengan asumsi pertumbuhan permintaan listrik 8 persen maka besaran subsidinya bergerak dari Rp 80,55 triliun hingga Rp 84,8 triliun dalam kisaran ICP 100-120 dolar AS per barel"Kalau kenaikannya mulai 1 April 2013 dengan asumsi pertumbuhan 8 % maka besaran subsidi listrik berkisar antara Rp 85,5 triliun hingga Rp 86,45 triliun," jelasnya.

Sementara itu, jika tanpa kenaikan tarif listrik, maka besaran subsidinya antara Rp 91,39 triliun hingga Rp 100,32 triliun. Sejumlah asumsi dasar subsidi listrik lainnya dalam RAPBN 2013 adalah nilai tukar Rp 9.000 per dolar AS, penjualan listrik 180,61 hingga 182,28 TWh, dan susut jaringan 8,5 %. "Selanjutnya, biaya pokok penjualan tenaga listrik Rp 1.151-1.204 per kWh (kilo watt hours) atau Rp 209,03-218,17 triliun, margin usaha 7 %, dan BPP plus marjin antara Rp 223,66-233,44 triliun," lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani meminta pemerintah untuk mengkaji ulang usulan kenaikan TDL tahun depan. Pasalnya, pada tahun ini saja, industri masih terpukul dengan kenaikan harga gas 55 %. “Jika itu dilakukan tentu akan sangat memberatkan kami,” katanya

Padahal, kata dia, masih banyak cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menekan subsidi listrik, salah satunya adalah dengan mengganti sumber energi primer PLN. Saat ini energi primer PLN masih banyak yang menggunakan BBM, sehingga subsidinya terus membengkak seiring terkait kenaikan harga minyak.

Sedangkan anggota Komisi VII DPR Bobby Rizaldi menilai masih banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk menekan biaya subsidi listrik. Salah satunya adalah menurunkan margin usaha perusahan listrik pelat merah itu di bawah 7 persen dengan menggunakan dana cadangan dari hasil operasi 2011.

Menurut Bobby, tahun ini PLN membagikan deviden kepada pemerintah sebesar Rp 3,5 triliun dari laba Rp 7,139 triliun sehingga ada dana cadangan sebesar Rp 3,6 triliun. “Ini kiranya bisa digunakan agar mengurangi margin yang diperlukan, nantinya akan mengurangi besaran subsidi listrik secara keseluruhan,” pungkasnya. **iwan

BERITA TERKAIT

Pemprov DKI : 6 Proyek Tol Diambil Pemerintah Pusat

    NERACA  Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan enam proyek tol dalam kota telah diambil alih oleh…

Hikmahanto: Hindari Eforia di Masyarakat - KESEPAKATAN PEMERINTAH RI DAN FREEPORT

Jakarta-Guru Besar Hukum Internasional UI Prof Dr. Hikmahanto Juwana mengatakan, penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara pemerintah RI dan Freeport…

Kemensos Pede Kenaikan PKH Rp32 Triliun Disetujui DPR

    NERACA Jakarta – Kementerian Sosial optimistis kenaikan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) hingga dua kali lipat mencapai Rp32…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerataan Harus Jadi Mainstream Strategi Pembangunan - Mindset Pembangunan Perlu Diubah

    NERACA   Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan pemerataan tidak boleh lagi dilhat sebagai efek…

Serikat Pekerja Dukung Pemberantasan Korupsi Di PLN

      NERACA   Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Dirut PLN Syofyan Basir terkait dengan OTT…

Peserta Gerakan OK Oce Lampaui Target

      NERACA   Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan peserta gerakan One Kecamatan One…