Ketidakpastian Regulasi Ganggu Iklim Investasi Daerah

Ketidakpastian Regulasi Ganggu Iklim Investasi Daerah

Jakarta-- Ketidakpastian hukum bisa menganggu iklim investasi di daerah, yang pada akhirnya merugikan daerah tersebut. Karenanya, semua pihak terkait di daerah harus saling bahu-membahu untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus menjamin iklim investasi yang baik untuk investasi di daerah. “Terus terang saya prihatin, saat ini banyak permasalahan yang mengganggu iklim investasi di daerah. Kalau dibiarkan berlarut-larut maka daerah itu sendiri yang akan rugi,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Investment Studies (Indvest), Mohammad Donk Ghanie, di Jakarta, Selasa (12/6).

Salah satu permasalahan investasi di daerah yang disoroti Donk Ghanie adalah polemik seputar status pengelolaan “tanah negara” Kubangsari di Kecamatan Ciwandan, Cilegon. Sejak akhir bulan lalu, sejumlah pihak dimintai keterangan terkait tindakan PT Krakatau Steel Tbk (PT KS) membayarkan ganti-rugi kepada PT Duta Sari Prambanan (DSP) sebesar Rp 34 miliar.

Padahal, pembayaran tersebut merupakan bagian dari pemenuhan hak keperdataan terhadap DSP berdasarkan putusan pengadilan sebagai syarat agar hak pemulihan atas lahan seluas 66,5 hektar dapat kembali kepada PT KS. Proses ini diperlukan mengingat lahan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan pembangunan pabrik baja joint venture Krakatau-Posco (PT Krakatau Posco).

Bahkan informasi yang beredar, langkah PT Krakatau Steel Tbk membayar ganti rugi kepada PT Duta Sari Prambanan yang telah mengikuti arahan Badan Pertanahan Negara (BPN) melalui Surat Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan No. 215/27.1-600/I/2010 dan upaya-upaya legal lainnya. Dengan demikian, semua yang dilakkan sudah sesuai dengan koridor hokum. “Terlepas dari polemik yang terjadi, dan apa yang terjadi, hal ini mencerminkan adanya ketidakpastian hukum bagi aktivitas investasi di Indonesia. Padahal mestinya semua pihak diuntungkan dengan adanya proyek joint venture ini, negara dan Pemda Cilegon juga diuntungkan, ” tambahnya.

Menurut Donk, sudah menjadi kewajiban dari perusahaan publik untuk dapat memberikan informasi obyektif kepada masyarakat sesuai prinsip prudent dan good corporate governance (GCG). “Sebagai perusahaan publik, Krakatau Steel wajib memberikan informasi jelas kepada pihak yang berwenang dan masyarakat termasuk landasan hukum tindakan tersebut. Regulasi di pasar modal mewajibkan tata kelola perusahaan yang baik dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam tindakan perusahaan. Tentu Krakatau Steel punya alasan kuat atas tindakannya,” ujarnya.

Donk meminta masyarakat tidak mudah terpancing aksi kekerasan yang dapat merugikan kepentingan nasional dan daerah. Sudah saatnya daerah fokus pada pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. “Sudah satnya daerah fokus pada pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Parkir Liar Ganggu Kenyamanan dan Ketertiban Umum

Saat ini di daerah Jakarta Timur cukup banyak parkir liar di jalan area jalan umum. Misalnya di daerah Rawamangun seperti…

Fokus Pemerintah Kepada Investasi Padat Karya

Oleh: Muhammad Razi Rahman Mantan Sekjen PBB Kofi Annan pernah menyatakan, sangat tidak beruntung beberapa pemerintahan yang tidak berpikir mengenai…

Permudah Izin Investasi

Oleh: Ahmad Wijaya Salah satu permintaan calon investor, baik lokal maupun asing dimanapun mereka ingin berinvestasi adalah kemudahan dalam mendapatkan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Dibuat Konservatif, Kemenkeu Ingin APBN 2018 Tak Direvisi

      NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan menyatakan akan mengupayakan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018…

Lewat Teknologi, Syngenta Ingin Kembangkan Pertanian Indonesia

  NERACA   Jakarta - Terbatasnya lahan pertanian di Indonesia, serta tuntutan akan pangan yang berkualitas menjadi salah satu tantangan…

Indeks Kemudahan Berbisnis Di Jakarta Turun Dua Peringkat

    NERACA   Jakarta - Indeks Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business/EoDB) yang baru dirilis Asia Competitiveness Institute (ACI)…