Ketidakpastian Regulasi Ganggu Iklim Investasi Daerah

Ketidakpastian Regulasi Ganggu Iklim Investasi Daerah

Jakarta-- Ketidakpastian hukum bisa menganggu iklim investasi di daerah, yang pada akhirnya merugikan daerah tersebut. Karenanya, semua pihak terkait di daerah harus saling bahu-membahu untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus menjamin iklim investasi yang baik untuk investasi di daerah. “Terus terang saya prihatin, saat ini banyak permasalahan yang mengganggu iklim investasi di daerah. Kalau dibiarkan berlarut-larut maka daerah itu sendiri yang akan rugi,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Investment Studies (Indvest), Mohammad Donk Ghanie, di Jakarta, Selasa (12/6).

Salah satu permasalahan investasi di daerah yang disoroti Donk Ghanie adalah polemik seputar status pengelolaan “tanah negara” Kubangsari di Kecamatan Ciwandan, Cilegon. Sejak akhir bulan lalu, sejumlah pihak dimintai keterangan terkait tindakan PT Krakatau Steel Tbk (PT KS) membayarkan ganti-rugi kepada PT Duta Sari Prambanan (DSP) sebesar Rp 34 miliar.

Padahal, pembayaran tersebut merupakan bagian dari pemenuhan hak keperdataan terhadap DSP berdasarkan putusan pengadilan sebagai syarat agar hak pemulihan atas lahan seluas 66,5 hektar dapat kembali kepada PT KS. Proses ini diperlukan mengingat lahan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan pembangunan pabrik baja joint venture Krakatau-Posco (PT Krakatau Posco).

Bahkan informasi yang beredar, langkah PT Krakatau Steel Tbk membayar ganti rugi kepada PT Duta Sari Prambanan yang telah mengikuti arahan Badan Pertanahan Negara (BPN) melalui Surat Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan No. 215/27.1-600/I/2010 dan upaya-upaya legal lainnya. Dengan demikian, semua yang dilakkan sudah sesuai dengan koridor hokum. “Terlepas dari polemik yang terjadi, dan apa yang terjadi, hal ini mencerminkan adanya ketidakpastian hukum bagi aktivitas investasi di Indonesia. Padahal mestinya semua pihak diuntungkan dengan adanya proyek joint venture ini, negara dan Pemda Cilegon juga diuntungkan, ” tambahnya.

Menurut Donk, sudah menjadi kewajiban dari perusahaan publik untuk dapat memberikan informasi obyektif kepada masyarakat sesuai prinsip prudent dan good corporate governance (GCG). “Sebagai perusahaan publik, Krakatau Steel wajib memberikan informasi jelas kepada pihak yang berwenang dan masyarakat termasuk landasan hukum tindakan tersebut. Regulasi di pasar modal mewajibkan tata kelola perusahaan yang baik dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam tindakan perusahaan. Tentu Krakatau Steel punya alasan kuat atas tindakannya,” ujarnya.

Donk meminta masyarakat tidak mudah terpancing aksi kekerasan yang dapat merugikan kepentingan nasional dan daerah. Sudah saatnya daerah fokus pada pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. “Sudah satnya daerah fokus pada pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemerintah Siapkan Regulasi Cegah Anak Kecanduan Gadget

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, membenarkan kabar bahwa pemerintah tengah menggodok sebuah aturan untuk membatasi penggunaan gawai seperti smartphone atau…

Menteri LHK: PLTA Batangtoru Tidak Ganggu Orangutan

Menteri LHK: PLTA Batangtoru Tidak Ganggu Orangutan NERACA Jakarta – Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Batangtoru, Tapanuli Selatan,…

Minat Investasi Syariah di DIY Tumbuh Signifikan - Pasar Sukuk Selalu Oversubscribe

NERACA Yogyakarta - Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan tren pertumbuhan investor pasar modal syariah di daerah…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Komoditas Pangan Berkualitas Perlu Perhatian Capres

  NERACA   Jakarta - Banyak kajian yang menunjukkan bahwa dengan semakin berlipatnya jumlah populasi di dunia, maka persaingan antarnegara…

Pemerintah Keluarkan Moratorium Izin Lahan Sawit

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan moratorium izin pelepasan kawasan hutan untuk…

Pemerintah Alokasikan Dana Khusus untuk Museum

      NERACA   Jakarta - Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukkan bagi sejumlah museum milik pemerintah…