Dewan Jaminan Sosial Nilai UU BPJS Diskriminatif - Jamsostek Perlu Memiliki Kewenangan Investigasi

NERACA

Jakarta – Undang-undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) dinilai diskriminatif lantaran banyak menyediakan 25 pasal yang mengatur soal kesehatan, namun hanya mencantumkan 5 pasal tentang Jaminan Pensiunan dan Jaminan Kematian.

“UU BPJS miskin pasal-pasal yang mengatur tentang pensiun dan kematian,” kata Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Ghazali Situmorang dalam Diskusi Serial bertema ‘Program Jaminan Sosial, Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian’ di Jakarta, Senin (11/6).

Menurut Ghazali, karena aturan tentang ketenagakerjaan dalam UU BPJS sangat sedikit, maka mau tidak mau Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)nya mengacu kepada UU No 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Akibat diskriminasi aturan tersebut, papar Ghazali, maka APBN hanya menyediakan dana Pemberian Bantuan Iuran (PBI) untuk jaminan kesehatan saja. Sementara dana PBI untuk jaminan sosial yang lain tidak mendapat kucuran dari APBN. “PBI untuk jaminan sosial lain hanya akan diberikan saat keuangan negara bagus,” tutur Ghazali. Namun, Ghazali tidak menjelaskan maksud dari pasal tersebut.

Dia menambahkan, dana yang akan dikucurkan untuk Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dalam APBN sebesar Rp 30 triliun. Dana itu untuk bantuan iuran bagi sekitar 96 juta orang. Namun angka orang miskin ini masih debatable. “Kalau perhitungan kami orang miskin yang mendapat bantuan PBI harusnya hanya sekitar 20 juta orang saja,” jelasnya.

Kendati demikian, Ghazali menjelaskan, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dikeluarkan DJSN akan mengatur pensiunan swasta formal dan non formal akan tetap mendapatkan jaminan sosial.

Menurut dia, syarat untuk mendapat jaminan kematian ini, pensiunan harus membayar iuran sekurang-kurangnya 0,3% dari total dana pensiun yang mereka terima setiap bulan. “Dananya bukan dari perusahaan, tapi dari uang pensiun mereka, sepenuhnya ditanggung pensiunan tersebut,” tambahnya.

Dalam SJSN, imbuhnya, diatur pula untuk karyawan perusahaan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Karyawan yang terkena PHK tetap akan mendapatkan jaminan kematian selama 6 bulan terhitung sejak hari pertama di PHK. “Untuk peserta pekerja perusahaan yang di PHK, mereka tetap bisa menjadi peserta selama 6 bulan tanpa harus membayar iuran,” terangnya.

Besar manfaat dari jaminan ini adalah pensiunan atau para tenaga kerja akan mendapatkan jaminan kematian sebesar Rp 17.500.000 yang akan dibayarkan kepada ahli waris. “Apabila tidak ada ahli waris, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak yang mengurus pemakanam, dan uang duka diberikan kepada badan hukum publik sesuai putusan pengadilan,” tuturnya.

Wewenang Investigasi

Dalam kesempatan itu, Ghazali juga menegaskan, BPJS Ketenagakerjaan yang tulang punggungnya adalah PT Jamsostek, nantinya harus memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap parapihak yang tidak mau melaksanakan kewajiban membayar iuran.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga mengaku kesulitan menjaring perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya di Jamsostek. Saat ini, baru sepertiga dari total tenaga kerja di seluruh perusahaan RI yang terdaftar di Jamsostek.

“Sampai sekarang baru sepertiganya atau 10,6 juta tenaga kerja yang telah terdaftar di Jamsostek dari total 30 juta pekerja,” katanya.

Hotbonar menyebut, Jamsostek memang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi ke perusahaan-perusahaan nakal yang belum mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja.

“Pegawai bukan penyidik PNS, dan tidak memungkinkan menegakan aturan menjadi penyidik untuk memeriksa, menyidik, dan mengajukan ke pengadilan, bahkan bisa melakukan pencekalan,” tandas Hotbonar.

Dia menambahkan, perlu adanya terobosan untuk menjaring para tenaga kerja yang belum terdaftar. Ia mengaharapkan adanya peraturan yang memberikan kewenangan bagi pihaknya untuk melakukan penyidikan terkait hal ini.

“Jamsostek itu tidak punya kewenangan untuk melakukan penyidikan, sebaiknya ada ketentuan yang mengatur kalau kita melakukan investigasi. Harus ada terobosan, kita jemput bola ke perusahaan-perusahaan,” ujar Hotbonar. **kam

BERITA TERKAIT

Pengamat: Nilai Profesi Advokat Ada Yang Hilang

Pengamat: Nilai Profesi Advokat Ada Yang Hilang NERACA Jakarta - Pengajar hukum pidana Universitas Bung Karno Azmi Syahpura menilai fenomena…

Perlu Revitalisasi BMT

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Keberadaan dari  Baitulmaal Waa Tanwil (BMT) memberikan sebuah kekuatan ekonomi bagi bangsa ditengah…

Wapres Lantik Pengurus Dewan Masjid Indonesia

Wapres Lantik Pengurus Dewan Masjid Indonesia NERACA Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, Jumat (12/1) mengukuhkan Pengurus Pimpinan Pusat…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Harga Minyak Dunia Melambung Tinggi

  NERACA   Jakarta - Harga minyak dunia melayang di dekat level tertinggi tiga tahun di 70 dolar AS per…

Meningkatnya Pertumbuhan Konsumsi Di Luar Rumah

      NERACA   Jakarta - Perusahaan riset Kantar Worldpanel Indonesia memonitor pola belanja konsumen untuk produk makanan dan…

Bisnis Game yang Mulai Berubah ke Mobile - Audition AyoDance Mobile

    NERACA   Jakarta – Industri game di Indonesia tengah mengalami perubahan yang signifikan. Jika sebelumnya, game berbasis Personal…