Banyak Kebijakan Ekonomi Tak Berlandaskan Pancasila

NERACA

Jakarta---Penyelenggara yang berperilaku tak Pancasila melahirkan kebijakan ekonomi yang tak pro rakyat. Alasanya hingga saat ini dilihat dari sisi penegakan hukum, ekonomi, politik dan berbagai sektor belum memberikan kesejahteraan rakyat. “Kebijakan ekonomi, pertambangan, pertanian, pendidikan, dan sebagainya masih jauh dari prinsip-prinsip Pancasila. Karena itu sosialisasi Pancasila itu harus dilakukan secara terus-menerus,” kata Wakil Ketua MPR RI A. Farhan Hamid dalam dialog Revitalisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bersama Ketua FPD MPR RI M. Jafar Hafsaf di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (11/6).

Diakui Farhan, untuk mengamalkan Pancasila oleh penyelenggara negara ini butuh waktu dan proses yang tidak boleh berhenti. Seperti halnya Korea Selatan, yang proses kemerdekaannya hampir sama dengan Indonesia. Namun ternyata lebih maju. “Karena pemimpinnya dikatator. Memang butuh pemimpin yang berani dan tegas,” ujarnya.

Menurut Farhan Hamid, masalah yang dihadapi bangsa ini sebenarnya sederhana. Di mana ideologi negara dan ideologi pribadi itu tercermin dalam perilaku sebagai penyelenggara negara. “Bahwa, semuanya perilaku itu harus mencerminkan Pancasila,” tambah anggota DPD RI itu.

Mengutip pernyataan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, M. Jafar Hafsah menegaskan jika ada ormas yang tidak menganut Pancasila, maka tidak ada tempat di Indonesia. “Tempatnya adalah di Afghanistan. Untuk itu Pancasila harus terus disosialisasikan terus-menrus melalui pendidikan dan media massa,” ungkapnya

Lebih jauh Ketua F-PD MPR ini, sosialisasi Pancasila ini mestinya perlu dilembagakan dan dikristalkan. Sehingga bisa mengendap dan menjadi “pandangan hidup” masyarakat. “Dan itu tinggal kita kristalkan dalam kehidupan sehari-hari melalui perilaku nyata di tengah masyarakat, berbangsa dan bernegara,” tutur Jafar.

Sementara itu kalau Pancasila itu disebut sebagai sumber nilai dan etika kata Jafar, bahwa puncak dari etika itu adalah puncak dari budaya-budaya yang baik dan cantik, itulah etika. “Lalu, benarkah DPR, partai dan media sudah beretika? Itu butuh penjelasan panjang dan tak cukup hanya mengatakan hanya dengan bilang “DPR terkorup” atau “tak suka” pada lembaga atau seseorang, tanpa menyebutkan alasan yang tepat. Jadi, pengamalan Pancasila sebagai sumber etika sosial, berbangsa dan bernegara ini memang butuh proses panjang,” ungkapnya.

Yang pasti lanjut Jafar, Pancasila itu sebagai sistem nilai dan etika tersebut harus menjadi sistem dan budaya bagi setiap pribadi anak bangsa ini. “Dan, kalau di era Orde Baru Pancasila hanya dijadikan alat untuk kekuasaan, bukan berarti Pancasilanya yang dihilangkan, melainkan perilaku penyelenggara negaranya yang harus terus diperbaiki, dikontrol dan menegakkan hukum,” pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Ekonomi Pasar dan Pancasila

  Oleh: Nailul Huda Peneliti Indef   Setelah amandemen UUD 1945 terakhir, dialektika ekonomi Indonesia berada dalam masa vakum karena…

Forum Pemerhati Kebijakan Publik Akan Bedah Perpres 20 Tahun 2018

Forum Pemerhati Kebijakan Publik Akan Bedah Perpres 20 Tahun 2018 NERACA Sukabumi – Diterbitkannya Peraturan Presiden nomor  20 Tahun 2018…

OJK Batasi Rasio Kredit Bermasalah Fintech Tak Lebih 2%

NERACA Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada seluruh perusahaan financial technology (Fintech) berbasis peer to peer (P2P) lending yang sudah…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tuai Polemik, Dana Kelurahan Terganjal Aturan

      NERACA   Jakarta – Dana kelurahan yang disiapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam RAPBN 2019 menganggarkan Rp3…

Pemerintah Diminta Perhatikan Daya Beli

      NERACA   Jakarta - Pemerintah harus memperhatikan permasalahan daya beli masyarakat di samping terus melakukan pembangunan infrastruktur.…

Transcend Beri Perlindungan Data Berlapis

  NERACA   Jakarta - Fenomena data corrupt (data rusak) adalah masalah yang sering dialami pengguna hard-disk eksternal. Ketika hard-disk…