Pembangunan Kilang Minyak Terlantar 18 Tahun - Lantaran Tak Diminati Investor

NERACA

Jakarta – Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengaku gusar lantaran pembangunan kilang minyak di Indonesia tidak diminati investor. Sejak 18 tahun lalu, Indonesia memang tidak pernah punya kemampuan membangun kilang baru. Kilang terbaru, yakni kilang Balongan, Jawa Barat, yang dibangun oleh Presiden Soeharto pada 1994, kini umurnya sudah 18 tahun.

Karena itulah, Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo mengatakan, pemerintah berencana membangun kilang untuk produksi BBM berkapasitas 300.000 barel dengan total investasi Rp90 triliun. Rencana pembangunan ini, kata Evita, merupakan langkah nyata pemerintah yang teramat gusar dengan macetnya proses pembangunan kilang oleh perusahaan swasta, baik nasional maupun asing.

Menurut dia, syarat pembangunan kilang BBM memiliki dua syarat. Pertama, jaminan pasokan minyak mentah, dan kedua, investasi yang sangat besar. “Nah pemerintah mau memotong investasi yang besar ini dengan membangun kilang," jelas Evita di Jakarta, Senin.

Evita menjelaskan, pembangunan kilang ini menggunakan dana APBN dengan skema multitahun. Bahkan, anggaran pembangunan kilang ini telah disetujui oleh Menteri Keuangan sebagai bendahara negara. Dalam APBN 2013, sambung Evita, pemerintah telah memasukkan anggaran pembangunan sebesar Rp1 triliun untuk studi kelayakan. “Studi ini untuk mencari lokasi terbaik dan menentukan pasokan minyak mentah,” tambahnya.

Dalam rencana Kementerian ESDM, pembangunan kilang ini diharapkan dapat dimulai 2015 dan selesai 2019. Untuk menggarap proyek ini, pemerintah, mennurut Evita, akan menggandeng Pertamina karena institusi itu akan berperan penting dalam proses pembangunan kilang tersebut.

Hingga saat ini ada dua perusahaan migas asing yang berniat membangun kilang di Indonesia, Saudi Aramco dan Kuwait Petroleoum Company. Namun, sayangnya dua perusahaan ini tak jelas lantaran tidak ada titik temu dalam hal insentif. "Cukup lama kami tunggu gak jadi-jadi, jadi pemerintah gregetan," tandas Evita.

Butuh Kilang Baru

Sebelumnya Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam tulisannya bertajuk Empat Putera Petir untuk Prof. Widjajono menjelaskan, Indonesia bisa menghentikan impor BBM asal dapat memenuhi syarat yang berat, yakni memiliki kilang yang cukup. “Kita harus memiliki kilang yang cukup. Minyak mentah itu baru bisa jadi BBM kalau sudah diolah di kilang. Kebutuhan BBM kita sekarang ini sekitar 50 juta kiloliter/tahun. Sedang kilang kita sendiri hanya bisa memproduksi BBM kurang dari separonya,” tulis Dahlan.

Mantan Dirut PLN ini menegaskan sebelum bicara penyetopan impor BBM, Indonesia mesti membangun kilang baru sebanyak dan sebesar yang telah ada sekarang. “Saat ini kita punya tujuh kilang minyak: Pangkalan Brandan, Dumai, Musi, Cilacap, Balikpapan, Kasim, dan Balongan. Total kapasitas produksi BBM-nya kurang dari 25 juta kiloliter/tahun. Di sinilah pokok persoalannya. Mampukah kita membangun sekaligus kilang-kilang baru sebanyak kekurangannya itu?” jelasnya.

Berusia Uzur

Kepemilikan kilang BBM yang minim dan berusia uzur, kata Dahlan, merupakan akibat dari kenyataan bahwa selama belasan tahun Indonesia tidak sempat memikirkan pembangunan kilang baru. Padahal, jumlah kendaraan terus bertambah. Akibatnya impor BBM tidak bisa dihindarkan. Bahkan terus meningkat.

“Baru tahun lalu Presiden SBY memutuskan membangun kilang tambahan di Cilacap. Tahun ini Presiden SBY juga sudah memutuskan membangun dua kilang lagi. Tapi, Pertamina tidak mungkin membiayai pembangunan kilang-kilang itu sendirian. Sebuah kilang dengan kapasitas 300.000 barel, memerlukan biaya investasi sampai Rp 70 triliun. Bayangkan kalau harus membangun tiga kilang sekaligus,” tambah Dahlan.

Karena itu, saran dia, Pertamina harus menggandeng investor. Namun, dia mengakui mencari investor pun tidak mudah. Di samping biayanya sangat besar, masih ada kesulitan lain, yaitu sebuah kilang, baru bisa dibangun manakala sudah diketahui jenis minyak mentah seperti apa yang akan diproses di situ. Beda jenis minyak mentahnya beda pula desain teknologinya.

“Para pemilik minyak mentah tahu posisi strategisnya itu. Mereka bisa mendikte banyak hal: mendikte harga dan mendikte pasokan. Investor kilang yang ingin masuk ke Indonesia, misalnya, meminta berbagai syarat yang luar biasa beratnya: tanahnya seluas 600 ha harus gratis, pemerintah harus menjamin macam-macam, dan pajaknya minta dibebaskan dalam masa yang sangat panjang,” terangnya.

Dari gambaran itu, jelaslah bahwa sampai lima tahun ke depan impor BBM masih akan terus meningkat. “Kilang-kilang baru itu, seandainya pun berhasil dibangun, baru akan menghasilkan BBM di tahun 2018. Kita tahu persis apa yang terjadi dalam lima tahun ke depan. Saat kilang-kilang itu nanti mulai berproduksi kebutuhan BBM sudah naik lagi entah berapa puluh juta kiloliter lagi. Berarti, impor lagi. Impor lagi,” tukas Dahlan.

BERITA TERKAIT

Investor di Lampung Capai 8.379 Investor

NERACA Bandarlampung - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat hingga Oktober 2017, jumlah investor pasar modal di Provinsi Lampung mencapai…

Darmin: Impor Garam Industri Tak Perlu Rekomendasi KKP

NERACA Jakarta-Pemerintah memberi kemudahan impor garam industri dengan melonggarkan ketentuan rekomendasi impor yang diterbitkan Kementerian Kelautan Perikanan. Kementerian KKP sekarang…

Pasar Masih Optimis Bukukan Hasil Positif - Semarak Tahun Politik

NERACA Jakarta – PT Bursa Efek Indonesia optimistis kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) pada 2018 yang merupakan tahun politik…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

RI Bisa Jadi Pemain Utama Industri Perkeretaapian

NERACA Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia saat ini termasuk salah satu pemain industri manufaktur sarana kereta api…

Kemenperin-UNDP Susun Kebijakan Kelola Limbah Industri

NERACA Jakarta – Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian bersama Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa atau United Nations Development…

Eks Penangkap Benih Lobster di Lombok Panen Rumput Laut

NERACA Lombok- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diwakili Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, bersama-sama dengan pembudidaya rumput laut penerima…