Diterbitkan Aturan Perlindungan Nasabah Kartu Kredit

NERACA

Jakarta--Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran yang berisi aturan baru mengenai kartu kredit antara lain mengatur prinsip perlindungan nasabah dan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pemberian kartu kredit.

Direktur Grup Humas dan Perencanaan Strategis BI Difi A Johansyah di Jakarta, Senin, menyebutkan aturan baru itu berupa Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/ 17 /DASP perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK).

Dalam rangka penerapan prinsip perlindungan nasabah, aturan itu mewajibkan penerbit APMK untuk menyampaikan informasi tertulis kepada calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu atas APMK yang diterbitkan.

Informasi tertulis wajib disampaikan oleh Penerbit Kartu Kredit kepada calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu Kredit, termasuk pula informasi mengenai bunga Kartu Kredit yang paling kurang meliputi, besarnya suku bunga Kartu Kredit, baik suku bunga bulanan maupun suku bunga tahunan, pola, tata cara dan komponen penghitungan bunga Kartu Kredit; dan tata cara serta persyaratan permohonan penghapusan bunga jika terdapat kesalahan dalam pembebanan bunga Kartu Kredit.

Informasi tata cara dan dasar penghitungan bunga Kartu Kredit harus dilengkapi dengan contoh atau ilustrasi yang mudah dipahami oleh Pemegang Kartu Kredit. Besarnya suku bunga Kartu Kredit tidak boleh melampaui suku bunga maksimum yang diditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sementara untuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kartu Kredit Penerbit Kartu Kredit diwajibkan menerapkan manajemen risiko kredit yaitu, batas minimum usia calon Pemegang Kartu Kredit utama adalah 21 tahun atau telah kawin, Kartu Kredit tambahan adalah 17 tahun atau telah kawin.

Sedangkan batas minimum pendapatan calon Pemegang Kartu Kredit adalah Rp3.000.000 tiap bulan, dengan batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikan kepada Pemegang Kartu Kredit secara kumulatif kepada 1 (satu) Pemegang Kartu Kredit adalah sebesar tiga kali pendapatan tiap bulan.

Untuk batas maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit untuk satu Pemegang Kartu Kredit adalah dua Penerbit Kartu Kredit, sementara persentase minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu Kredit paling kurang sebesar 10 persen dari total tagihan.

Aturan ini berlaku mulai diterbitkan pada 7 Juni lalu, meski untuk pengkinian dan penyesuaian plafon Kartu Kredit diberikan tenggat waktu selama dua tahun terhitung sejak 1 Januari 2013. **cahyo

BERITA TERKAIT

Narapidana Korupsi Gugat Aturan Remisi ke MK

Narapidana Korupsi Gugat Aturan Remisi ke MK NERACA Jakarta - Narapidana kasus korupsi, Tafsir Nurchamid, mengajukan permohonan pengujian Pasal 14…

OJK Keluarkan Aturan Equity Crowdfunding - Kembangkan Starup di Pasar Modal

NERACA Bogor – Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan perusahaan starup atau perusahaan dengan aset skala kecil (usaha kecil dan menengah)…

OJK Batasi Rasio Kredit Bermasalah Fintech Tak Lebih 2%

NERACA Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada seluruh perusahaan financial technology (Fintech) berbasis peer to peer (P2P) lending yang sudah…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Sempat Tertunda, BP Tapera Diharapkan Segera Beroperasi

      NERACA   Jakarta - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diharapkan akan segera beroperasi setelah mengalami penundaan…

Belanda dan Denmark jadi Negara Paling Siap - Keamanan Finansial bagi Pensiunan

        NERACA   Jakarta - Populasi penduduk lanjut usia terus menjadi tantangan bagi pemerintah negara di seluruh…

BTN Dorong Generasi Milenial Jadi Pengusaha Properti

      NERACA   Jakarta - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mendorong generasi milenial untuk menjadi pengusaha properti…