Diterbitkan Aturan Perlindungan Nasabah Kartu Kredit

NERACA

Jakarta--Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran yang berisi aturan baru mengenai kartu kredit antara lain mengatur prinsip perlindungan nasabah dan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pemberian kartu kredit.

Direktur Grup Humas dan Perencanaan Strategis BI Difi A Johansyah di Jakarta, Senin, menyebutkan aturan baru itu berupa Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/ 17 /DASP perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK).

Dalam rangka penerapan prinsip perlindungan nasabah, aturan itu mewajibkan penerbit APMK untuk menyampaikan informasi tertulis kepada calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu atas APMK yang diterbitkan.

Informasi tertulis wajib disampaikan oleh Penerbit Kartu Kredit kepada calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu Kredit, termasuk pula informasi mengenai bunga Kartu Kredit yang paling kurang meliputi, besarnya suku bunga Kartu Kredit, baik suku bunga bulanan maupun suku bunga tahunan, pola, tata cara dan komponen penghitungan bunga Kartu Kredit; dan tata cara serta persyaratan permohonan penghapusan bunga jika terdapat kesalahan dalam pembebanan bunga Kartu Kredit.

Informasi tata cara dan dasar penghitungan bunga Kartu Kredit harus dilengkapi dengan contoh atau ilustrasi yang mudah dipahami oleh Pemegang Kartu Kredit. Besarnya suku bunga Kartu Kredit tidak boleh melampaui suku bunga maksimum yang diditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sementara untuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kartu Kredit Penerbit Kartu Kredit diwajibkan menerapkan manajemen risiko kredit yaitu, batas minimum usia calon Pemegang Kartu Kredit utama adalah 21 tahun atau telah kawin, Kartu Kredit tambahan adalah 17 tahun atau telah kawin.

Sedangkan batas minimum pendapatan calon Pemegang Kartu Kredit adalah Rp3.000.000 tiap bulan, dengan batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikan kepada Pemegang Kartu Kredit secara kumulatif kepada 1 (satu) Pemegang Kartu Kredit adalah sebesar tiga kali pendapatan tiap bulan.

Untuk batas maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit untuk satu Pemegang Kartu Kredit adalah dua Penerbit Kartu Kredit, sementara persentase minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu Kredit paling kurang sebesar 10 persen dari total tagihan.

Aturan ini berlaku mulai diterbitkan pada 7 Juni lalu, meski untuk pengkinian dan penyesuaian plafon Kartu Kredit diberikan tenggat waktu selama dua tahun terhitung sejak 1 Januari 2013. **cahyo

BERITA TERKAIT

BEI Siapkan Relaksasi Aturan IPO

Dorong daya tarik perusahaan untuk go public, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah menyiapkan rencana strategis baru guna melakukan relaksasi bagi…

Pertumbuhan Kredit Juni Double Digit

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan penyaluran kredit perbankan pada Juni 2018 masih di…

BI Diminta Kaji Ulang Aturan LTV

      NERACA   Bali - Real Estat Indonesia Provinsi Bali meminta Bank Indonesia mengkaji ulang kebijakan pelonggaran rasio…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank Belum Penuhi Rasio Kredit UMKM

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat sekitar 20 persen dari total bank umum domestik belum…

LPDB Sederhanakan Persyaratan Pengajuan Pinjaman Dana Bergulir

  NERACA   Tangerang - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyederhanakan kriteria dan…

Pembiayaan BTPN Syariah Tumbuh 19,1%

  NERACA   Jakarta - PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (BTPN Syariah) hingga akhir Juni 2018 membukukan pembiayaan…