Diterbitkan Aturan Perlindungan Nasabah Kartu Kredit

NERACA

Jakarta--Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran yang berisi aturan baru mengenai kartu kredit antara lain mengatur prinsip perlindungan nasabah dan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pemberian kartu kredit.

Direktur Grup Humas dan Perencanaan Strategis BI Difi A Johansyah di Jakarta, Senin, menyebutkan aturan baru itu berupa Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/ 17 /DASP perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK).

Dalam rangka penerapan prinsip perlindungan nasabah, aturan itu mewajibkan penerbit APMK untuk menyampaikan informasi tertulis kepada calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu atas APMK yang diterbitkan.

Informasi tertulis wajib disampaikan oleh Penerbit Kartu Kredit kepada calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu Kredit, termasuk pula informasi mengenai bunga Kartu Kredit yang paling kurang meliputi, besarnya suku bunga Kartu Kredit, baik suku bunga bulanan maupun suku bunga tahunan, pola, tata cara dan komponen penghitungan bunga Kartu Kredit; dan tata cara serta persyaratan permohonan penghapusan bunga jika terdapat kesalahan dalam pembebanan bunga Kartu Kredit.

Informasi tata cara dan dasar penghitungan bunga Kartu Kredit harus dilengkapi dengan contoh atau ilustrasi yang mudah dipahami oleh Pemegang Kartu Kredit. Besarnya suku bunga Kartu Kredit tidak boleh melampaui suku bunga maksimum yang diditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sementara untuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kartu Kredit Penerbit Kartu Kredit diwajibkan menerapkan manajemen risiko kredit yaitu, batas minimum usia calon Pemegang Kartu Kredit utama adalah 21 tahun atau telah kawin, Kartu Kredit tambahan adalah 17 tahun atau telah kawin.

Sedangkan batas minimum pendapatan calon Pemegang Kartu Kredit adalah Rp3.000.000 tiap bulan, dengan batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikan kepada Pemegang Kartu Kredit secara kumulatif kepada 1 (satu) Pemegang Kartu Kredit adalah sebesar tiga kali pendapatan tiap bulan.

Untuk batas maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit untuk satu Pemegang Kartu Kredit adalah dua Penerbit Kartu Kredit, sementara persentase minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu Kredit paling kurang sebesar 10 persen dari total tagihan.

Aturan ini berlaku mulai diterbitkan pada 7 Juni lalu, meski untuk pengkinian dan penyesuaian plafon Kartu Kredit diberikan tenggat waktu selama dua tahun terhitung sejak 1 Januari 2013. **cahyo

BERITA TERKAIT

Presiden: Bank Jangan Hanya Kumpulkan DPK - KREDIT PERBANKAN 2017 TUMBUH 8% LEBIH

Jakarta-Presiden Jokowi mengingatkan kinerja para bankir untuk lebih memacu penyaluran kredit ketimbang fokus pengumpulan dana masyarakat di tengah upaya pemerintah…

Kredit Konsumtif Dominasi Perolehan Laba Bank Sultra

    NERACA   Kendari - Secara umum kredit konsumtif masih mendominasi sumber laba Bank Sultra dengan kisaran 87 persen…

TANTANGAN PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Setyowati (tengah) memberikan pemaparan saat menjadi pembicara diskusi Tantangan Penyaluran Kredit Usaha…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Jamkrindo Kerjasama dengan LPDB KUMKM

  NERACA   Surabaya - Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) melakukan perjanjian kerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir -…

Rabobank Indonesia Buka Kantor Cabang di Bandung

    NERACA   Bandung - Rabobank Indonesia (PT Bank Rabobank International Indonesia) meresmikan Kantor Cabang Bandung RE Martadinata yang…

OJK Larang Jasa Keuangan Terlibat Bitcoin

      NERACA   Bali - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang lembaga jasa keuangan di Bali terlibat memanfaatkan dan…