Gaikindo:Pemerintah Harus Turunkan Pajak Produsen - Realisasikan Produksi Mobil Murah Ramah Lingkungan

NERACA

Jakarta - Untuk melancarkan program mobil listrik dan mobil murah ramah lingkungan (Low Cost and Green Car), pemerintah diharapkan berani menurunkan pajak bagi produsen otomotif. “Kalau industri otomotif nasional mau sukses, pemerintah dan Agen Pemegang Merek (APM) harus bekerja sama. Pemerintah jangan mengambil pajak yang terlalu besar sehingga merugikan produsen,” kata Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie D. Sugiarto, di Jakarta, Senin (11/6).

Menurut Djongkie, pemerintah banyak mendapatkan sumber pendapatan baik dari biaya balik nama (BBN), pajak kendaraan bermotor (PKB) atau pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Namun sebaliknya, APM) juga diminta tidak mengambil untung terlalu besar dalam program mobil murah ini.

“Kalau pemerintah kurangi pajak, lalu APM kurangi untung, volume akan meningkat. Kalau volume meningkat, kemungkinan pendapatan juga meningkat. Jadi pemerintah jangan hanya melihat pemasukannya berkurang, tapi lihat berapa banyak yang bisa terjual,” paparnya.

Dia menjelaskan, beban pajak yang harus ditanggung produsen otomotif dalam negeri sekitar 40-50%. Adapun untuk jenis kendaraan 4x2 sekitar 30% dan pajak-pajak yang dibebankan oleh pemerintah pusat di antaranya pajak penjualan barang mewah (PPnBM) dan bea masuk. “Jika pemerintah daerah ikut memberikan insentif untuk mendorong program mobil listrik dan mobil ramah lingkungan, harus jelas perhitungannya. Saat ini, skema pajak untuk program mobil hijau masih dibahas,” ujarnya.

Jongkie menambahkan bahwa besarnya pajak yang ditanggung APM membuat harga mobil di pasaran menjadi mahal. “Pajak yang besar akan mempengaruhi harga jual mobil dan hal tersebut sangat memberatkan APM dan konsumen,” ungkapnya.

Insentif Cukai

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa memaparkan, saat ini pemerintah menyiapkan insentif cukai untuk produk mobil low cost dan green car. "Pemerintah memutuskan pemberian insentif berupa keringan cukai bagi produsen otomotif yang dapat membuat kendaraan atau produk-produk low cost (murah dan irit) dan green car (ramah lingkungan)," ujar Hatta.

Hatta menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan, sehingga nantinya industri otomotif khususnya dalam negeri dapat berkembang dengan baik. "Kita tadi sudah sepakat dengan Menteri Keuangan, untuk menyikapinya dengan cukai, sehingga dapat mendorong penggunaan kendaraan low cost dan green car di industri-industri dalam negeri," katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Agus Martawardojo. Dia mengatakan, pemberian insentif ini nantinya akan diberikan kepada seluruh produsen kendaraan dalam negeri, tanpa terkecuali. Insentif fiskal diberikan agar para investor dapat segera menghitung berapa besar investasinya dalam membuat kendaraan. "Karena investasinya sangat besar," kata Agus

Sebelumnya Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan akhir tahun ini mobil murah dengan harga di bawah US$ 10 ribu atau Rp 100 juta bakal hadir di Indonesia pada akhir tahun ini. "Di pasar nanti range-nya 500 ribu (unit). Kalau harganya di bawah US$ 10.000 atau di bawah Rp 100 juta," jelas Hidayat. Dia mengatakan, sudah ada 4 produsen mobil di Indonesia yang bersedia untuk memproduksi mobil tersebut. Di antaranya adalah Toyota, Daihatsu, dan Honda. "Mereka (4 produsen) menyediakan dana US$ 1,8 miliar dan akhir tahun ini akan masuk ke Indonesia dan dia akan menyerap banyak tenaga kerja baik di industri komponen maupun perakitannya," tuturnya.

BERITA TERKAIT

OJK Ingin Industri Keuangan Turunkan Ketimpangan

  NERACA   Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menjajikan akan mendorong industri jasa keuangan…

Batik Kuningan Harus Go International

Batik Kuningan Harus Go International NERACA Kuningan – Batik Kuningan, batik yang masih tersembunyi, padahal batik Kuningan yang cukup indah…

Menteri Sosial - Pemerintah Terbitkan PP Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

Khofifah Indar Parawansa  Menteri Sosial Pemerintah Terbitkan PP Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak Jakarta - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

KKP Sebut Bantuan Alat Tangkap Sesuaikan Kondisi Nelayan

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bantuan alat tangkap yang disalurkan ke berbagai daerah telah disesuaikan dengan kondisi…

Akuakultur - Optimalisasi KJA Disebut Picu Usaha Budidaya Laut Kepri

NERACA Bintan- Optimalisasi   Karamba Jaring Apung (KJA) yang digulirkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui dukungan sarana budidaya hingga saat…

Tahun 2019 - Pemerintah Targetkan Satu Juta Tenaga Kerja Bersertifikat

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian menargetkan sebanyak 1.142.752 tenaga kerja yang tersertifikasi pada tahun 2017-2019. Upaya ini akan ditempuh melalui…