Gaikindo:Pemerintah Harus Turunkan Pajak Produsen - Realisasikan Produksi Mobil Murah Ramah Lingkungan

NERACA

Jakarta - Untuk melancarkan program mobil listrik dan mobil murah ramah lingkungan (Low Cost and Green Car), pemerintah diharapkan berani menurunkan pajak bagi produsen otomotif. “Kalau industri otomotif nasional mau sukses, pemerintah dan Agen Pemegang Merek (APM) harus bekerja sama. Pemerintah jangan mengambil pajak yang terlalu besar sehingga merugikan produsen,” kata Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie D. Sugiarto, di Jakarta, Senin (11/6).

Menurut Djongkie, pemerintah banyak mendapatkan sumber pendapatan baik dari biaya balik nama (BBN), pajak kendaraan bermotor (PKB) atau pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Namun sebaliknya, APM) juga diminta tidak mengambil untung terlalu besar dalam program mobil murah ini.

“Kalau pemerintah kurangi pajak, lalu APM kurangi untung, volume akan meningkat. Kalau volume meningkat, kemungkinan pendapatan juga meningkat. Jadi pemerintah jangan hanya melihat pemasukannya berkurang, tapi lihat berapa banyak yang bisa terjual,” paparnya.

Dia menjelaskan, beban pajak yang harus ditanggung produsen otomotif dalam negeri sekitar 40-50%. Adapun untuk jenis kendaraan 4x2 sekitar 30% dan pajak-pajak yang dibebankan oleh pemerintah pusat di antaranya pajak penjualan barang mewah (PPnBM) dan bea masuk. “Jika pemerintah daerah ikut memberikan insentif untuk mendorong program mobil listrik dan mobil ramah lingkungan, harus jelas perhitungannya. Saat ini, skema pajak untuk program mobil hijau masih dibahas,” ujarnya.

Jongkie menambahkan bahwa besarnya pajak yang ditanggung APM membuat harga mobil di pasaran menjadi mahal. “Pajak yang besar akan mempengaruhi harga jual mobil dan hal tersebut sangat memberatkan APM dan konsumen,” ungkapnya.

Insentif Cukai

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa memaparkan, saat ini pemerintah menyiapkan insentif cukai untuk produk mobil low cost dan green car. "Pemerintah memutuskan pemberian insentif berupa keringan cukai bagi produsen otomotif yang dapat membuat kendaraan atau produk-produk low cost (murah dan irit) dan green car (ramah lingkungan)," ujar Hatta.

Hatta menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan, sehingga nantinya industri otomotif khususnya dalam negeri dapat berkembang dengan baik. "Kita tadi sudah sepakat dengan Menteri Keuangan, untuk menyikapinya dengan cukai, sehingga dapat mendorong penggunaan kendaraan low cost dan green car di industri-industri dalam negeri," katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Agus Martawardojo. Dia mengatakan, pemberian insentif ini nantinya akan diberikan kepada seluruh produsen kendaraan dalam negeri, tanpa terkecuali. Insentif fiskal diberikan agar para investor dapat segera menghitung berapa besar investasinya dalam membuat kendaraan. "Karena investasinya sangat besar," kata Agus

Sebelumnya Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan akhir tahun ini mobil murah dengan harga di bawah US$ 10 ribu atau Rp 100 juta bakal hadir di Indonesia pada akhir tahun ini. "Di pasar nanti range-nya 500 ribu (unit). Kalau harganya di bawah US$ 10.000 atau di bawah Rp 100 juta," jelas Hidayat. Dia mengatakan, sudah ada 4 produsen mobil di Indonesia yang bersedia untuk memproduksi mobil tersebut. Di antaranya adalah Toyota, Daihatsu, dan Honda. "Mereka (4 produsen) menyediakan dana US$ 1,8 miliar dan akhir tahun ini akan masuk ke Indonesia dan dia akan menyerap banyak tenaga kerja baik di industri komponen maupun perakitannya," tuturnya.

BERITA TERKAIT

DOID Realisasikan 91,5% Dana Rights Issue

PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) telah menggunakan 91,5% dana hasil penerbitan saham baru lewat hak memesan efek terlebih dahulu…

Rencana Peningkatan Produksi Tesla Model 3 Mundur dari Target

Rencana Tesla Motors untuk memproduksi ribuan unit sedan listrik Model 3 setiap pekan terpaksa mundur sampai kuartal kedua 2018, dari…

2018, Indonesia Harus Menjaga Momentum

Pengamat Ekonomi dan anggota Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Drajat H Wibowo mengatakan Indonesia pada 2018 ini harus bisa menjaga…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Kemenperin-UNDP Susun Kebijakan Kelola Limbah Industri

NERACA Jakarta – Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian bersama Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa atau United Nations Development…

Eks Penangkap Benih Lobster di Lombok Panen Rumput Laut

NERACA Lombok- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diwakili Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, bersama-sama dengan pembudidaya rumput laut penerima…

Tahun 2018 - KKP Tetap Fokus Dukungan Pada Pembudidaya Ikan

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap akan prioritaskan program dukungan langsung bagi pembudidaya ikan dalam pagu indikatif APBN…