Era Transparansi Perbankan

Sudah bertahun-tahun lamanya nasabah bank tidak tahu komponen biaya dana (cost of fund) yang menentukan tinggi rendahnya suku bunga kredit (pinjaman) yang ditawarkan pihak bank. Akibatnya nasabah terpaksa harus menandatangani perjanjian kredit (PK) dengan konsekuensi menanggung beban suku bunga yang relatif tinggi belakangan ini.

Padahal, dunia perbankan lazimnya tidak bisa dilepaskan dari faktor kepercayaan dan prudential banking. Dua hal ini bila tidak dikelola dengan baik akan menjadi bumerang bagi dunia perbankan. Bagaimanapun, modal kepercayaan sangatlah penting untuk mengelola dana dari masyarakat. Bagaimana masyarakat akan percaya bila perbankan tidak bisa mengelola dana masyarakat dengan baik.

Prinsip prudential banking juga tidak bisa lepas dari unsur kepercayaan masyarakat. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat hendaknya dikelola dengan prinsip kehati-hatian sehingga ketika dana tersebut disalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman yang tidak berubah menjadi kredit bermasalah (non performing loan). Prinsip ini hendaknya tetap mengacu pada kriteria dalam pengucuran pinjaman sehingga pelaksanaannya tidak menyimpang.

Kelangsungan hidup bisnis perbankan memang tidak bisa lepas dari kegiatan menghimpun dana dan penyaluran kredit. Sehingga tidaklah mengherankan jika beberapa waktu lalu terjadi perang suku bunga antarbank, baik bank jangkar maupun bank yang bermodal pas-pasan.

Sampai akhir 2010 pertumbuhan kredit yang disalurkan mencapai Rp 1.756,12 triliun. Angka pertumbuhan kredit ini masih bisa tumbuh dan ditingkatkan lagi, serta menjadi tantangan bagi perbankan nasional. Sedangkan suku bunga kredit perbankan ini menjadi salah satu indikator bagi masyarakat untuk mengambil keputusan mengambil pinjaman.

Sebab itu, munculnya aturan BI yang mewajibkan bank mempublikasikan suku bunga dasar kredit (SBDK) merupakan langkah strategis agar perbankan menerapkan azas transparansi. Namun transparansi yang dimaksud bukan menyangkut privasi nasabah sehingga masyarakat tidak perlu khawatir rahasianya dibocorkan. Kerahasiaan nasabah tetap menjadi prioritas utama yang harus tetap dijaga.

Dengan aturan baru tersebut, kalangan bank tentu akan terlibat dalam persaingan yang diharapkan berjalan sehat dengan tetap memperhatikan etika. Mau tidak mau perbankan akan diramaikan dengan munculnya strategi dan jurus-jurus baru guna menarik nasabah, terutama nasabah ritel atau korporasi agar tertarik menjadi debitur.

Publikasi SBDK berdampak positif pada masyarakat, terutama terkait dengan makin tingginya intelektual dan selektifnya masyarakat memilih bank yang menerapkan suku bunga kredit sesuai pilihan hatinya.

Namun pilihan masyarakat terhadap tingkat bunga kredit juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Antara lain loyalitas, yang merupakan hal pribadi masing-masing nasabah. Meski publikasi SBDK membawa pada transparansi yang memungkinkan nasabah dapat memilih bank yang dianggap sesuai pilihan hatinya, belum tentu membuat nasabah berpaling ke bank lain yang memberikan iming-iming menggiurkan.

Maka dengan adanya publikasi SBDK ini setidaknya akan dapat menumbuhkan harapan pada perwujudan transparansi dunia perbankan dan pendewasaan sikap masyarakat yang mandiri untuk menetapkan pilihannya. Bank tidak bisa seenaknya lagi menetapkan suku bunga kredit tanpa perhitungan yang rasional dan transparan.

BERITA TERKAIT

Era Serba Modern Saatnya Modernisasi Alat Pertanian

  Oleh : Adi Ginanjar, Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI) Pertanian merupakan salah satu sektor penting demi…

Era Disrupsi Teknologi Industri 4.0, Kubik Leadership Siapkan Pemimpin Yang Lincah

NERACA Jakarta – Diera disrupsi teknologi memasuki industri 4.0 maka tingkat persaingan usaha semakin ketat, tentu saja untuk menjawab persolan…

Pengawasan Perbankan dan Perang Dagang Amerika

  Oleh: Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis   Janganlah lupa bahwa kebijakan bank sentral Amerika Serikat…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Menggugah "Shadow Economy"

Oleh: Johana Lanjar Wibowo, Pemeriksa Pajak Pertama, Ditjen Kemenkeu Realisasi penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp1.315,9 triliun. Angka ini sebesar…

Pilpres 2019: Benahi Ekonomi, Hapus Oligarki

Oleh: Sarwani Pilpres 2019 usai sudah.  Indonesia akan memiliki presiden hasil pilpres pada Oktober tahun ini. Banyak harapan yang dipikulkan…

Persatuan Bangsa Pasca Pemilu 2019 Mutlak Dibutuhkan untuk Kemajuan

  Oleh:  Aziz Kormala, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan   Kemerdekaan yang diperoleh Indonesia bukanlah pemberian tetapi hasil berjuang dengan penuh pengorbanan…