Era Transparansi Perbankan

Sudah bertahun-tahun lamanya nasabah bank tidak tahu komponen biaya dana (cost of fund) yang menentukan tinggi rendahnya suku bunga kredit (pinjaman) yang ditawarkan pihak bank. Akibatnya nasabah terpaksa harus menandatangani perjanjian kredit (PK) dengan konsekuensi menanggung beban suku bunga yang relatif tinggi belakangan ini.

Padahal, dunia perbankan lazimnya tidak bisa dilepaskan dari faktor kepercayaan dan prudential banking. Dua hal ini bila tidak dikelola dengan baik akan menjadi bumerang bagi dunia perbankan. Bagaimanapun, modal kepercayaan sangatlah penting untuk mengelola dana dari masyarakat. Bagaimana masyarakat akan percaya bila perbankan tidak bisa mengelola dana masyarakat dengan baik.

Prinsip prudential banking juga tidak bisa lepas dari unsur kepercayaan masyarakat. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat hendaknya dikelola dengan prinsip kehati-hatian sehingga ketika dana tersebut disalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman yang tidak berubah menjadi kredit bermasalah (non performing loan). Prinsip ini hendaknya tetap mengacu pada kriteria dalam pengucuran pinjaman sehingga pelaksanaannya tidak menyimpang.

Kelangsungan hidup bisnis perbankan memang tidak bisa lepas dari kegiatan menghimpun dana dan penyaluran kredit. Sehingga tidaklah mengherankan jika beberapa waktu lalu terjadi perang suku bunga antarbank, baik bank jangkar maupun bank yang bermodal pas-pasan.

Sampai akhir 2010 pertumbuhan kredit yang disalurkan mencapai Rp 1.756,12 triliun. Angka pertumbuhan kredit ini masih bisa tumbuh dan ditingkatkan lagi, serta menjadi tantangan bagi perbankan nasional. Sedangkan suku bunga kredit perbankan ini menjadi salah satu indikator bagi masyarakat untuk mengambil keputusan mengambil pinjaman.

Sebab itu, munculnya aturan BI yang mewajibkan bank mempublikasikan suku bunga dasar kredit (SBDK) merupakan langkah strategis agar perbankan menerapkan azas transparansi. Namun transparansi yang dimaksud bukan menyangkut privasi nasabah sehingga masyarakat tidak perlu khawatir rahasianya dibocorkan. Kerahasiaan nasabah tetap menjadi prioritas utama yang harus tetap dijaga.

Dengan aturan baru tersebut, kalangan bank tentu akan terlibat dalam persaingan yang diharapkan berjalan sehat dengan tetap memperhatikan etika. Mau tidak mau perbankan akan diramaikan dengan munculnya strategi dan jurus-jurus baru guna menarik nasabah, terutama nasabah ritel atau korporasi agar tertarik menjadi debitur.

Publikasi SBDK berdampak positif pada masyarakat, terutama terkait dengan makin tingginya intelektual dan selektifnya masyarakat memilih bank yang menerapkan suku bunga kredit sesuai pilihan hatinya.

Namun pilihan masyarakat terhadap tingkat bunga kredit juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Antara lain loyalitas, yang merupakan hal pribadi masing-masing nasabah. Meski publikasi SBDK membawa pada transparansi yang memungkinkan nasabah dapat memilih bank yang dianggap sesuai pilihan hatinya, belum tentu membuat nasabah berpaling ke bank lain yang memberikan iming-iming menggiurkan.

Maka dengan adanya publikasi SBDK ini setidaknya akan dapat menumbuhkan harapan pada perwujudan transparansi dunia perbankan dan pendewasaan sikap masyarakat yang mandiri untuk menetapkan pilihannya. Bank tidak bisa seenaknya lagi menetapkan suku bunga kredit tanpa perhitungan yang rasional dan transparan.

BERITA TERKAIT

Esensi Kementerian/Lembaga untuk Lingkungan Hidup

Oleh: Amanda Katili Niode, Ph.D., Manager, Climate Reality Indonesia Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI yang tentunya akan diikuti…

Menekan Disparitas Kualitas SDM Pusat-Daerah

Oleh: Dr. Augustina Kurniasih, Direktur Sumber Daya, Universitas Mercu Buana Laporan lembaga riset Mc Kinsey and Company memberi kabar harap-harap…

Momen Pelantikan Presiden Sebagai Semangat Persatuan Indonesia Maju

Momen Pelantikan Presiden Sebagai Semangat Persatuan Indonesia Maju   Oleh : Anwar Susilo, Pemerhati Sosial Politik Siapakah di antara kita…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Tantangan Realisasi Investasi Asing Periode II Presiden Jokowi

Oleh: Nandang Sutrisno, Ph.D., Dosen Fakultas Hukum UII dan Mantan Rektor UII Sejak dilantik menjadi Presiden, Joko Widodo (Jokowi) sangat…

Membaca Arah Kabinet Jokowi Jilid II

Oleh: M. Qodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer Apa pertimbangan pokok yang harus ada di benak Presiden Joko Widodo sebagai pemegang…

Indonesia Dipercaya Menjadi Anggota Dewan HAM PBB

  Oleh : Sabby Kosay, Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta   Pada 17 Oktober 2019, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menobatkan Indonesia…