Konektifitas Asean Perlu Tingkatan Infrastruktur

NERACA

Jakarta—Konektivitas fisik ASEAN membutuhkan peningkatan infrastruktur publik sehingga konektivitas ASEAN bisa terwujud. "Utamanya adalah peningkatan infrastruktur publik, selain itu perlu juga ditingkatkan fasilitas logistik, serta harmonisasi hukum kerja dan memelihara budaya inovasi," kata Direktur Transportasi Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Bambang Prihartono di Jakarta

Bambang menjelaskan, konektivitas ASEAN memiliki beberapa isu strategis yakni upaya membangun sistem jaringan jalan yang disebut dengan "ASEAN Highway Network" yang dikerjakan oleh Dirjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Selain itu, kata Bambang, pembangunan jalur kereta api Kunming ke Singapura, pembangunan transportasi kelautan yang dikerjakan oleh Kementerian Perhubungan. Di samping itu juga pembangunan sistem transportasi antarmoda untuk mengembangkan pusat transportasi ASEAN di daerah Asia Timur.

Juga mempercepat pengembangan infrastruktur "Information and Communications Technology/ICT" dan layanan-layanannya di tiap negaradi ASEAN serta terakhir mengupayakan ketahanan energi pada proyek-proyek infrastrukur. "Isu-isu strategis tersebut menunjukkan adanya aktivitas yang seiring sejalan, yang saat ini tengah dilakukan oleh negara-negara ASEAN," jelasnya.

Dikatakan Bambang, Indonesia sendiri memandang bahwa yang termasuk dalam proyek-proyek prioritas adalah penyelesaian ASEAN Highway Network (AHN) dan rute angkutan transportasi, interkoneksi Melaka-Pekan Baru dan Kalimantan Barat-Serawak, serta Masterplan penentuan jaringan pelayaran dan pelayaran pendek kelautan. "Untuk proyek-proyek tersebut, perlu rekomendasi rencana tindak lanjut agar menjadi masukan bagi aktivitas yang sedang dilakukan saat ini,

Ditempat terpisah, Daerah mempertanyakan keadilan keuangan dari pemerintah pusat karena daerah-daerah lebih membutuhkan anggaran pembangunan, khususnya untuk pembangunan infrastruktur sebagai penunjang utama pembangunan ekonomi nasional.

Kesimpulan demikian tercermin dalam rapat kerja Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Regional Sumatera yang berlangsung di Parapat, Simalungun, Sumatera Utara (7-9/6).

Raker dihadiri Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Kejaksaan Agung, S.T. Burhanuddin, Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah, Kemendagri, Widodo Sigit Pujianto dan Direktur Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Wilayah Tertentu, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sayuti I.S.

Dalam kesempatan itu, Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah, Kemendagri, Widodo Sigit Pujianto terkait MP3EI, pembangunan ekonomi Indonesia tak diarahkan pada penciptaan konsentrasi ekonomi pada daerah tertentu saja.

Pembangunan ekonomi lebih diarahkan kepada keragaman ekonomi sehingga memungkinkan semua wilayah di Indonesia dapat berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing, kata Sigit Pujianto.

Selain itu, katanya, pembangunan ekonomi juga tak menekankan pada pembangunan ekonomi yang dikendalikan oleh Pusat namun lebih pada sinergi pembangunan sektoral dan daerah guna menjaga keunggulan kompetitif secara nasional.

Sedangkan untuk bidang infrastrutktur, Sigit Pujianto menjelaskan bahwa upaya tersebut jangan hanya mengandalkan anggaran Pusat semata, namun pula perlu penekanan pada kerjasama Pemerintah dengan swasta. **cahyo

BERITA TERKAIT

Bencana dan Infrastruktur

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Bencana beruntun yang terjadi di republik ini menyisakan…

Lemhannas Perlu Bersinergi dengan Media Tangkal Hoaks

Lemhannas Perlu Bersinergi dengan Media Tangkal Hoaks NERACA Jakarta - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI perlu bersinergi dengan media untuk…

Japnas: Produk Lokal Perlu Dukungan Pemkot Bandung

Japnas: Produk Lokal Perlu Dukungan Pemkot Bandung NERACA Bandung - Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) menyatakan para pengusaha di level mikro…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Mulai Buahkan Hasil, Skema KPBU Juga Butuh Insentif

  NERACA   Jakarta - Proyek Infrastruktur yang dibiayai dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dinilai sudah membuahkan…

Realisasi Subsidi Energi Lampaui Pagu Anggaran

  NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan realisasi subsidi BBM dan LPG dalam APBN pada…

Jasa Raharja Targetkan Laba Rp1,6 triliun

      NERACA   Jakarta - PT Jasa Raharja (Persero) menargetkan perolehan laba 2018 sebesar Rp1,6 triliun. Angka tersebut…