Konektifitas Asean Perlu Tingkatan Infrastruktur

NERACA

Jakarta—Konektivitas fisik ASEAN membutuhkan peningkatan infrastruktur publik sehingga konektivitas ASEAN bisa terwujud. "Utamanya adalah peningkatan infrastruktur publik, selain itu perlu juga ditingkatkan fasilitas logistik, serta harmonisasi hukum kerja dan memelihara budaya inovasi," kata Direktur Transportasi Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Bambang Prihartono di Jakarta

Bambang menjelaskan, konektivitas ASEAN memiliki beberapa isu strategis yakni upaya membangun sistem jaringan jalan yang disebut dengan "ASEAN Highway Network" yang dikerjakan oleh Dirjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Selain itu, kata Bambang, pembangunan jalur kereta api Kunming ke Singapura, pembangunan transportasi kelautan yang dikerjakan oleh Kementerian Perhubungan. Di samping itu juga pembangunan sistem transportasi antarmoda untuk mengembangkan pusat transportasi ASEAN di daerah Asia Timur.

Juga mempercepat pengembangan infrastruktur "Information and Communications Technology/ICT" dan layanan-layanannya di tiap negaradi ASEAN serta terakhir mengupayakan ketahanan energi pada proyek-proyek infrastrukur. "Isu-isu strategis tersebut menunjukkan adanya aktivitas yang seiring sejalan, yang saat ini tengah dilakukan oleh negara-negara ASEAN," jelasnya.

Dikatakan Bambang, Indonesia sendiri memandang bahwa yang termasuk dalam proyek-proyek prioritas adalah penyelesaian ASEAN Highway Network (AHN) dan rute angkutan transportasi, interkoneksi Melaka-Pekan Baru dan Kalimantan Barat-Serawak, serta Masterplan penentuan jaringan pelayaran dan pelayaran pendek kelautan. "Untuk proyek-proyek tersebut, perlu rekomendasi rencana tindak lanjut agar menjadi masukan bagi aktivitas yang sedang dilakukan saat ini,

Ditempat terpisah, Daerah mempertanyakan keadilan keuangan dari pemerintah pusat karena daerah-daerah lebih membutuhkan anggaran pembangunan, khususnya untuk pembangunan infrastruktur sebagai penunjang utama pembangunan ekonomi nasional.

Kesimpulan demikian tercermin dalam rapat kerja Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Regional Sumatera yang berlangsung di Parapat, Simalungun, Sumatera Utara (7-9/6).

Raker dihadiri Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Kejaksaan Agung, S.T. Burhanuddin, Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah, Kemendagri, Widodo Sigit Pujianto dan Direktur Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Wilayah Tertentu, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sayuti I.S.

Dalam kesempatan itu, Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah, Kemendagri, Widodo Sigit Pujianto terkait MP3EI, pembangunan ekonomi Indonesia tak diarahkan pada penciptaan konsentrasi ekonomi pada daerah tertentu saja.

Pembangunan ekonomi lebih diarahkan kepada keragaman ekonomi sehingga memungkinkan semua wilayah di Indonesia dapat berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing, kata Sigit Pujianto.

Selain itu, katanya, pembangunan ekonomi juga tak menekankan pada pembangunan ekonomi yang dikendalikan oleh Pusat namun lebih pada sinergi pembangunan sektoral dan daerah guna menjaga keunggulan kompetitif secara nasional.

Sedangkan untuk bidang infrastrutktur, Sigit Pujianto menjelaskan bahwa upaya tersebut jangan hanya mengandalkan anggaran Pusat semata, namun pula perlu penekanan pada kerjasama Pemerintah dengan swasta. **cahyo

BERITA TERKAIT

Summarecon Bangun Infrastruktur Pacu Nilai Investasi - Gandeng Pemda Jabar

NERACA Jakarta - PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) melalui unit usahanya, Summarecon Bandung, PT Mahkota Permata Perdana menjalin kerja sama…

Proyek Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi

  Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara Peneliti INDEF Pertumbuhan ekonomi 2017 diperkirakan berada di angka 5,05%. Level pertumbuhan ekonomi ini bisa…

Pemkot Tangerang Usulkan Gubernur DKI Bangun Infrastruktur

Pemkot Tangerang Usulkan Gubernur DKI Bangun Infrastruktur NERACA Tangerang - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mengusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Fokus Perbaiki Indikator yang Masih Jelek - Indeks Kemudahan Berusaha

      NERACA   Jakarta - Pemerintah terus bertekad untuk memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) Indonesia,…

Konsumen FMCG Mulai Perhatikan Media Digital

      NERACA   Jakarta – Perusahan riset Kantar Worldpanel menyatakan bahwa lanskap media di Indonesia telah mengalami perubahan.…

Tak Hanya Diusut, KPK Diminta Sita Aset - Kasus BLBI

    NERACA   Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang…