DPR Sinyalir Adanya “Transaksi Haram” Dalam Kegiatan Impor Ikan

NERACA

Jakarta – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mensinyalir adanya “transaksi haram” dalam kegiatan impor ikan untuk industri pengolahan dalam negeri. DPR menilai, berdasarkan laporan dari pelaku bisnis, duit “haram” yang disinyalir berseliweran dalam kegiatan importasi itu bisa terjadi lantaran adanya mata rantai baru dalam impor ikan yang kini melibatkan Asosiasi Pengusaha Pindang Ikan Indonesia (Appikando).

“Dulu pelaku usaha bisa langsung impor, sekarang harus lewat Appikando sebagai perantara. Jadi ada mata rantai baru, dan saya dapat laporan dari pelaku bisnis ada pungutan Rp 500 rupiah perkilogram (dari setiap importasi itu) dan di isukan, hasilnya itu dibagi ke oknum pejabat KKP. Untuk mengecek itu kita perlu pastikan lagi di lapangan,” ujar anggota Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu malam (6/6).

Sudin menjelaskan, untuk melakukan importasi ikan cukup mendapatkan rekomendasi dari dinas perikanan, dan bagi pelaku impor wajib memiliki coldstorage (penampungan ikan), jadi tidak perlu meminta lagi persetujuan dari Appikando. Namun yang terjadi, di beberapa daerah seperti Jawa Timur, Sumatera dan Jakarta, para pelaku usaha harus mendapatkan rekomendasi dari Appikando, untuk bisa melakukan importasi.

Menurut dia, saat ini pengusaha/importir mengeluhkan perizinan yang bertambah panjang, yakni wajib mendapatkan rekomendasi dari dinas perikanan, dan harus mendapatkan rekomendasi dari Appikando. “Kejadian ini baru terjadi tahun ini, padahal syarat dari Menteri KKP, itu hanya mendapatkan izin dari dinas dan memiliki coldstorage,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Romahurmuzy meminta tidak ada birokrasi baru dalam proses perizinan impor ikan. Dia menghimbau Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar menghentikan pemberian previlage kepada asosiasi tertentu. “Sejak importasi diterbitkan, kita belum terima laporan resmi mengenai angka importasi ikan. Hasil raker KKP dengan Komisi IV DPR itu meminta KKP membatasi impor khususnya untuk ikan tropis yang bisa di produksi nelayan. Dan kita beri kelonggaran jika terjadi paceklik impor,” terang Romi-sapaan akrab Romahurmuzy.

Kendati secara teknis kewenangan soal importasi ada di KKP, tetapi Komisi IV akan mempertanyakan realisasi dan kebijakan soal importasi di setiap raker. Misalkan adanya laporan mengenai dugaan “gangguan” yang dialami pengusaha/importir. Untuk itu Romi meminta KKP menjalankan kebijakan soal impor ikan sesuai aturan yang sudah disepakati dengan Komisi IV DPR RI. “Misalkan ada importir yang tidak memiliki cold storage terus melakukan impor ikan, itu jelas melanggar. Itu menciderai aturan dan mengancurkan pasar,” ungkapnya.

Rekomendasi Impor

Wakil Ketua Appikando Barqil Falah mengatakan bahwa pihaknya hanya mengeluarkan rekomendasi impor untuk anggotanya. “Memang Appikando bisa menutup impor? Kita tidak mengeluarkan rekomendasi impor, itu untuk anggota saja. Kita minta KKP menghentikan impor, karena di dalam negeri lagi musim ikan. Agar tidak berbenturan dengan HNSI dan nelayan. Pungutan apakah tanda bukti? Ada bukti uang nggak? Jangan isu ditelan mentah mentah,” jelas Barqil saat ditanya soal adanya sinyalemen transaksi bermasalah dalam kegiatan importasi ikan.

Memang, tata kelola bahan baku untuk industri pemindangan ikan hingga saat ini dinilai masih bermasalah. Hal ini terlihat jelas dari distribusi bahan baku ikan hasil impor yang periizinannya berada di tangan KKP tidak sesuai dengan wilayah edar yang seharusnya.

Karena sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Pemindangan Ikan Tradisional (Appintra) mengaku melihat belasan kontainer yang berisi ikan impor yang masuk ke pelabuhan di Jakarta, tapi dipasarkan di Medan. “Di lapangan, ikan impor itu tidak sesuai wilayah edarnya. Kita masih melihat, ikan impor yang masuk Jakarta dipasarkan ke Medan. Jumlahnya mencapai 15 kontainer,” kata Ketua Appintra Joko Cahyo Purnomo, Rabu (6/6).

Selain itu, tambah Joko, anggota pemindang tradisional juga menemukan dua kontianer ikan impor yang seharusnya untuk wilayah Jawa Barat, justru masuk ke Jawa Tengah. Itu sebabnya, rekomendasi penghentian impor dari Appikando kepada KKP sangat “mencurigakan”. Alasannya, asosiasi tersebut justru sibuk mengurus importasi ikan daripada mengembangkan pindang olahan di daerah.

“Appikando itu ngomong penghentian impor ikan buat siapa? Asosiasi pemindang kan bukan asosiasi importir, apa urusanya Appikando merekomendasikan penghentian impor. Ada datanya nggak? Apakah mereka menghitung volume impor dan kebutuhan di lapangan,” jelas Joko.

Menurut dia, fakta di lapangan menunjukkan, para pemindang tradisional di Jawa Tengah masih mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku ikan pindang. Kondisi itu terjadi di Juana dan Cilacap. Pemerintah seharusnya memberikan kemudahan izin impor khususnya untuk ikan salem yang tidak diproduksi di Indonesia.

Dia juga menjelaskan, pihaknya yang menaungi pemindang tradisional itu selama ini berjalan sendiri tanpa pembinaan dan bantuan permodalan dari pemerintah, dalam hal ini KKP. Dan ironisnya, industri olahan pindang kesulitan mendapatkan bahan baku dari lokal maupun impor. Kebutuhan rata-rata sebesar 50 ton perhari, biasanya hanya terpenuhi 10-20 ton atau sekitar 20%.

Sebelumnya Appikando mendesak KKP dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) sebagai pemegang izin impor untuk mengehentikan sementara impor bahan baku untuk industri pemindangan sampai pihaknya kelar melakukan evaluasi atas realisasi impor yang dinilai mengandung sejumlah hal yang perlu dikoreksi.

Ketua Umum Appikando E. F. Hamidy mengatakan, lewat desakan pada pemerintah untuk menutup keran impor ikan untuk sementara, pihaknya berharap seluruh pemangku kepentingan bisa secara lebih optimal melakukan pengawasan kebijakan importasi ikan. “Kita kepingin semua seluruh stakeholder, ya pemerintah ya kita pemindang, sama-sama mengawasi di lapangan. Jangan sampai peruntukan pindang jatuh ke pasar tradisional. Nanti itu akan bersinggungan dengan nelayan yang riil di masyarakat. Itu yang kita hindari. Supaya jangan jatuh ke pasar tradisional,” jelas Hamidy, pekan lalu.

BERITA TERKAIT

Polemik Penenggelaman Kapal Ikan Ingatkan Pentingnya Koordinasi

Oleh: Muhammad Razi Rahman Sektor perikanan Indonesia dihebohkan ketika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tidak ada lagi…

Gubernur Jabar Targetkan Sebar 100 Juta Benih Ikan

Gubernur Jabar Targetkan Sebar 100 Juta Benih Ikan NERACA Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan (Aher) menargetkan tahun…

Transaksi Saham Sepekan Rp 7,60 Triliun - IHSG Bergerak Positif 0,25%

NERACA Jakarta – Perdagangan pekan kemarin, indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup naik 0,25% ke level 6,370.65 poin dari 6,353.73…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Ekspansi Bisnis - Setelah ASEAN dan Asia Selatan, INKA Mulai Rambah Pasar Afrika

NERACA Jakarta – PT Industri Kereta Api (Persero) mulai merambah pasar di Benua Afrika sebagai ekspansi bisnis setelah memasarkan produk…

Berdasarkan Data KKP - Hingga Oktober 2017, Ekspor Produk Perikanan US$ 3,62 miliar

NERACA Jakarta – Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ekspor produk perikanan Indonesia tercatat sebesar US$ 3,62…

Indonesia-Tanzania Tingkatkan Relasi Perdagangan

NERACA Jakarta – Dubes RI untuk Tanzania Ratlan Pardede melakukan pertemuan dengan Presiden Zanzibar Ali Mohamed Shein pada Jumat (24/11)…