Tiga Lembaga Keuangan Sepakati FKSSK

NERACA

Jakarta—Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyepakati nota kesepahaman baru terkait Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) untuk menjaga koordinasi antar lembaga dalam mengantisipasi datangnya krisis. "Kami telah menyepakati dan menandantangani nota kesepahaman mengenai bagaimana kita melakukan mekanisme koordinasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan," ujar Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar usai penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Kamis.

Dalam acara tersebut hadir Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Almasyah serta Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto.

Mahendra menjelaskan, dalam struktur FKSSK yang baru, koordinasi ke tiga lembaga ini akan makin baik dalam pertukaran data dan informasi terkait kondisi terkini serta membahas indikator krisis manajemen protokol dalam lembaga masing-masing. "Kami mencoba mengharmonisasikan kebijakan dari tugas serta kewenangan masing-masing lembaga dan pada gilirannya melakukan koordinasi dalam mengambil kebijakan," ujarnya.

Dalam kerangka kerja yang baru ini, indikator yang menjadi perhatian FKSSK tidak hanya sektor perbankan seperti nota kesepahaman pada 2010, namun juga pasar keuangan, pasar modal serta lembaga keuangan non bank.

Sementara itu, Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro menambahkan upaya penambahan indikator dalam krisis manajemen protokol ini dilakukan karena kondisi sistem keuangan saat ini semakin canggih dan rumit. "Kita berharap dengan protokol lebih lengkap dan komprehensif, tidak hanya terpaku satu lembaga yang bertanggung jawab, tapi ada implikasi kepada kesatuan forum sehingga penanganan dilakukan komprehensif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan," jelasnya

Bambang mengatakan adanya kesepahaman ini akan mendorong satu koordinasi dalam menangani permasalahan ketika salah satu indikator dalam krisis manajemen protokol mulai dirasakan bermasalah. "Walau indikator yang kuning cuma satu dan yang lain hijau, justru ini harus ketemu dan apa dampaknya kepada (indikator) yang lain. Kita tidak ingin indikator yang lain nanti berubah menjadi kuning," ungkapnya

Mantan Dekan FEUI ini menjelaskan dengan adanya peningkatan koordinasi ini, ketiga lembaga akan bisa saling mengingatkan dan mengambil langkah preventif apabila suatu saat indikator dalam krisis manajemen protokol mulai berubah warna. "Dengan saling bertemu, kita bisa saling mengingatkan, sehingga kita mengambil langkah preventif di Bank Indonesia, Kemenkeu dan LPS, agar tidak terkaget-kaget ketika ada perubahan warna," ujarnya.

Menurut rencana, kata Bambang lagi, forum ini akan diperkuat dengan keanggotaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah lembaga ini terbentuk pada awal 2013.

Sementara Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution menambahkan nota kesepahaman yang baru ini untuk memenuhi amanat UU OJK dan penyempurnaan terhadap krisis manajemen protokol. "Amanat UU OJK ada di dalamnya diatur bahwa ada forum koordinasi stabilitas sistem keuangan, tadi penandatanganan itu sekaligus penyempurnaan protokol krisis. Itu hanya membuat mekanismenya lancar," katanya.

Menurut Darmin, dalam waktu dekat FKSSK akan membuat simulasi kepada manajemen protokol terkait pencegahan krisis yang sewaktu-waktu berdampak kepada sistem keuangan. "Dalam waktu yang tidak lama kita mau buat simulasi, untuk diuji beneran," pungkasnya. **bari/cahyo

BERITA TERKAIT

Bank Konvensional Di Aceh akan Ditutup - Perda Lembaga Keuangan Syariah

    NERACA   Aceh - Pemerintah Provinsi Aceh mewacanakan menutup perbankan sistem konvensional, menyusul disahkannya Qanun atau Peraturan Daerah…

Anabatic Incar Akuisisi Tiga Perusahaan - Siapkan Capex Lebih Rp 100 Miliar

NERACA Jakarta - PT Anabatic Technologies Tbk (ATIC) menganggarakan belanja modal (capex) lebih dari Rp 100 miliar untuk ekspansi bisnis…

Pemerintah 'Pede' Tingkatkan Inklusi Keuangan

      NERACA   Jakarta - Pemerintah optimistis dapat meningkatkan indeks inklusi keuangan masyarakat mencapai 75 persen pada tahun…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Pertemuan IMF dan World Bank Bakal Beri Keuntungan untuk Indonesia

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia menyatakan pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang berlangsung…

Rp2.869 Triliun Dana Perbankan Dimiliki Hanya 239 Orang

      NERACA   Jakarta - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara mengatakan sekitar 55,8 persen pemilik rekening…

Randi Anto Jabat Dirut Jamkrindo

      NERACA   Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengangkat Randi Anto sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum…