Tiga Lembaga Keuangan Sepakati FKSSK

NERACA

Jakarta—Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyepakati nota kesepahaman baru terkait Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) untuk menjaga koordinasi antar lembaga dalam mengantisipasi datangnya krisis. "Kami telah menyepakati dan menandantangani nota kesepahaman mengenai bagaimana kita melakukan mekanisme koordinasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan," ujar Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar usai penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Kamis.

Dalam acara tersebut hadir Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Almasyah serta Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto.

Mahendra menjelaskan, dalam struktur FKSSK yang baru, koordinasi ke tiga lembaga ini akan makin baik dalam pertukaran data dan informasi terkait kondisi terkini serta membahas indikator krisis manajemen protokol dalam lembaga masing-masing. "Kami mencoba mengharmonisasikan kebijakan dari tugas serta kewenangan masing-masing lembaga dan pada gilirannya melakukan koordinasi dalam mengambil kebijakan," ujarnya.

Dalam kerangka kerja yang baru ini, indikator yang menjadi perhatian FKSSK tidak hanya sektor perbankan seperti nota kesepahaman pada 2010, namun juga pasar keuangan, pasar modal serta lembaga keuangan non bank.

Sementara itu, Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro menambahkan upaya penambahan indikator dalam krisis manajemen protokol ini dilakukan karena kondisi sistem keuangan saat ini semakin canggih dan rumit. "Kita berharap dengan protokol lebih lengkap dan komprehensif, tidak hanya terpaku satu lembaga yang bertanggung jawab, tapi ada implikasi kepada kesatuan forum sehingga penanganan dilakukan komprehensif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan," jelasnya

Bambang mengatakan adanya kesepahaman ini akan mendorong satu koordinasi dalam menangani permasalahan ketika salah satu indikator dalam krisis manajemen protokol mulai dirasakan bermasalah. "Walau indikator yang kuning cuma satu dan yang lain hijau, justru ini harus ketemu dan apa dampaknya kepada (indikator) yang lain. Kita tidak ingin indikator yang lain nanti berubah menjadi kuning," ungkapnya

Mantan Dekan FEUI ini menjelaskan dengan adanya peningkatan koordinasi ini, ketiga lembaga akan bisa saling mengingatkan dan mengambil langkah preventif apabila suatu saat indikator dalam krisis manajemen protokol mulai berubah warna. "Dengan saling bertemu, kita bisa saling mengingatkan, sehingga kita mengambil langkah preventif di Bank Indonesia, Kemenkeu dan LPS, agar tidak terkaget-kaget ketika ada perubahan warna," ujarnya.

Menurut rencana, kata Bambang lagi, forum ini akan diperkuat dengan keanggotaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah lembaga ini terbentuk pada awal 2013.

Sementara Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution menambahkan nota kesepahaman yang baru ini untuk memenuhi amanat UU OJK dan penyempurnaan terhadap krisis manajemen protokol. "Amanat UU OJK ada di dalamnya diatur bahwa ada forum koordinasi stabilitas sistem keuangan, tadi penandatanganan itu sekaligus penyempurnaan protokol krisis. Itu hanya membuat mekanismenya lancar," katanya.

Menurut Darmin, dalam waktu dekat FKSSK akan membuat simulasi kepada manajemen protokol terkait pencegahan krisis yang sewaktu-waktu berdampak kepada sistem keuangan. "Dalam waktu yang tidak lama kita mau buat simulasi, untuk diuji beneran," pungkasnya. **bari/cahyo

BERITA TERKAIT

OJK Beri Apresiasi Presdir Kelola Mina Laut - Peduli Inklusi Keuangan

NERACA Jakarta – Berkat dedikasi dan komitmennya mendukung peningkatan literasi keuangan yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Presiden Direktur PT…

OJK Dukung Penerbitan Market Standard Repo - Perdalam Pasar Keuangan

NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung penerbitan "Market Standard" untuk transaksi "Repurchase Agreement" (Repo) atas efek bersifat utang…

Kejagung Selamatkan Keuangan Negara Rp734 Miliar - Sepanjang 2017

Kejagung Selamatkan Keuangan Negara Rp734 Miliar Sepanjang 2017 NERACA Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) sepanjang 2017 berhasil menyelamatkan keuangan negara…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Pembiayaan Bank Syariah Tumbuh Hingga 15%

      NERACA   Jakarta – Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada November 2017, penyaluran pembiayaan perbankan…

Bank Banten targetkan Punya Kantor Cabang Di Setiap Kabupaten

      NERACA   Banten - PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) menargetkan tahun 2018 ini berdiri…

Kredit Konsumtif Dominasi Perolehan Laba Bank Sultra

    NERACA   Kendari - Secara umum kredit konsumtif masih mendominasi sumber laba Bank Sultra dengan kisaran 87 persen…