OJK “Butuh” APBN Sekitar 5 Tahun

NERACA

Jakarta--- Keberadaan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 5 tahun ke depan agar bisa mandiri. Karena saat ini OJK tetap membutuhkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Guna memenuhi dana kebutuhan kerja OJK, selain dari pungutan, lembaga ini masih akan bergantung kepada APBN dalam kurun waktu 3-5 tahun,"kata Calon Anggota Dewan Komisoner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Mulia Panusunan Nasution saat sidang Uji Kepatutan calon anggota DK OJK di DPR, Jakarta, Kamis,7/6

Menurut Mulia, dalam Undang-Undang tentang OJK mengamanatkan OJK dapat melakukan pungutan kepada industri keuangan. Namun dibutuhkan waktu transisi untuk bisa membiayai sendiri. Intinya, saat ini tak mungkin dibiayai secara mandiri dari sumber pendanaan tersebut.

Lebih selain itu Mulia menambahkan OJK nantinya perlu mempertimbangkan beban yang dihasilkan dari pungutan tersebut kepada perkembangan industri jasa keuangan. "Terutama pada saat awal pendirian, sehingga perbankan domestik dikhawatirkan tidak bisa bersaing dengan perbankan di negara lain dan tidak menumbuhkan pertambahan bagi konsumen dari segi mediasi perbankan," jelasnya

Terkait adanya kabar penolakan pungutan dari industri keuangan, Mulia mengatakan hal itu masih bisa menjadi pertimbangan kepada OJK. Tentu hal ini bahan yang nantinya akan jadi pertimbangan OJK dalam penentuan iuran kepada industri jasa keuangan adalah besaran jumlah iuran dan kriteria pungutan. "Nanti mungkin akan dipertimbangkan apakah diberlakukan sama, apa dari jumlah aset, apa dari jumlah kredit, atau dari jumlah dana yang dikumpulkan. Itu nanti yang khusus akan kami bicarakan," paparnya

Menurut mantan Sekjen Kementerian Keuangan, konsep iuran yang tidak membebankan industri jasa keuangan adalah iuran yang persentasenya cukup kecil dan tidak bisa disamaratakan jumlahnya antara industri yang besar maupun kecil. "Seharusnya bisa lebih kecil dari iuran LPS, kalau LPS 0,1%. Misalnya nanti dikaji dan kebutuhan anggaran dari OJK itu jauh lebih rendah dari itu, maka itu yang dipilih," ungkapnya

Berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, ditetapkan bahwa OJK bisa mengenakan iuran kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pihak yang melakukan kegiatan pun diwajibkan untuk membayar iuran tersebut dan menjadi penerimaan bagi OJK.

Lebih jauh kata Mulia, iuran yang dikenakan harus mempertimbangkan kemampuan industri keuangan sehingga tidak menjadi beban serta mengurangi daya saing industri keuangan. "Konsep yang tidak membebankan adalah kalau misalnya persentase-nya cukup kecil dan kemudian tidak bisa disamaratakan untuk yang besar maupun yang kecil," tukasnya

Terkait latar belakang berbagai calon pimpinan OJK yang berasal dari berabagai kalangan dan institusi, Mulia menjelaskan masa transisi untuk menyatukan budaya kerja di OJK harus diutamakan sehingga tidak akan memunculkan ego sektoral berlarut. "Itu harus menjadi program-porgram yang tentunya kebersamaan diantara staf ataupun sdm yang berasal dari 2 organisasi itu. Bisa dilakukan supaya melebur memiliki satu visi, satu misi, satu budaya, satu nilai. Diharapkan dalam 1 tahun bisa diselesaikan. Tidak boleh terlalu lama," pungkasnya. **bari

BERITA TERKAIT

Tahun 2018, Simalakama Pajak di Tahun Pilkada

Oleh: Anang Purnadi, Staf Direktorat Jenderal Pajak *) Selamat datang 2018, tahun baru, tahun politik. Sebanyak 171 daerah akan melaksanakan pemilihan…

APBN vs Utang Negara

Di tengah gencarnya pemerintah menerbitkan surat berharga negara (SBN) sebagai upaya untuk menutupi kelangkaan likuiditas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara…

KOTA PALEMBANG - Sebagian Besar Masyarakat Butuh Beras Medium

KOTA PALEMBANG Sebagian Besar Masyarakat Butuh Beras Medium NERACA Palembang - Sebagian besar masyarakat membutuhkan beras medium sehinga diharapkan stoknya…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Menkeu Upayakan Bunga Kredit Ultra Mikro Diperkecil

      NERACA   Sumut - Pemerintah berupaya memperkecil suku bunga Kredit Ultra Mikro untuk semakin memberi manfaat besar…

Gopay Diminta Ikuti Aturan QR Code

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengingatkan PT Dompet Anak Bangsa yang membawahi layanan sistem pembayaran digital…

Pemerintah Serap Rp25,5 triliun dari Lelang SUN

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp25,5 triliun dari lelang lima seri Surat Utang Negara (SUN) untuk…