OJK “Butuh” APBN Sekitar 5 Tahun

NERACA

Jakarta--- Keberadaan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 5 tahun ke depan agar bisa mandiri. Karena saat ini OJK tetap membutuhkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Guna memenuhi dana kebutuhan kerja OJK, selain dari pungutan, lembaga ini masih akan bergantung kepada APBN dalam kurun waktu 3-5 tahun,"kata Calon Anggota Dewan Komisoner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Mulia Panusunan Nasution saat sidang Uji Kepatutan calon anggota DK OJK di DPR, Jakarta, Kamis,7/6

Menurut Mulia, dalam Undang-Undang tentang OJK mengamanatkan OJK dapat melakukan pungutan kepada industri keuangan. Namun dibutuhkan waktu transisi untuk bisa membiayai sendiri. Intinya, saat ini tak mungkin dibiayai secara mandiri dari sumber pendanaan tersebut.

Lebih selain itu Mulia menambahkan OJK nantinya perlu mempertimbangkan beban yang dihasilkan dari pungutan tersebut kepada perkembangan industri jasa keuangan. "Terutama pada saat awal pendirian, sehingga perbankan domestik dikhawatirkan tidak bisa bersaing dengan perbankan di negara lain dan tidak menumbuhkan pertambahan bagi konsumen dari segi mediasi perbankan," jelasnya

Terkait adanya kabar penolakan pungutan dari industri keuangan, Mulia mengatakan hal itu masih bisa menjadi pertimbangan kepada OJK. Tentu hal ini bahan yang nantinya akan jadi pertimbangan OJK dalam penentuan iuran kepada industri jasa keuangan adalah besaran jumlah iuran dan kriteria pungutan. "Nanti mungkin akan dipertimbangkan apakah diberlakukan sama, apa dari jumlah aset, apa dari jumlah kredit, atau dari jumlah dana yang dikumpulkan. Itu nanti yang khusus akan kami bicarakan," paparnya

Menurut mantan Sekjen Kementerian Keuangan, konsep iuran yang tidak membebankan industri jasa keuangan adalah iuran yang persentasenya cukup kecil dan tidak bisa disamaratakan jumlahnya antara industri yang besar maupun kecil. "Seharusnya bisa lebih kecil dari iuran LPS, kalau LPS 0,1%. Misalnya nanti dikaji dan kebutuhan anggaran dari OJK itu jauh lebih rendah dari itu, maka itu yang dipilih," ungkapnya

Berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, ditetapkan bahwa OJK bisa mengenakan iuran kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pihak yang melakukan kegiatan pun diwajibkan untuk membayar iuran tersebut dan menjadi penerimaan bagi OJK.

Lebih jauh kata Mulia, iuran yang dikenakan harus mempertimbangkan kemampuan industri keuangan sehingga tidak menjadi beban serta mengurangi daya saing industri keuangan. "Konsep yang tidak membebankan adalah kalau misalnya persentase-nya cukup kecil dan kemudian tidak bisa disamaratakan untuk yang besar maupun yang kecil," tukasnya

Terkait latar belakang berbagai calon pimpinan OJK yang berasal dari berabagai kalangan dan institusi, Mulia menjelaskan masa transisi untuk menyatukan budaya kerja di OJK harus diutamakan sehingga tidak akan memunculkan ego sektoral berlarut. "Itu harus menjadi program-porgram yang tentunya kebersamaan diantara staf ataupun sdm yang berasal dari 2 organisasi itu. Bisa dilakukan supaya melebur memiliki satu visi, satu misi, satu budaya, satu nilai. Diharapkan dalam 1 tahun bisa diselesaikan. Tidak boleh terlalu lama," pungkasnya. **bari

BERITA TERKAIT

Mendes PDTT - Sekitar 30.000 Inovasi Desa Bisa Jadi Inspirasi

Eko Putro Sandjojo Mendes PDTT Sekitar 30.000 Inovasi Desa Bisa Jadi Inspirasi Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan…

Menkeu Usulkan Asumsi Kurs Rp 15.000 di APBN 2019 - BANK INDONESIA PREDIKSI NILAI TUKAR RP 14.800-RP 15.200 PER US$

Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati kembali mengusulkan perubahan asumsi makro pada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Salah satunya…

OJK Pantau Kesepakatan Jiwasraya dengan Pemegang Polis

      NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memantau kesepakatan yang telah dicapai antara PT. Jiwasraya…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Titik Keseimbangan Rupiah Di Posisi Rp15.000

      NERACA   Jakarta - Ekonom Agustinus Prasetyantoko menilai level Rp15.000-an per dolar AS saat ini merupakan titik…

Peringkat Daya Saing Indonesia Diurutan ke 45

    NERACA   Jakarta - Indeks Daya Saing Global atau Global Competitiveness Index 4.0 dengan metodologi baru edisi 2018…

BI Perkirakan Anggaran Penerimaan Operasional Naik 7,9%

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) memperkirakan anggaran penerimaan operasional meningkat 7,9 persen menjadi RpRp29,1 triliun pada…