OJK “Butuh” APBN Sekitar 5 Tahun

NERACA

Jakarta--- Keberadaan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 5 tahun ke depan agar bisa mandiri. Karena saat ini OJK tetap membutuhkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Guna memenuhi dana kebutuhan kerja OJK, selain dari pungutan, lembaga ini masih akan bergantung kepada APBN dalam kurun waktu 3-5 tahun,"kata Calon Anggota Dewan Komisoner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Mulia Panusunan Nasution saat sidang Uji Kepatutan calon anggota DK OJK di DPR, Jakarta, Kamis,7/6

Menurut Mulia, dalam Undang-Undang tentang OJK mengamanatkan OJK dapat melakukan pungutan kepada industri keuangan. Namun dibutuhkan waktu transisi untuk bisa membiayai sendiri. Intinya, saat ini tak mungkin dibiayai secara mandiri dari sumber pendanaan tersebut.

Lebih selain itu Mulia menambahkan OJK nantinya perlu mempertimbangkan beban yang dihasilkan dari pungutan tersebut kepada perkembangan industri jasa keuangan. "Terutama pada saat awal pendirian, sehingga perbankan domestik dikhawatirkan tidak bisa bersaing dengan perbankan di negara lain dan tidak menumbuhkan pertambahan bagi konsumen dari segi mediasi perbankan," jelasnya

Terkait adanya kabar penolakan pungutan dari industri keuangan, Mulia mengatakan hal itu masih bisa menjadi pertimbangan kepada OJK. Tentu hal ini bahan yang nantinya akan jadi pertimbangan OJK dalam penentuan iuran kepada industri jasa keuangan adalah besaran jumlah iuran dan kriteria pungutan. "Nanti mungkin akan dipertimbangkan apakah diberlakukan sama, apa dari jumlah aset, apa dari jumlah kredit, atau dari jumlah dana yang dikumpulkan. Itu nanti yang khusus akan kami bicarakan," paparnya

Menurut mantan Sekjen Kementerian Keuangan, konsep iuran yang tidak membebankan industri jasa keuangan adalah iuran yang persentasenya cukup kecil dan tidak bisa disamaratakan jumlahnya antara industri yang besar maupun kecil. "Seharusnya bisa lebih kecil dari iuran LPS, kalau LPS 0,1%. Misalnya nanti dikaji dan kebutuhan anggaran dari OJK itu jauh lebih rendah dari itu, maka itu yang dipilih," ungkapnya

Berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, ditetapkan bahwa OJK bisa mengenakan iuran kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pihak yang melakukan kegiatan pun diwajibkan untuk membayar iuran tersebut dan menjadi penerimaan bagi OJK.

Lebih jauh kata Mulia, iuran yang dikenakan harus mempertimbangkan kemampuan industri keuangan sehingga tidak menjadi beban serta mengurangi daya saing industri keuangan. "Konsep yang tidak membebankan adalah kalau misalnya persentase-nya cukup kecil dan kemudian tidak bisa disamaratakan untuk yang besar maupun yang kecil," tukasnya

Terkait latar belakang berbagai calon pimpinan OJK yang berasal dari berabagai kalangan dan institusi, Mulia menjelaskan masa transisi untuk menyatukan budaya kerja di OJK harus diutamakan sehingga tidak akan memunculkan ego sektoral berlarut. "Itu harus menjadi program-porgram yang tentunya kebersamaan diantara staf ataupun sdm yang berasal dari 2 organisasi itu. Bisa dilakukan supaya melebur memiliki satu visi, satu misi, satu budaya, satu nilai. Diharapkan dalam 1 tahun bisa diselesaikan. Tidak boleh terlalu lama," pungkasnya. **bari

BERITA TERKAIT

OJK Cabut Izin BPR Sambas Arta

    NERACA  Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sambas Arta, yang beralamat…

Pertengahan Tahun, PBB dan BPHTB Sukabumi Sudah Mencapai Rp13 Miliar lebih - Usulan Kerjasama Pembayaran Pajak Via Minimarket

Pertengahan Tahun, PBB dan BPHTB Sukabumi Sudah Mencapai Rp13 Miliar lebih Usulan Kerjasama Pembayaran Pajak Via Minimarket NERACA Sukabumi -…

Menkominfo Sebut Indonesia Butuh Coder dan Ahli Big Data Analysis

Indonesia membutuhkan banyak sumberdaya manusia untuk menjadi coder dan ahli big data analysis.  Oleh karena itu Menteri Komunikasi dan Informatika…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

KPK Diminta Usut Tuntas Kasus BLBI dan Bank Century

  NERACA   Jakarta - Sekitar 2.000 orang massa dari gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) kembali menggelar aksi di Gedung…

CIMB Niaga Gelar Customer Gathering

      NERACA   Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) menyelenggarakan customer gathering bersama nasabah dan…

Kinerja untuk Atasi Depresiasi Rupiah Dinilai Tepat

    NERACA   Jakarta - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan kinerja yang dilakukan sejumlah lembaga dan kementerian…