NERACA

Jakarta - Kementerian Perdagangan akan segera membuat regulasi untuk mengatur ekspor komoditas batubara. Selain akan diberikan bea keluar (BK), pembatasan ekspor atau kuota juga akan diterapkan. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Deddy Saleh mengatakan, paling tidak pengaturan tersebut untuk mencegah adanya pengiriman ilegal yang selama ini mungkin tidak tercatat.

“Banyak sekali barang mineral dan tambang termasuk batubara tidak tercatat ekspornya. Indikasinya ekspor kita nilainya atau jumlahnya lebih kecil daripada impor di negara tujuan. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memantapkan rencana tersebut," katanya di kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (7/6).

Dia mengungkapkan, BK batubara tidak berlaku bagi perusahaan yang terikat kontrak karya supaya beban pajak perusahaan tersebut tidak ganda. Pemerintah juga akan menerapkan tata niaga batubara dengan sistem kuota ekspor. Kuota dihitung berdasarkan parameter penguasaan lahan tambang, deposit yang tersedia, kapasitas produksi, kemajuan hilirisasi, dan kinerja terakhir.

Menurut Deddy, pengaturan ekspor batubara kemungkinan tidak sampai pada pelarangan ekspor, seperti komoditas tambang lain, dengan batas waktu 2014. "Hilirisasi batubara lebih sulit, makanya butuh waktu lebih lama. Jadi, harus ada pertimbangan supaya pelarangan ekspor tambang tidak pada tahun 2014," tuturnya.

Dia juga menegaskan, pengenaan BK terhadap barang tambang bukan bermaksud memproteksi seakan-akan negara yang impor barang tambang dari Indonesia tidak boleh mendapatkannya. Tapi, lebih memproteksi lingkungan, jangan sampai terjadi eksploitasi berlebihan. “Kalau eksploitasi berlebihan dengan peningkatan ekspor yang tinggi dlm 20 atau 30 tahun bisa habis. Nanti kita malah jadi importir. Itu yg kita jaga,” tandasnya.

Hal senada dengan Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara, pengenaan BK batubara selain dapat meningkatkan pendapatan negara, hal yang terpenting adalah menjaga lingkungan. “Karena yang sering terjadi adalah eksploitasi tambang yang berlebihan tapi mereka (penambang) tidak mau melakukan pemulihan lahan, akhirnya lingkungan rusak dan tidak ada yang mau memanfaatkan lahan bekas tambang. Padahal kalau dikelola, lahan itu bisa saja kembali produktif untuk hal-hal yang lain,” ujarnya kepada Neraca, kemarin.

Marwan juga mengingatkan untuk menjaga cadangan barang tambang. Karena tambang bukan merupakan sesuatu yang renewable, alias akan habis. Sehingga perlu mengendalikan kuota kebutuhan dan cadangan yang tersisa, agar tidak terjadi impor disaat cadangannya habis. “Jadi kebutuhan domestik dipenuhi terlebih dahulu. Tapi, harus diperhatikan juga, ada berapa banyak lagi cadangannya. Karena tidak serta merta begitu dikeruk habis-habisan kemudian ditemukan lagi yang baru,” jelasnya.