Kinerja Birokrasi Dituntut Efisien dan Produktif

DAMPAK KENAIKAN GAJI PNS

Kamis, 24/03/2011

Jakarta - Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) didesak membaik dan lebih profesional menyusul kenaikan gaji hingga 15% tahun 2011 yang dirapel mulai 1 April. Anggaran kenaikan gaji ini memang sudah disiapkan pemerintah sebesar Rp 180 triliun, atau naik Rp 18 triliun dibanding tahun lalu yang mentok di angka Rp 162 triliun. Namun banyak pihak menuntut agar kinerja PNS juga harus lebih efisien dalam melayani masyarakat sebagai abdi negara.

NERACA

“Kenaikan gaji bagi PNS memang sudah direncanakan dan diperhitungkan pemerintah. Namun, mereka juga harus menyadari konsekuensi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi waktu dan biaya terutama dalam kerja-kerja birokrasi,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofyan Wanandi ketika dihubungi Neraca, Rabu (23/3).

Dia melanjutkan, salah satu pekerjaan birokrasi yang paling banyak memiliki kaitan dengan dunia usaha adalah perijinan. Di saat yang sama, pengusaha baik kecil, menengah dan besar memiliki tenggat waktu yang harus ditaati. “Untuk itu setelah mendapat kenaikan gaji, para PNS menangani urusan birokrasi tidak lagi sebagai business as ussual,” ungkap Sofyan.

Meski jumlah PNS terbilang kecil dibanding total jumlah penduduk atau sekitar 4 juta di antara 241 juta penduduk, Sofyan menilai kenaikan gaji sedikit banyak membantu daya beli masyarakat. Meski demikian dia mengingatkan kecenderungan kenaikan harga barang-barang yang mengekor atas kenaikan penghasilan para pegawai negara tersebut.

Sebetulnya, kenaikan gaji PNS sudah masuk dalam RAPBN 2011 tahun lalu. Menurut dia, sumbangan inflasi diakibatkan gaji PNS naik sepanjang tahun hanya berkisar 0,2-0,3% saja. Artinya, tidak banyak mempengaruhi meski total jumlah PNS di Indonesia sekitar 4 juta orang.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development Economy and Finance (Indef) Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika menilai momentum yang dipilih pemerintah dalam menaikkan gaji kurang tepat. “Seharusnya (gaji PNS) naik Januari kemarin, jangan April besok. Bukan alasan untuk menunda kenaikan ini karena harus diakui, upah buruh dan PNS kita masih rendah,” tuturnya kemarin.

Terkait kekhawatiran pada inflasi, guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya ini menilai sumbangan inflasi diakibatkan gaji PNS naik sepanjang tahun hanya berkisar 0,2-0,3% saja. “Artinya, tidak banyak mempengaruhi meskipun total jumlah PNS di Indonesia sekitar 4 juta orang,” katanya.

Meski kontribusi pada inflasi kecil namun Erani mengakui dari sisi teknis, ada penambahan jumlah uang yang beredar. Non-teknisnya, lanjut dia, secara psikologis, keuntungan bagi para pedagang untuk menaikkan harga. Sebab, belanja konsumsi pasti meningkat.

Pedagang Naikkan Harga

Kalangan pedagang pasar sendiri tengah bersiap menyambut kenaikan gaji ini dengan menaikkan harga. Pedagan yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mengakui memanfaatkan momen kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri.

Pasalnya, selama ini biaya operasional mereka sejatinya telah meningkat namun para pedagang pasar memilih menahan kenaikan harga barang. Biaya operasional yang terbesar yaitu biaya ongkos dan jasa angkut termasuk pungutan lainnya.

"Mereka menunggu momen yang ditahan, jangan dianggap momen ini pedagang mendapat keuntungan besar tapi mencoba merasionalisasikan yang selama ini ditahan. Kenaikan gaji PNS ini sebagai momen," kata Sekretaris Eksekutif APPSI Mujiburrohman

Dia memperkirakan rata-rata kenaikan harga dari imbas gaji PNS hanya berkisar 2-3% sedangkan kenaikan 10% hanya pada barang tertentu. "Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya kenaikan gaji PNS mendorong ekspektasi kenaikan harga barang," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah menegaskan kenaikan gaji PNS naik 15% terhitung dari Januari 2011. "Peraturan pemerintah (PP)-nya telah terbit, kemudian juga instruksi dari Dirjen Perbendaharaan," ujar Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Supriyanto, Selasa (22/3).

Dalam APBN 2011, pemerintah memang telah mengangarkan Rp 91,2 triliun untuk pembayaran gaji. Anggaran tersebut masuk dalam alokasi anggaran belanja pegawai di 2011 yang mencapai Rp 180,6 triliun atau 2,65% dari produk domestik bruto (PDB). Selain itu, terdapat anggaran honorarium, tunjangan, dan uang lembur pegawai negara sebesar Rp 28,1 triliun.

Meski kenaikan gaji PNS tahun ini lebih besar daripada tahun lalu, pemerintah optimis hal ini tidak akan membuat inflasi melonjak. "Inflasi memang akan ada, tapi kecil sekali," ucap Direktur Jasa Keuangan dan Analisis Moneter Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Sidqy Suyitno.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan sendiri memaparkan kenaikan gaji ini sebagai langkah menetralisasi inflasi yang terjadi pada tahun lalu yang sebesar 6,96%.

"Yang dilakukan pemerintah itu untuk menetralisir inflasi. Jadi itu bentuk kompensasi dari inflasi yang terjadi," terang Rusman kepada pers.

Dalam perhitungan kenaikan gaji dan besaran inflasi, menurut Rusman, masyarakat masih bisa menikmati kelebihan riil dari penghasilan. "Inflasi itu musuh bersama yang menggerus income kita, selama lebih tinggi, masih ada kenaikan riil, jadi masih menikmati income kita karena menikmati kenaikan riil yang sekarang lebih 3%," ujarnya.

Syaratnya, kenaikan gaji PNS tidak diikuti dengan lonjakan harga barang karena akan mendorong inflasi yang terus berlanjut. Sehingga upaya pemerintah untuk menetralisasi inflasi tersebut akan sia-sia dan tidak ada kenaikan riil dari gaji. ardi/inung