Wacana Penyatuan Zona Waktu

Di tengah kondisi pemerintah Indonesia menghadapi dampak krisis Eropa yang sudah mulai terasa adanya penurunan ekspor, Menko Perekonomian Hatta Rajasa berencana menyatukan tiga zona waktu di Indonesia pada 28 Okt. 2012. Wacana penyatuan zona waktu menjadi GMT+8 atau menjadi hanya Waktu Indonesia Bagian Tengah (Wita) konon dinilai memiliki banyak keuntungannya.

Kemudian, dampak penyatuan waktu oleh sebagian yang pro wacana tersebut dianggap menguntungkan dari aspek ekonomi, sistem pendidikan dan kesempatan kerja. Sementara yang kontra pun bermunculan soal penyatuan zona waktu itu.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai rencana pemerintah menyatukan zona waktu sebagai langkah keliru. Ketua Umum Palang Merah Indonesia ini menilai penyatuan zona waktu akan mengorbankan 200 juta jiwa rakyat Indonesia untuk melayani kepentingan investor.

"Ini bisa menimbulkan kekacauan," tutur Kalla. Dia mengungkapkan, penyatuan zona waktu mengikuti GMT + 8 atau sesuai Waktu Indonesia bagian Tengah saat ini akan membuat 193 juta jiwa penduduk di wilayah Indonesia bagian barat dan enam juta penduduk Indonesia bagian Timur mengubah pola hidup secara drastis.

Penduduk yang tinggal di sebelah barat Bali dan Samarinda harus beraktivitas lebih gelap dibandingkan sebelumnya. Pekerja di Jakarta yang tinggal di Bekasi harus berangkat satu jam lebih awal agar sampai di Jakarta pukul 07.00 WITA.

Pihak pendukung penyatuan zona waktu memakai dasar pertimbangan ekonomi dan keuntungan dari sektor bisnis. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) bahkan mengusulkan 28 Okt. 2012 sebagai langkah awal penyatuan waktu tersebut. Mereka yakin akan sangat menguntungkan proses transaksi keuangan yang selama ini sistemnya terintegrasi di Jakarta sehingga kegiatan bisnis dan ekonomi lain bakal lebih efisien.

Terlepas dari pro kontra masalah tersebut, pemerintah sejatinya harus memperhatikan kepentingan rakyat banyak, terutama secara psikososial, karena penyatuan zona waktu dianggap lebih menyengsarakan ketimbang menguntungkan rakyat. Bayangkan, lebih dari 190 juta warga di wilayah zona WIB dan enam juta penduduk di zona WIT harus mengubah pola hidup secara drastis. Jangan sampai penyatuan zona waktu hanya untuk melayani kepentingan investor dan bursa saham.

Apabila wacana pemerintah itu jadi terwujud, maka warga harus menyesuaikan dengan acuan waktu tunggal tersebut. Misalnya, jam sekolah dimulai pk. 07.00 Wita berlaku untuk semua wilayah Indonesia, yang artinya siswa di zona eks-WIB akan memulai kegiatan belajar saat sekitar pk. 06.00. Dampaknya, tentu terjadi perubahan pola hidup di semua sektor kegiatan manusia sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan dan dampak yang lebih merugikan di masyarakat.

Dampak positif atau negatif atas penyatuan zona waktu memang perlu dikaji secara lebih mendalam. Apa untung ruginya penyatuan zona waktu hanya buat kepentingan transaksi bursa dan perbankan, sementara secara psikologis banyak mudharatnya bagi kebanyakan orang di negeri ini. Yang penting, pemerintah harus lebih arif dan bijak melihat urgensi penyatuan zona waktu dibandingkan upaya mengentaskan kemiskinan puluhan juta penduduk Indonesia saat ini.

Ada baiknya Presiden Yudhoyono memperhatikan masalah ini secara serius, agar kebijakan ini tidak hanya semata-mata menguntungkan pengusaha dari sisi kegiatan bisnis. Namun dampak sosial, psikologis, dan keamanan juga perlu menjadi pertimbangan utama. Semoga!

BERITA TERKAIT

IRESS: Publik Bisa Gugat Wacana Holding Migas

IRESS: Publik Bisa Gugat Wacana Holding Migas NERACA Jakarta - Indonesia Resources Studies (IRESS) menegaskan siap menggugat Peraturan Pemerintah (PP)…

Pembangunan Zona UKM KEK Mandalika Dipercepat

Pembangunan Zona UKM KEK Mandalika Dipercepat NERACA Lombok - Kementerian Koperasi dan UKM melakukan koordinasi terkait percepatan pembangunan zona UKM…

HIMKI Tentang Wacana Dibukanya Kran Ekspor Log dan Bahan Baku Rotan - Dunia Usaha

NERACA Jakarta - Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Soenoto mengatakan sampai saat ini masih ada pihak-pihak yang…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Dana Subsidi Biodesel

Mengejutkan, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi adanya kelebihan dana subsidi biodiesel yang merupakan insentif kepada lima perusahaan sawit…

Daerah Pemacu Pertumbuhan

Rencana Presiden Jokowi memanggil pimpinan pemerintahan daerah (Pemda) pada pekan depan, merupakan pertanda pemerintahan pusat serius memperhatikan potensi daerah sebagai…

Tingkatkan Efisiensi BUMN!

Peneliti UI meminta pemerintah dapat menyederhakan jumlah BUMN di Indonesia, yang kini mencapai 118 perusahaan. Pengawasan BUMN saat ini berada…