NERACA

Jakarta---Pemerintah mengungkapkan  total pajak ditanggung pemerintah (DTP) mencapai Rp1,415 triliun. "Total DTP ini terdiri dari PPh atas komoditas bumi sebesar Rp815 miliar dan bea masuk (di luar PMK 176/2009) sekitar Rp600 miliar," kata Kepala Badan Analisa Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brojonegoro di Jakarta,6/6

Menurut Mantan Dekan FEUI ini, DTP pada 2012 menurun 5,66% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,5 triliun. Alokasi DTP masih didominasi oleh PPh atas komoditas bumi dan bea masuk.

Diakui Bambang, pemerintah memberikan insentif perpajakan untuk ketahanan energi, antara lain PPh, PPN, serta impor. Adapun fasilitas pada PPh, antara lain PP Nomor 62 Tahun 2008 Pasal 2, yakni pengurangan penghasilan neto sebesar 30% selama enam tahun, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada SPLN sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut P3B yang berlaku, serta kompensasi kerugian yang lebih lama dari lima tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun.

Selain itu, fasilitas perpajakan (tax holiday) bagi industri sumber daya terbarukan dan industri pengilangan yang bersumber dari minyak dan gas bumi, berupa pembebasan pajak 5-10 tahun sejak produksi komersial dan pengurangan pajak sebesar 50 persen dari PPh terutang selama dua tahun. Fasilitas ini sesuai dengan PP Nomor 94 tahun 2010.

Serta PP nomor 31 Tahun 2007 mengatur impor atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai.

Selain itu, dukungan fiskal untuk ketahanan energi melalui pembiayaan yang dicanangkan tahun ini yakni dana bergulir gheotermal sebesar Rp880 miliar berupa pengembangan energi panas bumi dan penjaminan PLN Rp620 miliar guna mendukung percepatan pembangunan listrik 10.000 megawatt.

Terkait fiskal, Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengaku masih mempunyai cadangan risiko fiskal yang memadai. "Cadangan risiko fiskal kita punya dalam berbagai bentuk. Cadangan risiko fiskal ada kemudian kita juga bisa melakukan program memanfaatkan anggaran nonoperasional, non-K/L yang kita bisa pakai sebagai cadangan risiko fiskal," ungkapnya

Lebih jaug Agus melanjutkan, dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN juga bisa digunakan. "Dan kita bisa juga pakai dana SAL ataupun dana dari tidak terserapnya APBN secara penuh," paparnya.

Dengan adanya hal-hal tersebut, dirinya yakin bahwa defisit akan tetap terjaga untuk tidak melebihi pada level 2,23%. "Jadi kami meyakini fiskal Indonesia sehat dan kita bisa mempunyai kondisi dimana budget defisit kita tidak lebih dari 2,23% " imbuhnya

Yang jelas kata Agus lagi, pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengantisipasi hal tersebut.  Indonesia mampu menahan gempuran trade financing atau bentuk-bentuk pembiayaan yang datang dari bank-bank di kawasan Eropa yang sedang terkena krisis. "Yang perlu kita antisipasi kalau seandainya ada pengaruh dari sisi keuangan. Itu kita harus selalu siap karena berpengaruh kepada trade financing,” ucapnya.

Mantan Dirut Bank Mandiri ini menilai hal ini karena bank-bank di Eropa banyak yang terpengaruh krisis, mungkin mereka mempunyai suatu prioritas atau preferensi yang beda dalam hubungan mereka dengan negara-negara di luar Eropa. “Ini perlu kita antisipasi jangan sampai trade financing ataupun pembiayaan-pembiayaan yang diperlukan Indonesia terpengaruh," ungkapnya.

Namun Agus yakin, walaupun gempuran dari luar berdatangan, perekonomian Indonesia masih akan tahan dengan krisis tersebut. Ini dilihat dari kuatnya konsumsi domestik yang tinggi dan juga iklim investasi yang lumayan baik dan terjaga. **bari/cahyo