Oleh: Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Jalesveva Jayamahe (di laut kita berjaya), begitulah sepenggal kata bijak yang menggambarkan bagaimana Indonesia dahulu terkenal dengan kejayaan maritimnya. Duniapun tahu sejarah tentang nenek moyang kita sebagai seorang pelaut. Namun ironisnya, kejayaan bangsa Indonesia dilaut kini tinggal nostalgia, bagaimana tidak sebagai bangsa kepulauan tidak lagi kaya dengan sumber disekitarnya dan sebaliknya malah miskin seperti tikus mati di lumbung padi.

Ironisnya, sumber laut selama ini sebagai sektor perekonomian yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pasalnya, negara ini terkesan hilang arah sektor mana yang digali setelah daratan habis dieksploitasi. Bahkan sebagai negara kelautan, sumber sekitar laut yang sejatinya tidak perlu lagi bersusah payah malah harus impor. Sebut saja, kasus impor ikan ilegal yang baru saja terungkap di negeri ini.  

Tercatat di Belawan, impor ikan ilegal yang ditahan sebanyak72 kontainer (1.944 ton), 81 kontainer (2.176 ton) ikan di Tanjung Priok Jakarta, dan 37 kontainer (1.006 ton) ikan di Tanjung Perak Surabaya. Sementara itu di Bandara Soekarno Hatta sebanyak 7.687 ton. Tentunya temuan ini, memberikan tamparan telak, bagaimana bisa ikan saja harus impor dan apakah dilautan Indonesia yang begitu luas  ini sudah tidak ada lagi ikan atau emang bangsa ini sudah tidak punya jati diri sebagai bangsa kelautan.

Kita mungkin sepakat apa yang disampaikan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, sangat tidak masuk akal bila negara kelautan harus impor ikan. Namun sikap geram dan mencari alasan ada dugaan mafia impor tidak menyelesaikan masalah. Hal terpenting bagi pemerintah bagaimana merubah pola pikir masyarakat Indonesia, khususnya mereka policy maker agar memfaatkan sumber kelautan sebagai pusat kegiaatan perekonomian dan tidak berpikir sempit tentang kelautan.

Sudah saatnya pula, pertahanan bangsa ini di sektor laut harus diperkuat dari serangan dan kejahatan ilegal fishing dari negara lain. Cukup sudah akhiri derita bangsa ini, khususnya para nelayan dari kejahatan perampokan ikan. Kemudian memberdayakan para nelayan yang belum diperhatikan secara seirus dan karena merekalah garda terdepan yang memanfaatkan sumber laut.

Suka tidak suka, kita mengakui negara kelautan namun belum memanfaatkan secara baik sumber laut atau bahkan mengoptimalkannya. Fakta menyebutkan sedikitnya 14,58 juta atau sekitar 90% dari 16,2 juta jumlah nelayan di Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan.

Kondisi itu lebih banyak disebabkan belum dikelolanya potensi kelautan secara profesional dan belum berubahnya pola pikir nelayan yang jarang merencanakan masa depannya. Sebagai negara maritim, potensi kelautan Indonesia sangat besar tetapi tidak dikelola melalui manajemen yang profesional.

Memang nasib para nelayan diakui masih dianak tirikan, karena apabila tangkapannya sedikit nelayan selalu merugi, sedangkan jika hasil tangkapannya banyak nelayan juga jarang mendapatkan hasil yang memuaskan karena harga yang berlaku sesuai keinginan spekulan tersebut. Intinya sudah saatnya, pemerintah membuktikan keberpihakan kepada nelayan dan tidak lagi lupa dengan jati diri bangsa ini negara maritim. Jangan sampai akibat kelalaian itu, ternyata berbuah penyesalan yang tidak ada artinya.