Kemenperin Segera Terapkan SNI Produk Elektronik

NERACA

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan melindungi pasar dalam negeri dari serbuan produk impor dengan mengeluarkan ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib bagi barang elektronik yang telah memiliki kompetensi tinggi di Indonesia.

“Saat ini, Kemenperin telah menerapkan SNI wajib untuk pompa air, setrika listrik, dan televisi tabung (CRT). Selain itu, Kemenperin juga tengah menyusun SNI wajib untuk 37 produk elektronik konsumsi, di samping penguatan balai besar bahan dan barang teknik (BP4T) serta balai riset dan standarisasi (Baristan) Surabaya untuk uji lab barang elektronik,” kata Menteri Perindustrian, M.S Hidayat di Jakarta, Rabu (6/6).

Sedangkan Ketua Gabungan Elektronik (Gabel) Ali Soebroto Oentaryo mengatakan, pada dasarnya pemanfaatan hasil SNI mempunyai beberapa keuntungan.“SNI pada produk elektronik akan mengurangi ketergantungan kepada barang-barang impor. SNI akan meningkatkan daya saing dan kualitas produk nasional sehingga bisa diminati masyarakat,” jelasnya.

Menurut dia, produsen siap mengikuti aturan standar nasional Indonesia (SNI) wajib untuk produk elektronik yang kini sedang dalam proses notifikasi di World Trade Organization (WTO). “Produsen elektronik yang tergabung dalam Gabel akan memenuhi standar insulation yang dipersyaratkan SNI. Begitu final dan keluar peraturannya, kami sangat siap memproduksi produk sesuai ketentuan SNI,” paparnya.

Ali menambahkan, SNI akan meningkatkan bahan baku produk elektronik dari dalam negeri. “Dengan penggunaan bahan baku dari dalam negeri juga akan meningkatkan daya saing produk nasional. Produksi yang memiliki daya saing harus memiliki desain yang menarik dan memiliki harga yang bersaing,” tandasnya.

Sementara itu, Badan Standardisasi Nasional (BSN) akan menerbitkan 325 SNI baru pada tahun depan dengan total anggaran Rp4,8 miliar. Kepala BSN Bambang Setiadi mengatakan itu termasuk ke dalam salah satu program prioritas badan tersebut pada 2013. Pihaknya akan fokus pada kegiatan perumusan standar untuk merealisiasikan rencana tersebut.

Bambang mengatakan, BSN akan melaksanakan program pengembangan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian dengan target satu dokumen UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. “Program tersebut diperkirakan akan menelan anggaran sebesar Rp8,55 miliar,” katanya.

Selain itu, ungkap Bambang, kegiatan prioritas lainnya yang akan dilakukan BSN pada tahun depan adalah pendidikan dan pemasyarakatan standardisasi. Langkah itu bertujuan untuk meningkatkan persepsi dan partisipasi pemangku kepentingan dalam kegiatan standardisasi dengan perkiraan anggaran senilai Rp11,33 miliar. “Pada tahun depan, prioritas kami menyangkut peningkatan penerapan standar agar SNI diterapkan secara efektif oleh pemangku kepentingan dengan anggaran sebesar Rp8 miliar,” ujarnya.

BERITA TERKAIT

Tiga Kabupaten di Jateng Terapkan Obligasi Daerah - Danai Pembangunan Infrastruktur

NERACA Semarang - Pemerintah daerah di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah (Jateng) didorong untuk menggunakan obligasi sebagai salah…

Ekspor Produk Peternakan RI Tembus Pasar MEA

NERACA Kuala Lumpur - Indonesia yakin produk peternakannya segera masuk pasar Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).  Hal itu terbukti dalam paparan Dirjen…

Delapan Produk IKM Lebak Tembus Pemasaran Supermarket

Delapan Produk IKM Lebak Tembus Pemasaran Supermarket NERACA Lebak - Delapan produk industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Lebak,…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

KKP Sebut Bantuan Alat Tangkap Sesuaikan Kondisi Nelayan

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bantuan alat tangkap yang disalurkan ke berbagai daerah telah disesuaikan dengan kondisi…

Akuakultur - Optimalisasi KJA Disebut Picu Usaha Budidaya Laut Kepri

NERACA Bintan- Optimalisasi   Karamba Jaring Apung (KJA) yang digulirkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui dukungan sarana budidaya hingga saat…

Tahun 2019 - Pemerintah Targetkan Satu Juta Tenaga Kerja Bersertifikat

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian menargetkan sebanyak 1.142.752 tenaga kerja yang tersertifikasi pada tahun 2017-2019. Upaya ini akan ditempuh melalui…