Mendag : Peraturan Menteri ESDM Tidak Rasional - REGULASI SALING BERTENTANGAN

NERACA

Jakarta - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menilai kebijakan pembatasan kepemilikan asing di sektor pertambangan tidak rasional. Sebagai contoh, kebijakan soal divestasi saham pertambangan dengan keharusan membangun smelter yang tidak selaras.

Menurut Gita, pemerintah mengharuskan investor untuk mendivestasikan 51% saham kepemilikannya, namun di hulu mereka juga harus membangun smelter. Kondisi ini membuat investor enggan berinvestasi di Indonesia.

“Mereka harus membangun smelter tapi tidak bisa memiliki saham lebih dari 49%. Ini akan sangat mempengaruhi sentimen dan bisa mempengaruhi pasar. Jadi sebaiknya, ke depannya pemerintah harus mengeluarkan policy-policy yang rasional,” jelasnya.

Gita memaparkan, pernyataan pemerintah tentang pembatasan ekspor batubara adalah antara dua sisi yang berbeda yaitu antara rasional dan tidak rasional. “Kita pernah menandatangani Kontrak Karya, lalu mengeluarkan kebijakan Pengenaan Ekspor batubara. Hal ini bisa ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap Kontrak Karya. Bahkan kemudian ada lagi Domestic Market Obligation (DMO),” tandasnya.

Padahal, sambung Gita, beban yang harus ditanggung oleh perusahaan tambang ini begitu banyak seperti beban royalti, pembayaran pajak dan lain-lain yang bisa sejumlah 45%.

Dia mengatakan, pada dasarnya mendukung kebijakan pembatasan kepemilikan dan divestasi di pertambangan, namun hal ini sebaiknya hanya diterapkan di hulu. “Kalau di hilirnya jangan sampai ada multi tafsir bahwa yang di hilir juga terpenggal kepemilikannya. Kita juga jangan sampai lupa UU Minerba tahun 2009, itu kan semangatnya untuk mendukung hilirisasi,” paparnya.

Mendag menegaskan, pemerintah perlu menjelaskan filosofi aturan tersebut kepada komunitas (perusahaan tambang). “Kalau pemerintah tidak bisa menjelaskan maka lihat saja nanti, bisa saja indeks akan terpengaruh bahkan bisa turun,” tuturnya.

Menurut Gita, pemerintah sulit menjelaskan secara rasional dalam penerapan kebijakan tersebut. Jadi, meskipun kebijakan di sektor pertambangan sebenarnya bagus, tetapi kalau Pemerintah tidak bisa menjelaskan secara rasional, maka akan menyulitkan pemerintah sendiri. Apalagi kondisi pasar sekarang ini sedang dilanda kekhawatiran. Sebagai contoh, saat ini kalangan investor tengah berupaya melepas kepemilikan sahamnya, menyusul kekhawatiran atas krisis di Eropa.

Pembatasan Ekspor

Di tempat terpisah, Ketua Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI) Herman Afif Kusumo menyatakan dukungan terhadap upaya Mendag meningkatkan pengawasan untuk dalam ekspor batubara. Alasannya, ekspor harus diawasi agar jangan sampai kecolongan karena berhubungan dengan stabilitas pasokan dalam negeri. “Ekspor batubara harus diawasi jangan sampai kecolongan,” tandas Herman.

Sementara Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menyebut, kalangan pengusaha menolak aturan pembatasan ekspor batubara dan membangun smelter karena mereka hanya ingin sekedar mengambil kekayaan alam saja.

Padahal kalau mau dilihat kedepannya, sambung Marwan, dengan membangun smelter justru akan memberikan peluang lapangan kerja yang lebih luas. “Jadi tidak hanya sekedar ambil kekayaan alam kita, kemudian dinikmati sendirian (pengusaha). Karena yang menikmati dan menjadi tambah kaya, ya yang punya perusahaan tambang itu. Jadi tidak adil, bagaimana mau mensejahterakan rakyat, kalau hasilnya hanya dinikmati segelintiran orang,” terangnya.

Anggota DPR Komisi VII, Satya Wira Yudha menegaskan, kebijakan pajak ekspor batubara memang sudah sangat mendesak. Pasalnya, banyak produksi batubara ilegal yang diekspor keluar sedang cadangan sedikit. “Mempajaki ekspor batubara sangat tepat. Ini sangat mendesak. Adanya pajak ekspor supaya domestik terpenuhi. Ekspor bisa terkendali. Tidak banyak yang diekspor,” terang Satya ketika dihubungi Neraca, Jakarta, Rabu (6/6).

Satya membandingkan negara China dengan Indonesia. Di China, lanjut Satya, produksi batubara tinggi tapi sedikit yang diekspor bahkan hasil produksi batubara Indonesia disalurkan ke China.

Selain untuk memenuhi kebutuhan domestik, Satya menilai, pajak ekspor batu bara bisa meningkatkan pendapatan negara. “Pemerintah harus segera menerbitkan kebijakan ekspor batu bara. Banyak batu bara yang diproduksi kemudian diekspor dan ini ilegal. Tidak didaftarkan sehingga penerimaan APBN tidak optimal,” tandasnya.

Idealnya, Satya menambahkan, pajak ekspor batu bara besarannya 20%. Demi terpenuhinya kebutuhan domestik dan penerimaan negara jadi lebih optimal. bari/maya/novi/kam

BERITA TERKAIT

Pertamina Bagi-Bagi Tas Siswa SLB di Papua - Bantu Ekonomi Yang Tidak Mampu

Memberikan akses pendidikan yang sama terhadap siswa pada umumnya, menjadi hal penting bagi dalam memberdayakan dan mewujudkan kemandirian para siswa…

Tiga Rekomendasi Untuk Penataan Ulang Regulasi Indonesia

Oleh: Maria Rosari Para pakar hukum tata negara dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara mencatat setidaknya terdapat lebih dari 62.000…

Marak Korupsi Akibat Tidak Paham Konstitusi - PEMERINTAH DIMINTA BATASI PENERBITAN IUP

Jakarta-Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menilai pemahaman masyarakat Indonesia yang kurang terhadap konstitusi menjadi sebab praktik korupsi masih sering…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN PENGGOLONGAN - Pelanggan Bebas Pilih Daya Listrik

Jakarta-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa kebijakan menyederhanakan penggolongan pelanggan listrik dengan menggabungkan pelanggan non-subsidi golongan 900-4.400…

Ekonomi Digital RI Berpotensi Terbesar di Asia Tenggara

  NERACA Jakarta-Pertumbuhan e-commerce di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Bahkan Indonesia berpotensi menjadi ekonomi digital…

PEMERINTAH DIMINTA BATASI PENERBITAN IUP - Marak Korupsi Akibat Tidak Paham Konstitusi

Jakarta-Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menilai pemahaman masyarakat Indonesia yang kurang terhadap konstitusi menjadi sebab praktik korupsi masih sering…