Walhi: Pemerintah Tak Mampu Monitor Penebangan Hutan - Industrialisasi Kehutanan Rawan Konflik

NERACA

Jakarta – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai dalam praktek industrialisasi kehutanan Indonesia saat ini, model pembangunan yang berlandaskan pada komodifikasi hutan telah memperlihatkan rentetan panjang konflik tenurial yang berlanjut pada konflik sosial dan keterpurukan masyarakat yang hidup di sekitar dan di dalam hutan.

Deddy Ratih, pengkampanye hutan Walhi mengatakan, dampak nyata dari industrialisasi kehutanan berlandaskan komodifikasi itu telah terlihat dengan gamblang. “Pemerintah sejauh ini tidak mampu secara efektif memonitor kegiatan penebangan haram yang terjadi. Perilaku industri kehutanan juga berdampak pada tidak mampunya model industri tersebut memperbaiki distorsi pasar dan pemborosan kayu alam sehingga semakin memperbesar defisit kehutanan,” jelas Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Neraca, Selasa (5/6).

Menurut dia, model pembangunan kehutanan saat ini juga berpotensi mendorong Indonesia kehilangan basis produksi hutan diluar industri pulp dan kertas seperti non timber forest product, yang berarti juga Indonesia akan kehilangan potensi penerimaan devisa negara dari sektor kehutanan diluar balak kayu alam.

Sementara itu Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Abetnego Tarigan menyatakan, dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, 5 Juni kemarin, pemerintah Indonesia seharusnya segera merobah perilaku ekonominya yang ekspoliatif serta mendorong secara konkrit perbaikan mutu lingkungan dengan mempertegas moratorium balak dan konversi hutan alam dengan berdasarkan pada prinsip dan kriteria, bukan pada batasan waktu atau tahun.

Abetnego juga mengajak masyarakat secara luas untuk melakukan perubahan perilaku konsumsi yang cenderung boros sumberdaya alam dan merusak lingkungan, seperti pentingnya mendorong penggunaan energi terbarukan, penggunaan transportasi massal sebagai alat transportasi publik, pengurangan penggunaan kantong plastik, pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga yang baik, ikut serta memonitor prilaku industri dan tidak memilih wakil-wakil rakyat atau kepala pemerintahan yang terlibat dalam perusakan lingkungan.

Adapun Pius Ginting, pengkampanye tambang dan energi Walhi mengatakan, dalam perjalanannya, model ekonomi berwawasan lingkungan atau green economy dijadikan sebagai satu slogan yang membius perhatian dunia melalui agenda-agenda global mendorong akumulasi kapitas dan eksploitasi sumberdaya alam yang dibungkus dengan isu “hijau”.

“Ekonomi hijau” digunakan untuk menaikkan komodifikasi, privatisasi dan finansialisasi alam dan pemusatan kendali atas alam oleh elit-elit bisnis dan elit politik dunia ke level yang lebih tinggi. Model ekonomi ini semakin memfasilitasi penguasaan dan monopoli atas sumberdaya penting kehidupan, seperti misalnya penguasaan atas air, keragaman hayati, atmosfer atau udara, hutan, penguasaan lahan secara besar-besaran, bibit dan sarana produksi lainnya.

Menurut Walhi, peran-peran negara dirubah dan digantikan oleh peran pasar dalam melindungi, memfasilitasi dan mengelola sumberdaya alam tentusaja berimplikasi besar bagi kehidupan masyarakat, dimana lingkungan dan ekosistem dirubah kedalam bentuk-bentuk komoditas yang diperdagangkan.

BERITA TERKAIT

Darmin: Impor Garam Industri Tak Perlu Rekomendasi KKP

NERACA Jakarta-Pemerintah memberi kemudahan impor garam industri dengan melonggarkan ketentuan rekomendasi impor yang diterbitkan Kementerian Kelautan Perikanan. Kementerian KKP sekarang…

Imunisasi Tak Optimal Penyebab Wabah Campak di Asmat

Campak dan gizi buruk kembali melanda anak-anak suku Asmat di Papua. Dalam empat bulan terakhir, ada 24 anak yang meninggal…

Pemerintah Dituding Tidak Miliki Data - Produksi dan Konsumsi Beras Nasional:

Harga beras terus meroket di pasaran. Badan Pusat Statisk (BPS) mencatat sampai dengan minggu ke-2 Januari ini, kenaikan harga beras…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

RI Bisa Jadi Pemain Utama Industri Perkeretaapian

NERACA Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia saat ini termasuk salah satu pemain industri manufaktur sarana kereta api…

Kemenperin-UNDP Susun Kebijakan Kelola Limbah Industri

NERACA Jakarta – Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian bersama Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa atau United Nations Development…

Eks Penangkap Benih Lobster di Lombok Panen Rumput Laut

NERACA Lombok- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diwakili Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, bersama-sama dengan pembudidaya rumput laut penerima…