Walhi: Pemerintah Tak Mampu Monitor Penebangan Hutan - Industrialisasi Kehutanan Rawan Konflik

NERACA

Jakarta – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai dalam praktek industrialisasi kehutanan Indonesia saat ini, model pembangunan yang berlandaskan pada komodifikasi hutan telah memperlihatkan rentetan panjang konflik tenurial yang berlanjut pada konflik sosial dan keterpurukan masyarakat yang hidup di sekitar dan di dalam hutan.

Deddy Ratih, pengkampanye hutan Walhi mengatakan, dampak nyata dari industrialisasi kehutanan berlandaskan komodifikasi itu telah terlihat dengan gamblang. “Pemerintah sejauh ini tidak mampu secara efektif memonitor kegiatan penebangan haram yang terjadi. Perilaku industri kehutanan juga berdampak pada tidak mampunya model industri tersebut memperbaiki distorsi pasar dan pemborosan kayu alam sehingga semakin memperbesar defisit kehutanan,” jelas Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Neraca, Selasa (5/6).

Menurut dia, model pembangunan kehutanan saat ini juga berpotensi mendorong Indonesia kehilangan basis produksi hutan diluar industri pulp dan kertas seperti non timber forest product, yang berarti juga Indonesia akan kehilangan potensi penerimaan devisa negara dari sektor kehutanan diluar balak kayu alam.

Sementara itu Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Abetnego Tarigan menyatakan, dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, 5 Juni kemarin, pemerintah Indonesia seharusnya segera merobah perilaku ekonominya yang ekspoliatif serta mendorong secara konkrit perbaikan mutu lingkungan dengan mempertegas moratorium balak dan konversi hutan alam dengan berdasarkan pada prinsip dan kriteria, bukan pada batasan waktu atau tahun.

Abetnego juga mengajak masyarakat secara luas untuk melakukan perubahan perilaku konsumsi yang cenderung boros sumberdaya alam dan merusak lingkungan, seperti pentingnya mendorong penggunaan energi terbarukan, penggunaan transportasi massal sebagai alat transportasi publik, pengurangan penggunaan kantong plastik, pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga yang baik, ikut serta memonitor prilaku industri dan tidak memilih wakil-wakil rakyat atau kepala pemerintahan yang terlibat dalam perusakan lingkungan.

Adapun Pius Ginting, pengkampanye tambang dan energi Walhi mengatakan, dalam perjalanannya, model ekonomi berwawasan lingkungan atau green economy dijadikan sebagai satu slogan yang membius perhatian dunia melalui agenda-agenda global mendorong akumulasi kapitas dan eksploitasi sumberdaya alam yang dibungkus dengan isu “hijau”.

“Ekonomi hijau” digunakan untuk menaikkan komodifikasi, privatisasi dan finansialisasi alam dan pemusatan kendali atas alam oleh elit-elit bisnis dan elit politik dunia ke level yang lebih tinggi. Model ekonomi ini semakin memfasilitasi penguasaan dan monopoli atas sumberdaya penting kehidupan, seperti misalnya penguasaan atas air, keragaman hayati, atmosfer atau udara, hutan, penguasaan lahan secara besar-besaran, bibit dan sarana produksi lainnya.

Menurut Walhi, peran-peran negara dirubah dan digantikan oleh peran pasar dalam melindungi, memfasilitasi dan mengelola sumberdaya alam tentusaja berimplikasi besar bagi kehidupan masyarakat, dimana lingkungan dan ekosistem dirubah kedalam bentuk-bentuk komoditas yang diperdagangkan.

BERITA TERKAIT

PLN: KPK Harus Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah

PLN: KPK Harus Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah NERACA Jakarta - Direksi PT PLN (Persero) menegaskan bahwa perusahaan menghormati proses…

Pemerintah Perlu Lobi Amerika Terkait Ancaman Pencabutan GSP - Strategi Niaga

NERACA Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, pemerintah perlu melobi pemerintah Amerika Serikat terkait potensi pencabutan fasilitas…

Pemprov DKI : 6 Proyek Tol Diambil Pemerintah Pusat

    NERACA  Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan enam proyek tol dalam kota telah diambil alih oleh…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

BPPSDMP Kementan Terus Ikhtiar Cetak Wirausaha Pertanian

NERACA Jakarta – Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) mengambil langkah strategis dengan penyediaan sumber daya…

Terkait Industri Otomotif - Presiden Perlu Pimpin Langsung Peralihan ke Kendaraan Listrik

NERACA Jakarta – Pengamat ekonomi Faisal Basri berpendapat, Presiden Joko Widodo perlu memimpin langsung program peralihan kendaraan konvensional berbahan bakar…

Pemerintah Dorong Industri Farmasi Manfaatkan Bahan Baku dari Alam

NERACA   Jakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mendorong industri farmasi dalam negeri untuk menciptakan produk obat-obatan berbahan baku dari…