Daerah Perbatasan Kalbar Perlu Dibangun Bank

NERACA

Pontianak--- Bank Indonesia mengungkapkan kawasan perbatasan darat Provinsi Kalimantan Barat, seperti di Pos Lintas Batas (PLB) Aruk dan Badau saat ini perlu dibangun bank guna memberikan pelayanan jasa perbankan pada masyarakat. "Dengan dibukanya dua PLB tersebut maka akan memerlukan jasa layanan perbankan, termasuk pengembangan kebun sawit yang saat ini sudah berjalan di kawasan-kawasan perbatasan," kata Pimpinan Bank Indonesia Pontianak Hilman Tisnawan di Pontianak, Selasa,5/6

Lebih jauh kata Hilman, hingga saat ini di kawasan PLB Aruk, Kabupaten Sambas belum ada satu bank, padahal fasilitas bank sangat dibutuhkan demi kelancaran jasa pelayanan bank pada suatu daerah. "Padahal dengan dibukanya PLB Aruk tersebut maka akan terjadi peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga memerlukan jasa pelayanan bank," ujarnya.

Sementara untuk PLB Badau, Kabupaten Kapuas Hulu sudah ada Bank Kalbar dan BRI meskipun statusnya masih pembantu cabang Putussibau. Sementara BI Pontianak sudah melakukan koordinasi dengan pihak perbankan lainnya agar melihat potensi di kawasan perbatasan, seperti di Aruk dan Badau. "Kami sudah melakukan kerja sama dengan pihak Bank Kalbar untuk membuka kantor pelayanan di kawasan PLB Aruk," tambahnya

Hilman berharap, dengan akan dibukanya dua PLB, yakni Aruk dan Badau maka ke depannya akan meningkatkan ekspor Kalbar berupa komoditas pertanian, perkebunan, seperti sawit maupun lainnya.

Bahkan Hilman mencontohkan, saat ini Sinar Mas Group sedang mengembangkan perkebunan sawit di Badau, Kabupaten Kapuas Hulu yang diperkirakan membutuhkan puluhan ribu tenaga kerja, baik di sektor perkebunannya, maupun pabrik CPO (crude palm oil). Sehingga secara tidak langsung pasti membutuhkan jasa layanan bank.

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Ronald Waas sempat memperkirakan 50% dari transaksi yang terjadi di perbatasan menggunakan mata uang ganda. "Kami tetap berusaha mengedarkan uang rupiah terus, tapi harus ada kegiatan ekonomi dahulu, seperti pasar. Besarnya jumlah yang menggunakan uang ganda sekitar 50% dari transaksi yang terjadi di daerah perbatasan," katanya

Terkait hal tersebut, BI bersama Angkatan Laut Republik Indonesia telah melakukan program pertukaran mata uang rupiah di sejumlah wilayah perbatasan Indonesia. "BI sudah menjalankan program, sebelumnya yang sudah dijangkau BI adalah Kepulauan Riau seperti di wilayah atas Kepulauan Natuna. Kemudian di atas wilayah Sulawesi Utara seperti Kabupaten Miangas," jelasnya

Untuk program pada 2012, BI rencananya akan melakukan pertukaran mata uang rupiah dari wilayah Ambon ke Kupang. "Tahun ini akan ada lima daerah perbatasan yang dijadwalkan akan dikunjungi, termasuk di wilayah Papua kemudian untuk di daerah Indonesia barat adalah di Sumatera," tambahya

Menurut Ronald, jumlah rupiah yang akan ditukar dalam sekali program sebesar Rp10 miliar dengan target yang tergantung kepada kebutuhan di daerah tersebut. "Kami bawa Rp10 miliar dan habisnya sekitaran Rp7 miliar," tuturnya

Ronald mengakui sebesar 80% uang yang kembali ke BI dari program tersebut berkondisi lusuh atau tidak layak edar. Selain itu, masih ada masyarakat yang menggunakan rupiah yang sudah ditarik dari peredaran oleh bank sentral.

Kemudian dampak yang terjadi karena lemahnya pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan adalah masyarakat lebih memilih membeli barang di negara tetangga karena harga yang lebih murah.

Warga perbatasan juga banyak yang menjual komoditas domestik kepada negara lain, sehingga kekhawatiran yang terjadi adalah timbulnya kerawanan dan ideologi yang mengancam kedaulatan NKRI. Dari 11 wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain, tiga di antaranya merupakan perbatasan di wilayah darat.

Mata uang yang sekiranya banyak digunakan secara bersamaan dengan rupiah oleh masyarakat di perbatasan terdiri dari ringgit Malaysia, dolar Papua Nugini, dan peso Filipina serta dolar Timor Leste. "Kita harus berikan perhatian kepada daerah perbatasan, tidak perlu langsung semua, bisa dimulai pilot projek, dan BI siap dukung program pembangunan daerah," pungkasnya. **cahyo/bari

BERITA TERKAIT

Ironis, Kelola Anggaran Daerah Belum Efektif dan Efisien - DANA TRANSFER DAERAH MENINGKAT

Jakarta – Sejak otonomi daerah digulirkan, kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola anggaran daerah menjadi harapan besar bagi pemerintah pusat bisa…

Tiga Kabupaten di Jateng Terapkan Obligasi Daerah - Danai Pembangunan Infrastruktur

NERACA Semarang - Pemerintah daerah di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah (Jateng) didorong untuk menggunakan obligasi sebagai salah…

Bank Banten Buka Kantor Cabang Di Tangerang

      NERACA   Serang - PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten) sebagai bank milik Pemerintah Provinsi…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Motif MUFG Akuisisi Saham Danamon Dinilai Belum Jelas

      NERACA   Jakarta - Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) dikabarkan berniat mengakuisisi 40% saham PT Bank Danamon…

Ada Kemungkinan The Fed Naikkan Bunga di Desember

    NERACA   Jakarta - Federal Reserve AS berada di jalur untuk menaikkan suku bunga acuannya pada Desember, meskipun…

BPJS dan BJB Kerjasama Pembiayaan Tagihan Fasilitas Kesehatan

      NERACA   Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bekerja sama dengan Bank BJB dalam hal…