Pengusaha Tolak Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi

Pengusaha Tolak Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi

Jakarta--Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai kebijakan pembatasan BBM bersubsidi tetap memiliki dampak terhadap rakyat kecil. Karena industri UMKM ikut terpukul. Sehingga perlu ditinjau ulang. “Kita berharap pemerintah dapat meninjau ulang," kata Ketua Kadin Suryo Bambang Sulisto kepada wartawa di Jakarta, Rabu 23/3.

Menurut Suryo, dunia usaha termasuk UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian negara menjadi terbebani. Akibatnya tak punya daya saing. “Kita harapkan itu tidak terjadi karena pasti berdampak pada sesuatu yang memberatkan dunia usaha dan juga berat untuk rakyat,” tambahnya.

Apalagi, kata Bambang, pembatasan BBM itu masih rencana dan masih belum pasti. Sehingga menimbulkan kecemasan. "Makanya Kadin berharap ada peninjauan ulang terhadap niat itu, perlu dikaji secara mendalam lagi,”tegasnya.

Ditempat terpisah, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh mengancam para penimbun BBM, termasuk penyelewengan merupakan tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi."Menurut saya itu tidak nasionalistik, cerminan orang kita yang pentingkan diri sendiri. Dia tidak tahu dalam setiap liter BBM ada subsidi yang cukup besar. Penyelewengan itu tidak bisa ditolerir," katanya.

Sehingga dirinya merasa perlu mengawasi tindak penyelewengan tersebut yang dibantu oleh BPH Migas serta aparat kepolisian. "Sikap pemerintah sudah dinyatakan bahwa BPH Migas yang menurut pemerintah untuk mengawasi. Kita support untuk kerja sama semakin intensif dengan kejaksaan, kepolisian. Untuk menangkap yang berspekulasi contohnya untuk atasi penimbunan," jelasnya.

Direktorat jendral Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Evita Legowo menyatakan akan dilakukan pengetatan per 1 April terkait dengan opsi kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. "Opsi, menteri ESDM sudah sampaikan surat Bph Migas dan juga ke Pertamina, per 1 April kita minta untuk pengetatan pengawasan. Artinya kita betul-betul persiapkan BBM subsidi itu untuk yang berhak," ungkapnya.

Seperti diketahui, opsi kebijakan BBM bersubsidi yang rencannya akan mulai diberlakukan April mendatang nampaknya belum menemukan titik temu. Hal tersebut akibat banyak sekali kekhawatiran yang terjadi akibat kebijakan tersebut. Salah satunya adalah adanya pasar gelap serta penimbunan yang kemungkinan saja bisa terjadi.

Terkait rencana pembatasan BBM besubsidi, Direktur PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Suwandi Wiratni merasa optimis tak akan banyak berpengaruh industri automotif.

Dia mencontohkan untuk untuk pengendara motor yang hanya membeli bensin tiga liter sudah full, walaupun harganya naik atau harus pakai yang tidak disubsidi tidak begitu besar pengaruhnya. "Masalah pembatasan BBM subsidi itu masih aman, dan juga mungkin akan membuat orang-orang kaya akan ikut bawa motor. Biasanya kita berpandangan motor kalangan bawah, sekarang juga di kompleks motor juga dipakai juragan," ungkapnya.

Dia juga mengatakan kalau kondisi di Jakarta sekarang susah untuk membawa mobil, seperti mau ke masjid atau gereja untuk mencari parkir saja susah. "Naik mobil susah," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

KPK: Pengusaha Jangan Takut Ancaman Kepala Daerah

  NERACA Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para pengusaha jangan takut dengan ancaman dari para calon kepala daerah…

KOTA DEPOK - Pedagang Pasar Kemiri Muka Tolak Eksekusi Lahan

KOTA DEPOK Pedagang Pasar Kemiri Muka Tolak Eksekusi Lahan  NERACA Depok - Para pedagang Pasar Kemiri Muka Kota Depok, Jawa…

RENCANA PENURUNAN BATAS TRANSAKSI TUNAI

Petugas menata tumpukan uang rupiah di Cash Center Bank Mandiri, Jakarta, Rabu (18/4). Pemerintah dan Bank Indonesia mempertimbangkan untuk menurunkan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Penerbitan Surat Berharga Perpetual, Bappenas Apresiasi OJK

  NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Surat Efektif Nomor S-306/PM.21/2018 perihal Pencatatan Reksa Dana berbentuk…

Pembatasan Transaksi Dinilai Mampu Kendalikan Inflasi

      NERACA   Jakarta - Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi…

Aspira Ikut Tingkatkan Kompetensi SMK - SMK Sales Award 2018

  NERACA   Jakarta - Dalam rangka mendukung program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kompetensi siswa/i SMK Kompetensi Keahlian…