Jumlah badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia saat ini tercatat 141 perusahaan, 76 di antaranya telah mencetak laba selama tiga tahun berturut-turut, dan 17 sudah mencatatkan saham di bursa. Namun sekitar 17 BUMN lainnya merugi dan perlu disehatkan.

Data Kementerian BUMN mengungkapkan total aset seluruh BUMN sekitar Rp 2.500 triliun atau hampir 40% dari produk domestik bruto (PDB) yang mencapai Rp 7.000 triliun. Ironisnya, keuntungannya tahun lalu hanya Rp 97 triliun atau 4% dari total aset. Setoran dalam bentuk dividen ke APBN juga hanya sekitar Rp 30 triliun.

Di sisi lain, nilai kontribusi tersebut jelas sangat kecil, terutama jika dibandingkan dengan nilai asetnya secara keseluruhan. Meski demikian, belanja operasionalnya diperkirakan mencapai Rp 1.200 triliun atau setara dengan APBN, sehingga perannya dalam perekonomian nasional masih perlu ditingkatkan lagi.

Kita melihat faktor penyebab kerugian 17 BUMN itu terutama karena sebagian bergerak di sektor manufaktur dan jasa yang tingkat persaingannya sangat tinggi. Mereka mempunyai banyak kendala, sehingga tidak mampu berhadapan dengan swasta yang menggeluti sektor serupa. BUMN yang meraih laba umumnya berbisnis di sektor pertambangan serta minyak dan gas bumi. Kerugian juga terjadi akibat terbebani oleh hal yang semestinya bukan tanggung jawab mereka seperti mendapat tugas tambahan dari pemerintah sehingga cenderung tidak efisien.

Dibandingkan dengan kinerja perusahaan swasta umumnya, kinerja BUMN  memang diakui tak efisien. Nah, terbentuknya Kantor Kementerian BUMN (1998), sejatinya mampu meningkatkan pemberdayaan BUMN. Tujuannya adalah untuk menjadikan BUMN lebih efisien, berdaya saing, tidak membebani keuangan negara dan bahkan diharapkan dapat memberikan keuntungan, baik berupa manfaat sosial kepada masyarakat maupun manfaat finansial kepada negara.

Tapi kenyataannya hingga sekarang, masih ada BUMN yang selalu merugi dan sulit berkembang karena bertarung di lapangan bisnis yang sama atau memiliki produk turunan sejenis, misalnya petrokimia dan perbankan. Idealnya, BUMN semacam itu dijadikan holding sehingga lebih efisien sekaligus memperkuat modal dan memperluas pasar.

Banyak pihak menyoroti BUMN yang merugi, karena masalah gaji, bonus, serta fasilitas-fasilitas yang diperoleh direksi dan komisarisnya tidak mencerminkan prestasi serta kesehatan keuangan perusahaan. Apalagi belenggu birokrasi dan regulasi yang dirasakan sangat menghambat itu perlu segera direstrukturisasi bersamaan dengan mengubah budaya kerja yang proaktif. Profesionalisme BUMN perlu dijunjung tinggi, dan bukan hanya jargon tanpa isi.

Bagaimanapun, BUMN memang sepantasnya harus punya daya tarik ekonomi. Pemerintah harus serius menyehatkan BUMN agar lebih efisien. Sehingga nantinya peran BUMN sebagai salah satu roda penggerak perekonomian nasional mampu terwujud di masa depan. Semoga!