Dana APBN Disetujui Ganti Korban Lumpur

Dana APBN Disetujui Ganti Korban Lumpur

Jakarta---Pengalokasian anggaran bagi korban yang berada jauh dari daerah terdampak lumpur panas di Sidoarjo, yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai tak menimbulkan masalah. "Anggaran itu untuk korban yang jauh dari lokasi lumpur Lapindo. Sedangkan mereka yang berada di wilayah terdampak, sudah mendapat ganti untung dari keluarga Bakrie, selaku pemilik saham di PT Lapindo Brantas," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis di Gedung DPR Jakarta, Senin.

Harry menegaskan hal ini karena masih ada sebagian pihak yang mempertanyakan uang negara digunakan untuk korban lumpur dan adanya upaya mempertanyakan hal tersebut dengan cara menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena adanya kepentingan politik disana. "Padahal sudah sejak 2007 APBN menganggarkan sebagaian dana untuk korban lumpur di area di luar peta terdampak. Sebab di willayah itu memang tugas pemerintah dan bukan perusahaan," katanya.

Kalau pun dalam APBN 2012 masih ada alokasi untuk korban lumpur Sidoarjo, Harry mengatakan, itu sebenarnya merupakan kelanjutan penyelesaian yang sudah dianggarkan dalam APBN 2007 dan bukan baru kali ini saja. "Semuanya sudah mendapat persetujuan baik pemerintah maupun DPR," ujar politisi dari Partai Golkar itu.

Disamping itu, Harry juga menyayangkan masih banyak orang yang belum memahami bahwa keluarga Bakrie telah menghabiskan dana sekitar Rp7 triliun untuk melaksanakan komitmen pelaksanaan pembayaran tanah warga di daerah terdampak. "Padahal dari sisi hukum, tidak ada yang salah," ujarnya.

Harry mengingatkan kembali bahwa hasil temuan Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) yang dibentuk 4 September 2007 yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, dalam laporan rapat Paripurna Dewan 29 September 2009 menyimpulkan penyebab semburan lumpur adalah fenomena alam. "Namun demikian di alam demokrasi, semua orang termasuk LSM boleh saja mempertanyakan apapun, termasuk soal dana APBN untuk lumpur. Hanya saja, kok baru sekarang. Ada apa ini?" tanya Harry. **cahyo

BERITA TERKAIT

Terus Hisap Dana Rakyat - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Yang terbaru, guna menutup penerimaan pajak yang jeblok (sampai akhir September masih kurang sekitar Rp500 triliun), maka pemerintah kembali memalaki…

Austindo Butuh Dana Investasi US$ 23 Juta - Bangun Dua Pabrik Baru

NERACA Jakarta - Genjot kapasitas produksi, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT) berencana membangun pabrik kelapa sawit baru serta pabrik…

Sumsel Telah Lakukan Pengawasan Dana Desa

Sumsel Telah Lakukan Pengawasan Dana Desa NERACA Palembang - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) melalui kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Regulasi Emisi Bahan Bakar Ramah Lingkungan Bisa Kurangi Kemacetan

    NERACA   Jakarta - Pemerintah bisa mengurangi kemacetan di jalan dengan menerapkan regulasi BBM dengan emisi yang ramah…

Monogramasia Ingin Kembangkan Ekonomi Kreatif Lewat Fotografi - Buka Coffee Shop

    NERACA   Jakarta - Indonesia disebut sebagai negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi kreatif yang cukup tinggi. Bila dibandingkan…

Utang Luar Negeri Naik 4,5%

    NERACA   Jakarta - Utang luar negeri Indonesia selama kuartal III 2017 naik 4,5 persen (year on year/yoy)…