Dana APBN Disetujui Ganti Korban Lumpur

Dana APBN Disetujui Ganti Korban Lumpur

Jakarta---Pengalokasian anggaran bagi korban yang berada jauh dari daerah terdampak lumpur panas di Sidoarjo, yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai tak menimbulkan masalah. "Anggaran itu untuk korban yang jauh dari lokasi lumpur Lapindo. Sedangkan mereka yang berada di wilayah terdampak, sudah mendapat ganti untung dari keluarga Bakrie, selaku pemilik saham di PT Lapindo Brantas," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis di Gedung DPR Jakarta, Senin.

Harry menegaskan hal ini karena masih ada sebagian pihak yang mempertanyakan uang negara digunakan untuk korban lumpur dan adanya upaya mempertanyakan hal tersebut dengan cara menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena adanya kepentingan politik disana. "Padahal sudah sejak 2007 APBN menganggarkan sebagaian dana untuk korban lumpur di area di luar peta terdampak. Sebab di willayah itu memang tugas pemerintah dan bukan perusahaan," katanya.

Kalau pun dalam APBN 2012 masih ada alokasi untuk korban lumpur Sidoarjo, Harry mengatakan, itu sebenarnya merupakan kelanjutan penyelesaian yang sudah dianggarkan dalam APBN 2007 dan bukan baru kali ini saja. "Semuanya sudah mendapat persetujuan baik pemerintah maupun DPR," ujar politisi dari Partai Golkar itu.

Disamping itu, Harry juga menyayangkan masih banyak orang yang belum memahami bahwa keluarga Bakrie telah menghabiskan dana sekitar Rp7 triliun untuk melaksanakan komitmen pelaksanaan pembayaran tanah warga di daerah terdampak. "Padahal dari sisi hukum, tidak ada yang salah," ujarnya.

Harry mengingatkan kembali bahwa hasil temuan Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) yang dibentuk 4 September 2007 yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, dalam laporan rapat Paripurna Dewan 29 September 2009 menyimpulkan penyebab semburan lumpur adalah fenomena alam. "Namun demikian di alam demokrasi, semua orang termasuk LSM boleh saja mempertanyakan apapun, termasuk soal dana APBN untuk lumpur. Hanya saja, kok baru sekarang. Ada apa ini?" tanya Harry. **cahyo

BERITA TERKAIT

Dana Subsidi Biodesel

Mengejutkan, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi adanya kelebihan dana subsidi biodiesel yang merupakan insentif kepada lima perusahaan sawit…

APBN Cuma Biayai 8,7% Infrastruktur - PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELAMBAT SETELAH ORBA

Jakarta-Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengungkapkan, dana APBN hanya dapat membiayai 8,7% dari total kebutuhan di sektor infrastruktur, sementara negara…

Avrist AM Targetkan Dana Kelola Rp 4,3 Triliun

NERACA Jakarta - Optimisme pertumbuhan ekonomi tahun ini masih tumbuh positif ditengah semarak pemilikan kepada daerah, menjadi keyakinan pelaku pasar…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

21 Pemda Tak Punya TPID

      NERACA   Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan sebanyak 21 pemerintah kabupaten/kota belum mempunyai Tim…

Cara Kemendes PDTT Tingkatkan Kesejahteraan Pulau Terpadat Di Dunia

  NERACA   NTB – Pulau Bungin, Desa Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, terkenal dengan sebutan ‘Pulau…

Pembudidaya Sumbawa Dapat Bantuan Rp1,2 miliar - Sukses Kembangkan Ikan Kerapu

  NERACA   NTB - Dinilai sukses mengembangkan budidaya Ikan Kerapu jenis Cantang dengan sistem keramba jaring apung, kelompok nelayan…