Dana APBN Disetujui Ganti Korban Lumpur

Dana APBN Disetujui Ganti Korban Lumpur

Jakarta---Pengalokasian anggaran bagi korban yang berada jauh dari daerah terdampak lumpur panas di Sidoarjo, yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai tak menimbulkan masalah. "Anggaran itu untuk korban yang jauh dari lokasi lumpur Lapindo. Sedangkan mereka yang berada di wilayah terdampak, sudah mendapat ganti untung dari keluarga Bakrie, selaku pemilik saham di PT Lapindo Brantas," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis di Gedung DPR Jakarta, Senin.

Harry menegaskan hal ini karena masih ada sebagian pihak yang mempertanyakan uang negara digunakan untuk korban lumpur dan adanya upaya mempertanyakan hal tersebut dengan cara menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena adanya kepentingan politik disana. "Padahal sudah sejak 2007 APBN menganggarkan sebagaian dana untuk korban lumpur di area di luar peta terdampak. Sebab di willayah itu memang tugas pemerintah dan bukan perusahaan," katanya.

Kalau pun dalam APBN 2012 masih ada alokasi untuk korban lumpur Sidoarjo, Harry mengatakan, itu sebenarnya merupakan kelanjutan penyelesaian yang sudah dianggarkan dalam APBN 2007 dan bukan baru kali ini saja. "Semuanya sudah mendapat persetujuan baik pemerintah maupun DPR," ujar politisi dari Partai Golkar itu.

Disamping itu, Harry juga menyayangkan masih banyak orang yang belum memahami bahwa keluarga Bakrie telah menghabiskan dana sekitar Rp7 triliun untuk melaksanakan komitmen pelaksanaan pembayaran tanah warga di daerah terdampak. "Padahal dari sisi hukum, tidak ada yang salah," ujarnya.

Harry mengingatkan kembali bahwa hasil temuan Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) yang dibentuk 4 September 2007 yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, dalam laporan rapat Paripurna Dewan 29 September 2009 menyimpulkan penyebab semburan lumpur adalah fenomena alam. "Namun demikian di alam demokrasi, semua orang termasuk LSM boleh saja mempertanyakan apapun, termasuk soal dana APBN untuk lumpur. Hanya saja, kok baru sekarang. Ada apa ini?" tanya Harry. **cahyo

BERITA TERKAIT

Menkeu Usulkan Asumsi Kurs Rp 15.000 di APBN 2019 - BANK INDONESIA PREDIKSI NILAI TUKAR RP 14.800-RP 15.200 PER US$

Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati kembali mengusulkan perubahan asumsi makro pada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Salah satunya…

MIKA Sisakan Dana IPO Rp 401,13 Miliar

NERACA Jakarta - PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) masih mengantongi sisa dana hasil penawaran umum perdana saham alias initial…

Karut Marut Dana Bencana

Oleh: Pril Huseno Bencana gempa di Lombok dan gempa/tsunami Palu-Sigi-Donggala menyisakan pertanyaan, seberapa jauh kesiapan penanganan masa tanggap darurat serta…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Mulai Buahkan Hasil, Skema KPBU Juga Butuh Insentif

  NERACA   Jakarta - Proyek Infrastruktur yang dibiayai dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dinilai sudah membuahkan…

Realisasi Subsidi Energi Lampaui Pagu Anggaran

  NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan realisasi subsidi BBM dan LPG dalam APBN pada…

Jasa Raharja Targetkan Laba Rp1,6 triliun

      NERACA   Jakarta - PT Jasa Raharja (Persero) menargetkan perolehan laba 2018 sebesar Rp1,6 triliun. Angka tersebut…