DPR Minta Jamsostek Fokus ke BPJS - Hindari Rebutan “Kursi” Dirut

NERACA

Jakarta-Direksi PT Jamsostek diminta serius dan konsentrasi terkait makin dekatnya pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Karena itu para direksi harus menghindari saling gontok-gontokan memperebutkan kursi Dirut yang wacananya akan habis dalam akhir tahun ini.

“Ya kita berharap agar direksi jamsostek harus konsentrasi kepada pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan yg akan dimulai 18 bulan lagi, bukan malah menghabiskan energi yang terkuras untuk membicarakan persoalan siapa yg akan menduduki porsi jabatan direksi berikutnya,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chaerul Mahfidz kepada wartawan di Gedung DPR, Senin (4/6).

Politisi PPP ini menegaskan, Jamsostek harusnya lebih fokus dan optimal dalam persoalan pelayanan masyarakat. “Agar persoalan terhadap pelayanan terhadap masyarakat lebih fokus dan optimal, Jamsostek harus mempersiapkan diri ssebagai BUMN dengan Badan Hukum Publik, mengubah kultur perusahaan dari profitable oriented ke social oriented,” tuturnya.

Irgan menambahkan, sebagai BUMN yang dipercaya untuk BPJS tentu saja banyak hal yg harus diperbaiki baik manajemen, SDM, jaringan kerja dan orientasi kerjanya. “Maka tidak sepatutnya sejak sekarang sudah ada kasak kusuk direksi, karena pastilah direksi yg ditunjuk nantinya orang yang kompeten , profesional dan kerja keras demi kepentingan masyarakat,” imbuhnya.

Senada disampaikan anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka yang meminta pemerintah segera bertindak terkait kursi kepemimpinan di Jamsostek. “Soal posisi Dirut memang sudah lama harus diganti dan ini adalah urusan pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Sebab, tidak baik juga jika lama-lama sebuah jabatan tidak diganti,” kata Rieke.

Menurut politisi PDIP ini, sebagai mitra kerja Jamsostek, Komisi IX mengharapkan jajaran direksi lebih memikirkan kinerja dalam pelayanan masyarakat ketimbang ribut-ribut soal perebutan kursi dirut. “Apalagi jika BPJS jilid II jalan. Kita tidak mau nantinya kosong. Untuk itu, perlu juga dilakukan audit tentang Jamsostek ini,” tekannya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga mengungkapkan pihaknya sudah menuntaskan 80% dari proses transformasi menjadi Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, sisanya (20%) yang belum adalah yang berkaitan dengan peraturan pemerintah dan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan. “80% yang sudah rampung adalah pemisahan aset yang prosesnya didukung oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Ikatan Akuntan Indonesia,” ujarnya

Hotbonar berharap pemerintah bisa menyelesaikan secepatnya menerbitkan sejumlah PP Peraturan Pemerintah sebagai acuan pelaksana pembentukan dan pelaksanaan BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014. PP investasi dibutuhkan sebagai acuan BPJS untuk berinvestasi yang masih menanti terbentuknya pengelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK). **cahyo

BERITA TERKAIT

Iriawan Minta Kabupaten/Kota di Jabar Optimalkan Ekspor IKM

Iriawan Minta Kabupaten/Kota di Jabar Optimalkan Ekspor IKM NERACA Bandung - Penjabat Gubernur Jawa Barat Mochamad Iriawan mendorong Kabupaten dan…

Hikmahanto: Hindari Eforia di Masyarakat - KESEPAKATAN PEMERINTAH RI DAN FREEPORT

Jakarta-Guru Besar Hukum Internasional UI Prof Dr. Hikmahanto Juwana mengatakan, penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara pemerintah RI dan Freeport…

Kemensos Pede Kenaikan PKH Rp32 Triliun Disetujui DPR

    NERACA Jakarta – Kementerian Sosial optimistis kenaikan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) hingga dua kali lipat mencapai Rp32…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Defisit APBN Semester I Turun jadi 0,75%

  NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi defisit anggaran pada semester I-2018 tercatat sebesar Rp110,6…

Modal Asing Keluar, Utang Indonesia Melambat

    NERACA   Jakarta - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat pada akhir Mei 2018 seiring arus dana…

Pengaduan THR ke Pemerintah Turun

      NERACA   Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mulai memproses pengaduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja…