DPR Minta Jamsostek Fokus ke BPJS - Hindari Rebutan “Kursi” Dirut

NERACA

Jakarta-Direksi PT Jamsostek diminta serius dan konsentrasi terkait makin dekatnya pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Karena itu para direksi harus menghindari saling gontok-gontokan memperebutkan kursi Dirut yang wacananya akan habis dalam akhir tahun ini.

“Ya kita berharap agar direksi jamsostek harus konsentrasi kepada pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan yg akan dimulai 18 bulan lagi, bukan malah menghabiskan energi yang terkuras untuk membicarakan persoalan siapa yg akan menduduki porsi jabatan direksi berikutnya,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chaerul Mahfidz kepada wartawan di Gedung DPR, Senin (4/6).

Politisi PPP ini menegaskan, Jamsostek harusnya lebih fokus dan optimal dalam persoalan pelayanan masyarakat. “Agar persoalan terhadap pelayanan terhadap masyarakat lebih fokus dan optimal, Jamsostek harus mempersiapkan diri ssebagai BUMN dengan Badan Hukum Publik, mengubah kultur perusahaan dari profitable oriented ke social oriented,” tuturnya.

Irgan menambahkan, sebagai BUMN yang dipercaya untuk BPJS tentu saja banyak hal yg harus diperbaiki baik manajemen, SDM, jaringan kerja dan orientasi kerjanya. “Maka tidak sepatutnya sejak sekarang sudah ada kasak kusuk direksi, karena pastilah direksi yg ditunjuk nantinya orang yang kompeten , profesional dan kerja keras demi kepentingan masyarakat,” imbuhnya.

Senada disampaikan anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka yang meminta pemerintah segera bertindak terkait kursi kepemimpinan di Jamsostek. “Soal posisi Dirut memang sudah lama harus diganti dan ini adalah urusan pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Sebab, tidak baik juga jika lama-lama sebuah jabatan tidak diganti,” kata Rieke.

Menurut politisi PDIP ini, sebagai mitra kerja Jamsostek, Komisi IX mengharapkan jajaran direksi lebih memikirkan kinerja dalam pelayanan masyarakat ketimbang ribut-ribut soal perebutan kursi dirut. “Apalagi jika BPJS jilid II jalan. Kita tidak mau nantinya kosong. Untuk itu, perlu juga dilakukan audit tentang Jamsostek ini,” tekannya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga mengungkapkan pihaknya sudah menuntaskan 80% dari proses transformasi menjadi Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, sisanya (20%) yang belum adalah yang berkaitan dengan peraturan pemerintah dan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan. “80% yang sudah rampung adalah pemisahan aset yang prosesnya didukung oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Ikatan Akuntan Indonesia,” ujarnya

Hotbonar berharap pemerintah bisa menyelesaikan secepatnya menerbitkan sejumlah PP Peraturan Pemerintah sebagai acuan pelaksana pembentukan dan pelaksanaan BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014. PP investasi dibutuhkan sebagai acuan BPJS untuk berinvestasi yang masih menanti terbentuknya pengelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK). **cahyo

BERITA TERKAIT

Walikota Sukabumi Minta CSR Disalurkan pada Empat Bidang

Walikota Sukabumi Minta CSR Disalurkan pada Empat Bidang NERACA Sukabumi - Walikota Sukabumi M. Muraz meminta agar program Corporate Social…

DPR Minta Pertamina Diaudit Forensik - Kehilangan Pendapatan Rp19 Triliun

    NERACA   Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih meminta agar PT Pertamina (Persero) segera…

YLKI & DPR: Beban Ekonomi Kian Tinggi - RENCANA PLN MENGHAPUS GOLONGAN LISTRIK

Jakarta-Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI) dan anggota DPR khawatir khawatir jika penghapusan golongan nonsubsidi 1.300, 2.200 VA, dan 3.300 VA menjadi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Regulasi Emisi Bahan Bakar Ramah Lingkungan Bisa Kurangi Kemacetan

    NERACA   Jakarta - Pemerintah bisa mengurangi kemacetan di jalan dengan menerapkan regulasi BBM dengan emisi yang ramah…

Monogramasia Ingin Kembangkan Ekonomi Kreatif Lewat Fotografi - Buka Coffee Shop

    NERACA   Jakarta - Indonesia disebut sebagai negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi kreatif yang cukup tinggi. Bila dibandingkan…

Utang Luar Negeri Naik 4,5%

    NERACA   Jakarta - Utang luar negeri Indonesia selama kuartal III 2017 naik 4,5 persen (year on year/yoy)…