NERACA

Jakarta - Indonesia diduga memiliki standar yang terlampau rendah dalam menyeleksi barang impor. Perang dagang antar negara dengan mengedepankan proteksionisme akan semakin banyak terjadi seiring dengan lemahnya perdagangan dunia akibat perlambatan ekonomi global. Di titik ini pemerintah diharapkan memperkuat negosiasi untuk menghadapainya dan tidak bersikap pasif.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengeluhkan, lemahnya kemampuan diplomasi perdagangan Indonesia. Bahkan menurut dia, pemerintah pasif menghadapi kecurangan dagang yang dihadapi industri nasional. “Kita enggak pernah juga nuduh-nuduh negara lain. Kita harusnya proaktif terhadap masalah-masalah perdagangan seperti itu,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Neraca, Senin (4/6).

Meski demikian, Suryo mengakui pemerintah tidak bisa begitu saja menuding balik negara lain curang. Hal itu sulit dilakukan mengingat perlunya bukti dan adanya perusahaan yang dirugikan. Tapi, bukan berarti Indonesia tidak bisa mengambil langkah melindungi produk dalam negeri di pasar domestik. Jika mau, lanjut Suryo, pemerintah dapat menerapkan proteksi secara halus dengan meningkatkan standar keamanan dan kesehatan terhadap produk-produk impor yang masuk ke Indonesia. “Praktik seperti itu diizinkan WTO (World Trade Organization),” tuturnya.

WTO memang memperbolehkan setiap anggotanya untuk mengambil tindakan-tindakan pemulihan terhadap praktek perdagangan tidak jujur diantara anggotanya dan adanya lonjakan impor yang mengancam keberlangsungan industri dalam negeri. Ketentuan ini diatur dalam Agreement On Implementation Of Article VI Of GATT 1994 (Agreement on Anti Dumping), Agreement on Subsidies and Countervailing Measures dan  Article XIX on Emergency Action on Imports of Particular Product, and Agreementon Safeguards.

Hambat Perdagangan

Direktur Pengamanan Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Ernawati mengakui Sejumlah negara memang sangat aktif untuk mengajukan tuduhan hambatan perdagangan kepada Indonesia. Negara terbanyak yang mengajukan keluhan dumping kepada Indonesia adalah India yaitu 24 kasus ditambah 6 tuduhan safeguard disusul oleh Uni Eropa berjumlah 24 tuduhan dumping dan 4 tuduhan subsidi.

"Negara yang akhir-akhir ini aktif mengajukan penyelidikan safeguard adalah Turki yaitu sebanyak 7 kasus ditambah 12 kasus dumping, ditambah negara berkembang lain juga mulai aktif mengajukan tuduhan," ungkapnya.

Dumping adalah harga jual ekspor yang lebih murah dari harga jual barang yang sama bila dipasarkan di negara eksportir yang bersangkutan. Sedangkan subsidi adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada industri atau produsen antara lain berbentuk pengurangan pajak, bunga bank, kredit ekspor dan bantuan lain.

Pengertian tindakan pengamanan adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri akibat lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.