BPS Khawatirkan Harga Barang Ikut Terkerek - Gaji PNS Naik 10%-15%

 Gaji PNS Naik 10%-15%

 BPS Khawatirkan Harga Barang Ikut Terkerek  

 Jakarta—Badan Pusat Statistik mengkhawatirkan rencana Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) yang akan menaikkan harga barang saat ada kenaikan gaji PNS/TNI/Polri. Tindakan tersebut takkan menghentikan inflasi. “Kalau dinaikkan harga barangnya, ya kalau cara berpikir seperti itu kayak circle, maka inflasi tiada henti," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan kepada wartawan di Jakarta,23/3.

 Padahal kata Rusman, kenaikkan gaji PNS, TNI/Polri pada April 2011 yang rata-rata 10% ini adalah semata-mata untuk menetralisir inflasi yang terjadi pada 2010, dimana hampir mendekati 7%.  "Yang dilakukan pemerintah itu untuk menetralisir inflasi. Jadi itu bentuk kompensasi dari inflasi yang terjadi," tambahnya.

 Yang jelas, kata Rusman, dengan penerapan kenaikan gaji dan inflasi tersebut. Maka  masyarakat masih bisa menikmati kelebihan penghasilannya sebesar 3%.  "Inflasi itu musuh bersama yang menggerus income kita, selama lebih tiggi, masih ada kenaikan riil, jadi masih menikmati income kita karena menikmati kenaikan riil yang sekarang lebih 3%," jelasnya.

 Namun, lanjut Rusman, rencana APPSI yang mau menaikkan harga barang sekitar 3 % maka upaya pemerintah untuk menetralisasi inflasi tersebut akan sia-sia, bahkan masyarakat pun tidak dapat menikmati kenaikan gajinya.

 Sementara itu, Sekretaris Eksekutif APPSI Mujiburrohman mengakui akan ada rencana menaikkan harga barang-barang. Alasanya selama ini para pedagang pasar menahan kenaikan harga barang yang disumbang dari biaya ongkos dan jasa angkut termasuk pengutan lainnya. “Selama ini kita tahan kenaikan barang, padahal sudah ada tekanan dari ongkos dan jasa angkut,”terangnya.

 Oleh karena itu, kata Mujib, para pedagang akan menaikan harga sambil menunggu momen yang tepat salah satunya saat kenaikan gaji PNS dan TNI/POlri. "Mereka menunggu momen yang ditahan,”tegasnya.

 Hanya saja, lanjut Mujib, pemerintah jangan salah paham terkait momen ini. Karena menaikkan harga barang sekedar merasionalisasikan kenaikan. “Jangan dianggap momen ini pedagang mendapat keuntungan besar tapi mencoba merasionalisasikan yang selama ini ditahan. Kenaikan gaji PNS ini sebagai momen," tandasnya.

 Seperti diketahui, PNS dan anggota TNI/Polri bakal mendapat rapelan kenaikan gaji mulai 1 April 2011. Kenaikan gaji sebesar 10-15% ini sudah disetujui pemerintah. Sejak Oktober 2010, DPR dan Kementerian Keuangan telah sepakat untuk meningkatkan belanja pegawai sebesar Rp 18 triliun dalam APBN 2011. Total belanja pegawai di 2011 naik menjadi Rp 180 triliun dari Rp 162 triliun di 2010.

 Namun kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri itu akan segera diikuti oleh kenaikan harga barang-barang.  Para pedagang pasar yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) berencana menaikan harga untuk memanfaatkan momen kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri. **cahyo

 

 

 

BERITA TERKAIT

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…