BPS Khawatirkan Harga Barang Ikut Terkerek - Gaji PNS Naik 10%-15%

Gaji PNS Naik 10%-15%

BPS Khawatirkan Harga Barang Ikut Terkerek

Jakarta—Badan Pusat Statistik mengkhawatirkan rencana Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) yang akan menaikkan harga barang saat ada kenaikan gaji PNS/TNI/Polri. Tindakan tersebut takkan menghentikan inflasi. “Kalau dinaikkan harga barangnya, ya kalau cara berpikir seperti itu kayak circle, maka inflasi tiada henti," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan kepada wartawan di Jakarta,23/3.

Padahal kata Rusman, kenaikkan gaji PNS, TNI/Polri pada April 2011 yang rata-rata 10% ini adalah semata-mata untuk menetralisir inflasi yang terjadi pada 2010, dimana hampir mendekati 7%. "Yang dilakukan pemerintah itu untuk menetralisir inflasi. Jadi itu bentuk kompensasi dari inflasi yang terjadi," tambahnya.

Yang jelas, kata Rusman, dengan penerapan kenaikan gaji dan inflasi tersebut. Maka masyarakat masih bisa menikmati kelebihan penghasilannya sebesar 3%. "Inflasi itu musuh bersama yang menggerus income kita, selama lebih tiggi, masih ada kenaikan riil, jadi masih menikmati income kita karena menikmati kenaikan riil yang sekarang lebih 3%," jelasnya.

Namun, lanjut Rusman, rencana APPSI yang mau menaikkan harga barang sekitar 3 % maka upaya pemerintah untuk menetralisasi inflasi tersebut akan sia-sia, bahkan masyarakat pun tidak dapat menikmati kenaikan gajinya.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif APPSI Mujiburrohman mengakui akan ada rencana menaikkan harga barang-barang. Alasanya selama ini para pedagang pasar menahan kenaikan harga barang yang disumbang dari biaya ongkos dan jasa angkut termasuk pengutan lainnya. “Selama ini kita tahan kenaikan barang, padahal sudah ada tekanan dari ongkos dan jasa angkut,”terangnya.

Oleh karena itu, kata Mujib, para pedagang akan menaikan harga sambil menunggu momen yang tepat salah satunya saat kenaikan gaji PNS dan TNI/POlri. "Mereka menunggu momen yang ditahan,”tegasnya.

Hanya saja, lanjut Mujib, pemerintah jangan salah paham terkait momen ini. Karena menaikkan harga barang sekedar merasionalisasikan kenaikan. “Jangan dianggap momen ini pedagang mendapat keuntungan besar tapi mencoba merasionalisasikan yang selama ini ditahan. Kenaikan gaji PNS ini sebagai momen," tandasnya.

Seperti diketahui, PNS dan anggota TNI/Polri bakal mendapat rapelan kenaikan gaji mulai 1 April 2011. Kenaikan gaji sebesar 10-15% ini sudah disetujui pemerintah. Sejak Oktober 2010, DPR dan Kementerian Keuangan telah sepakat untuk meningkatkan belanja pegawai sebesar Rp 18 triliun dalam APBN 2011. Total belanja pegawai di 2011 naik menjadi Rp 180 triliun dari Rp 162 triliun di 2010.

Namun kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri itu akan segera diikuti oleh kenaikan harga barang-barang. Para pedagang pasar yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) berencana menaikan harga untuk memanfaatkan momen kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri. **cahyo

BERITA TERKAIT

Bank Daerah dan Swasta Didorong Ikut Danai Proyek Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT)…

Bunga The Fed Diyakini Hanya Naik Sekali

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia mengubah proyeksinya untuk kenaikan suku bunga acuan The Federal Reserve, Bank…

Harga Tiket Pesawat Mahal Bikin Pariwisata Bangka Belitung Meredup

Harga Tiket Pesawat Mahal Bikin Pariwisata Bangka Belitung Meredup NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini mengunjungi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Data Eksplorasi Migas Indonesia Masih Lemah

  NERACA   Jakarta - Anggota legislatif Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai bahwa sistem data eksplorasi minyak dan…

Imperva Bangun Scrubbing Center di Jakarta

    NERACA   Jakarta - Imperva Inc, perusahaan cybersecurity mengumumkan hadirnya DDoS Scrubbing Center pertama di Indonesia. Menurut Wakil…

Pemda Diminta Lapor Penggunaan Dana DBHCT

  NERACA   Karawang - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melaporkan penggunaan dana…