NERACA

Jakarta - Statistik perdagangan dengan Brunei sejak tahun 2007 hingga 2011 menunjukkan trend menurun. Total perdagangan pada tahun 2007 mencapai mencapai hampir US$2 juta sedang pada tahun 2011 turun menjadi US$1,1 juta. Sejak tahun 2007 hingga 2011 neraca perdagangan dengan Brunei selalu mengalami defisit bagi Indonesia. Nilai ekspor ke Brunei pada tahun 2011 hanya sebesar US$81,6 ribu yang kesemuanya terdiri dari non-migas, sedang impor minyak dari Brunei pada tahun yang sama sebesar US$1,9 juta.

“Defisit perdagangan dengan Brunei disebabkan karena Indonesia lebih banyak impor minyak dari Brunei sedang ekspor non-migas kita ke Brunei  sangat terbatas dalam jenis barang,” ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto (SBS) pada saat mengukuhkan pengurus Kadin Indonesia Komite Brunei di Jakarta, (31/5).

Menurut SBS, dalam upaya meningkatkan perdagangan dan investasi dengan Brunei diperlukan pengembangan  strategi dan pola pikir khusus. Pertama-tama, perhatian perlu dipusatkan pada peran Brunei sebagai negara kecil tetapi kaya terhadap pembangunan di daerah Kalimantan.

“Kalimantan merupakan  wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang masih membutuhkan investasi untuk pembangunan infrastruktur, industri hilir, sarana dan prasarana pariwasata  serta pembangunan manusia. Ke sektor-sektor tersebutlah kita perlu menarik investasi Brunei,” ungkapnya.

Potensi Perbatasan

Arus investasi dan perdagangan, terangnya, akan lebih lancar kalau saja dapat dibangun jalan darat menembus perbatasan antara Kalimantan dengan Brunei. Pembangunan jalan ini merupakan pekerjaan besar mengingat alam yang sulit, tetapi Indonesia dengan Brunei perlu melaksanakan proyek tersebut dalam rangka peningkatan konektivitas ASEAN.

“Kalimantan yang kaya sumber energi perlu mengajak Brunei untuk menamkan modalnya pada sektor pembangkit tenaga listrik.  Dalam implementasi MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), Brunei dapat kita ajak melakukan investasi dalam sektor industri pengolahan hasil pertambangan dan perkebunan.  Dalam hal pembangunan manusia, Kalimantan memerlukan investasi sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, air bersih dan seterusnya,” papar SBS.

Menurut dia, peran Kadin Daerah sangat strategis untuk diperhatikan. Untuk itu, Komite Brunei perlu membuat program yang lebih rinci bersama Kadin Daerah di Kalimatan. Selain perdagangan dan investasi, SBS juga mengingatkan akan pentingnya peluang dalam sektor pariwisata.

“Di Indonesia bagian barat kita mempunyai Pulau Batam dan Kepulauan Riau sebagai industrial zone untuk melayani dan memanfaatkan potensi Singapura. Dengan pola pikir yang serupa, apakah tidak mungkin untuk memerankan Kalimatan sebagai zona ekonomi terhadap Brunei dan Malaysia yang berada di perbatasan? Saya rasa kita perlu pikirkan hal ini dengan lebih dalam dan serius,” tandasnya.