Bakal Terjegal “Perang Kepentingan” - PROGRAM MOBIL NASIONAL

Jakarta – Setelah mendengar dan melihat pemaparan sejumlah rektor (UI, ITB, ITS, UNS, UGM, dan lain-lain) di Istana Negara Jogjakarta di bawah koordinasi Mendikbud Muhammad Nuh dan Menristek Gusti Muhammad Hatta terkait mobil listrik belum lama ini, Presiden Yudhoyono pun langsung memberikan perintah untuk mengembangkan mobil listrik nasional.

NERACA

Apalagi, ditambah dengan aksi Menneg BUMN Dahlan Iskan yang menghadirkan "Pandawa Putra Petir" yang kini sedang menyiapkan prototipe mobil listrik nasional, Presiden pun semakin bersemangat. Intinya, program mobil listrik nasional harus berjalan dan menjadi prioritas di sisa pemerintahannya.

Namun, lain Jogkarta lain pula Jakarta. Lihat saja, selepas rapat kabinet di Kota Gudeg tersebut, Kementrian Perindustrian dan Kementrian Keuangan justeru malah menyiapkan beberapa regulasi kebijakan fiskal untuk mobil Hybrid dan mobil Low Cost and Green Car (LCGC), yang berarti ini adalah kebijakan kemudahan masuknya para prinsipal atau AgenTunggal Pemegang Merk (ATPM) untuk masuk dan mengambilalih proyek mobil listrik tersebut.

Dengan kondisi seperti itu, ekonom LIPI Latif Adam melihat terjadinya miskomunikasi antara presiden dengan para menterinya itu. “Sebenarnya masalah miskomunikasi yang terjadi antara Presiden dengan Menterinya bukan hanya terjadi kali ini saja, namun juga terjadi pada sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu, komunikasi fokus dalam pengembangan suatu isu menjadi sangat penting agar tidak ada yang dirugikan,” ungkap dia kepada Neraca, Rabu (30/5).

Dosen pascasarjana Universitas Muhamadiyah Jakarta (UMJ) Muhammad Qudrat Nugraha menambahkan, sebaiknya pemerintah memberikan dukungan konkret atas keberadaan proyek mobil listrik nasional tersebut. Pasalnya, saat ini masing-masing kementerian tidak bersinergi dengan baik dan condong berjalan masing-masing. “Akibatnya, program mobil nasional sangat sulit dilakukan”, tegas Qudrat kemarin.

Bagi Qudrat, masalah penghapusan bea masuk dan pajak oleh Kementrian Keuangan dan Kementrian Perindustrian boleh jadi karena mereka pro ATPM. “Tetapi harus pula diingat, untuk masalah bea masuk serta pajak adalah kesepakatan kerjasama antar dua negara. Karena jikalau tidak dihapuskan negara kita bisa diprotes sama negara-negara lain”, tukas dia lagi.

Namun, lanjut Qudrat, mengenai dukungan ini pemerintah harus dengan tegas keberpihakannya pada mobil nasional. Walaupun kedua departemen itu menghapuskan bea masuk dan pajak. Masih banyak cara lainnya untuk mendukung program mobil nasional ini. Seperti dengan mencari mitra strategis pembuatan mobil nasional.

“Untuk itu, ATPM harusnya juga bersedia jika diminta kerjasamanya oleh pemerintah. Bukan malah ketakutan pasar mereka akan diambil mobil nasional. Belajarlah dari negara tetangga kita Malaysia dengan protonnya. Karena mobil ini juga tercipta dari kerjasama ATPM dan pemerintah di sana”, tandas Qudrat.

Hal senada dikatakan pengamat otomotif Jhoni Pramono. Menurut dia, memang ada indikasi tidak ada keselarasan antar instansi terkait untuk lebih jauh mengembangkan mobil listrik ini. “Pemerintah ini sangat lucu, kenapa malah pengembangkan mobil Hybrid. Pasalnya, mobil Hybrid ini berteknologi canggih dan masih sangat sulit dan jauh. Jadi, jangan bermimpi untuk mengembangkan mobil Hybrid di Indonesia. Lebih baik dalam jangka waktu dekat mengembangkan mobil berjenis Small Diesel Engine (mobil diesel bermesin kecil, red.)”, papar Jhoni, Rabu.

Oleh karena itu, Jhoni tidak yakin dengan pengembangan mobil listik yang akan dicanangkan tahun depan. “Sangat tidak yakin berjalan karena dari regulasi dan kesiapan saja pemerintah belum mempersiapkan dengan baik. Ini hanya sebuah euforia semata saja yang dilontarkan ke masyarakat, sama seperti waktu mobil Esemka. Sekarang bagaimana nasibnya mobil Esemka?”, imbuh Jhoni lagi.

Dia menyarankan sebaiknya pemerintah lewat Kementerian Perindustrian untuk mempersiapkan semuanya yang di dalamnya mencakup regulasi, komponen, dan kebijakan lainnya yang mendukung untuk berjalannya mobil listrik nasional itu.

Permainan ATPM

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI Lili Aasdjudiredja mengatakan dalam rangka efisiensi energi, memang dibutuhkan inovasi mobil nasional yang hemat energi termasuk mobil listrik nasional. Dalam rangka untuk menciptakan mobil listrik nasional maka semua pihak yang terlibat harus disiplin dalam mengembangkan mobil tersebut. “Tetapi, ada beberapa masalah yang dihadapi dimana komponen industri mobil nasional belum siap,” ujarnya, kemarin.

Melihat hal tersebut, menurut Lili, karena banyaknya komponen otomotif dari luar negeri yang menguasai komponen industri di Indonesia. Persaingan industri otomotif luar negeri dengan Industri dalam negeri sangat jauh bedanya. Industri otomotif asing mendominasi pasar otomotif di Indonesia. “Industri otomotif luar negeri seperti Toyota, kukunya sudah menancap di Indonesia sehingga industri otomotif lokal berat untuk mengimbanginya,” ujar Lili.

Mengenai adopsi teknologi yang menggunakan dari berbagai negara, Lili menjelaskan bahwa hal ini bisa jadi permainan dari ATPM dengan pemerintah dikarenakan mereka menjual komponennya di Indonesia. “Hal ini bisa membuat mobil listrik nasional hanya sebatas assembling atau perakitan saja,” tegas Lili.

Selain itu, lanjut Lili, tidak ada kriteria yang jelas terkait dengan mobil nasional. “Dengan ketidakjelasan ini maka akan sulit untuk komponen otomotif lokal bersaing dengan komponen luar negeri. Dibutuhkan kriteria yang jelas dimana semua komponen mobil nasional merupakan komponen dalam negeri saja,” tukas Lili.

Sedangkan di mata Latif Adam, perlu persiapan terlebih dahulu baru bisa dihitung manfaat dan kerugiannya. “Persiapan menjadi hal yang penting dalam menciptakan suatu perubahan. Karena jika tanpa persiapan maka segala sesuatunya akan berjalan tanpa arah. Persiapan mobil listrik nasional adalah proyek jangka panjang maka akan lebih bagus jika dikembangkan di dalam negeri,” tegas Latif.

BERITA TERKAIT

KARENA PEMBAHASANNYA DILAKUKAN TERTUTUP - Buruh Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

Jakarta-Deputi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPSI) Muhammad Rusdi mengatakan, pihaknya tegas menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah.…

KEMENDAG LARANG IMPOR SEMENTARA BINATANG HIDUP DARI CHINA - Antisipasi Masuknya Virus Corona ke RI

Jakarta-Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Larangan Impor Sementara Binatang Hidup dari China sebagai upaya…

Empat Organisasi Pers Tolak Intervensi Pemerintah

NERACA Jakarta-Empat organisasi profesi pers: PWI, AJI, IJTI dan LBH Pers secara tegas menolak adanya upaya pemerintah untuk campur tangan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

BPJS KESEHATAN LAMBAT SELESAIKAN KEWAJIBAN KE FASKES - Menkeu: 2 Alasan Jebolnya Program JKN

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai defisit menahun BPJS Kesehatan dalam mengelola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak semata-mata karena…

Siapkan Rp10 Triliun, Pemerintah Realisasikan Kartu Pra Kerja

NERACA Jakarta - Janji Presiden Joko Widodo segera direalisasikan pada tahun ini. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyampaikan bahwa kartu…

KARENA PEMBAHASANNYA DILAKUKAN TERTUTUP - Buruh Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

Jakarta-Deputi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPSI) Muhammad Rusdi mengatakan, pihaknya tegas menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah.…