Tertindas di Negeri Transaksional

Oleh : Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Banyak sindiran yang bisa menggambarkan kondisi negara ini yang berjalan abnormal, mulai dari proses penegakan hukum yang tidak adil, kesenjangan sosial, perilaku kekerasan hingga korupsi. Mungkin puisi karya Adhie Massardi tentang "negeri para bedebah" yang menyebutkan pemimpinnya hidup mewah, namun rakyatnya makan dari mengais sampah atau jadi kuli di negeri orang yang upahnya serapah, dan "bogem mentah" bisa mewakili kondisi dalam negeri saat ini.

Selanjutnya dalam puisi itu dicirikan banyak orang baik dan bersih dianggap bersalah, menipu rakyat dengan pemilu menjadi lumrah karena hanya penguasa yang boleh marah, sedang rakyat hanya bisa pasrah, hal ini sangat nyata dengan kondisi rakyat Indonesia saat ini. Alhasil, hanya keputusasaan rakyat Indonesia dan hilangnya kepercayaan masyarakat.

Tengok saja, kasus penegakan hukum yang belum tuntas adalah korupsi yang dilakukan mantan bendahara Partai Demokrat Nazaruddin yang belum menyeret para elit politik yang terlibat, tetapi yang ada hanya memperlihatkan sandiwara dan lobi-lobi transaksi politik.

Indonesia saat ini bisa dibilang sebagai negara "transaksional", lantaran segala permasalahan, baik dari hukum, kepentingan sosial ekonomi berdasarkan transaksi yang saling menguntungkan dan bukan atas nama rakyat. Padahal mereka pemimpin bangsa ini disumpah saat dilantik berjanji akan mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik. Kini kepercayaan masyarakat sudah tercederai dengan penyelesaian hukum dengan transaksional antara penegak hukum, koruptor, pemerintah dan elit politik.

Maka tidak heran rakyat kecil yang selalu dikorbankan diatas transaksi jahat para elit politik, penegak hukum dan pemerintah. Mereka hanya mementingkan dapat apa dan makan siapa, bukan sebaliknya memprioritaskan kepentingan rakyat yang sudah teraniaya dan dizholimi.

Sebut saja soal penanganan korban lumpur Lapindo, hingga memasuki tahun ke enam belum ada kepastian ganti rugi yang menguntungkan rakyat. Yang ada hanya membebankan uang negara. Ironisnya, pemimpin negeri ini yang dipilih langsung oleh rakyat tidak berkuasa menindak tegas yang bersalah lantaran adalah salah satu orang berpengaruh di negeri ini.

Kasus lain adalah soal Century yang melibatkan petinggi bangsa ini, yang hingga saat ini kasusnya tengelam begitu saja. Bahkan penanganan kasus ini terasa jelas transaksi atau barter kasus hingga harus ada yang "dikorbankan".

Memang sulit meraih keadilan di negeri yang dibilang autopilot bila setiap penyelesaian kasus bukan berlandaskan kepentingan rakyat, tetapi transaksional untuk meraih keuntungan di atas penderitaan orang lain. Maka tak heran mereka yang kalah dalam bertransaksi akan terus tertindas tanpa ampun, dan yang ada hanya menciptakan hukum rimba, siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Bila demikian, tidak heran jeritan rakyat kecil yang belum merasakan keadilan hanya akan mengundang murka dari Tuhan.

BERITA TERKAIT

Apa Itu SIMPEL?

  Oleh: Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sistem Pelaporan Elektronik (SIMPEL) menjadi basis data terbesar…

Investasi (Bodong)

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Pembangunan tidak bisa terlepas dari kepentingan investasi karena pendanaan…

Urgensi Pembangunan dan Pemberdayaan Kepulauan

  Oleh: Stanislaus Riyanta Program Doktoral Kebijakan Publik UI   Bagi warga yang tinggal di kota besar, lulus sekolah adalah…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Efektifitas Penyederhanaan Regulasi

  Oleh:  Almira Fadillah Pasca Sarjana Univ. Gunadarma Dengan terpilihnya kembali Presiden Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, periode 2019 sd…

Apa Itu SIMPEL?

  Oleh: Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sistem Pelaporan Elektronik (SIMPEL) menjadi basis data terbesar…

Investasi (Bodong)

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Pembangunan tidak bisa terlepas dari kepentingan investasi karena pendanaan…