NERACA

Jakarta—DPR  telah menerima laporan Badan  Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) terkait berbagai pelaksanaan proyek di lingkungan Kesekjenan DPR. Namun laporan itu saat ini sedang ditindaklanjuti oleh BPK dan belum bisa dipublikasikan karena audit yang dilakukan BPKP adalah audit internal.

“Yah memang KPK sudah meminta laporan dari BPKP itu, tapi sekarang kan sedang diaudit oleh BPK. Saya harus menghargai bahwa audit BPKP adalah audit internal dan tidak bisa sembarangan saya publikasikan,” kata Ketua DPR RI Marzuki Alie menjawab pertanyaan wartawan mengenai laporan yang disampaikannya kepada KPK beberapa waktu lalu.

Saat ini, menurut Marzuki dari laporan BPKP tersebut sudah dilakukan perbaikan-perbaikan. Perbaikan itu antara lain adalah pengembalian pembayaran terhadap proyek-proyek yang dinilai terlalu mahal dan diluar kewajaran.

Dirinya juga telah melayangkan berbagai surat terguran. Sementara mengenai unsur pidana, harus menunggu hasil laporan BPK yang bisa ditindaklanjuti KPK. “Kalau kaitan ke tipikor, saya tidak mau bicara itu urusan KPK. Tapi yang saya harapkan dan bisa lakukan adalah  mengingatkan jajaran kesekjenan agar tidak perlu “sekolah” selama periode kepempimpinan saya sebagai ketua DPR. Kalau memang bisa diperbaiki yah diperbaiki,” tambahnya.

Marzuki mengharapkan agar BPKP bisa kembali diaktifkan menjadi lembaga pengawas seperti dulu lagi.”Saat ini ada delegitimasi BPKP. Jangan karena ulah beberapa oknum kemudian BPKP dibuat seperti ini. Mengandalkan pengawasan hanya lewat Irjen juga tidak efektif. Karena irjen selalu ewuh pakewuh kepada mentrinya,”tegasnya. **cahyo