NERACA

Jakarta - Uni Eropa sebagai mitra ekonomi penting karena memiliki pasar dengan 500 juta lebih jiwa, tetapi kinerja perdagangan dan investasi belum merefleksikan potensi yang ada. Namun, kendati perdagangan dengan Uni Eropa bukan ancaman bagi perdagangan Indonesia seperti halnya China, pemerintah mengaku ogah dampak buruk China-ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA) terulang di pelaksanaan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo mengatakan, negosiasi CEPA akan dimulai pada semester kedua tahun ini. Karenanya, pemerintah akan mulai mensosialisasi rencana perjanjian ini dan mengharapkan masukan dari pelaku usaha sebagai pihak yang akan menjadi penerima manfaat utama dari CEPA.

Iman mengatakan, masukan dari pelaku usaha sangat dibutuhkan pemerintah dalam penyusunan posisi runding. Pengembangan kapasitas, juga sangat penting dalam menyiapkan pelaku usaha Indonesia untuk menghadapi persaingan ketika CEPA kelak diimplementasikan. “Reformasi dan pengembangan kapasitas adalah kunci keberhasilan meraih manfaat dari persetujuan ini,” terangnya melalui keterangan tertulis yang diterima Neraca, Senin (28/5).

Keuntungan Merata

Dia menjelaskan, keuntungan tidak akan pernah terdistribusikan secara merata, karena itu dengan perundingan akan menentukan seperti apa tingkat distribution of benefits yang dapat diterima kedua pihak.  Target Uni Eropa adalah mewujudkan “The 21st century CEPA” yakni sebuah perjanjian dengan level of ambitions yang tinggi, mulai dari tarif, sektor jasa dan investasi, competition policy, kemungkinan juga yang terkait lingkungan dan tenaga kerja yang merupakan developed country’s aspirations.

“Perundingan dapat berkembang kompleks dengan dimasukkannya isu-isu baru seperti tadi. Tanpa persiapan yang baik, hasil yang dicapai akan bersifat asymmetrical. Secara politis tentunya lebih high profile sehingga harus jelas what in it for us dan what should we give in return,” ungkap Iman.

Pelaku usaha adalah pemain utama dari kesepakatan yang akan dihasilkan. Sehingga, perlu mekanisme konsultasi untuk menghadapi perundingan dan memberikan masukan kepada instansi pembina hal-hal yang perlu ditempuh agar dunia usaha nasional siap mengahadapi persaingan di pasar domestik, serta dapat memanfaatkan pembukaan akses pasar secara maksimal.

“Kementerian maupun lembaga di Pusat dan Daerah perlu mengidentifikasi short-term adjustments yang harus ditempuh agar kelak longer-term benefits dapat diraih. Reformasi dan capacity building dapat menjadi kunci keberhasilan meraih manfaat dari persetujuan ini Perlu fokus pada hal yang positif dan bagaimana meraihnya, sehingga tidak tenggelam pada hal yang negatif,” pungkas Iman.

CEPA dengan Uni Eropa bukan sekadar perjanjian perdagangan bebas. Perjanjian ini akan berfokus juga pada peningkatan nilai investasi Uni Eropa yang masuk ke Indonesia. Tak kalah penting, perjanjian ini juga mencakup pembangunan kapasitas dari pelaku usaha di Indonesia sehingga mereka dipastikan siap untuk menghadapi dampak dari perjanjian ini.

Libatkan Pengusaha

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi. Dia menilai, perlu adanya sosialisasi mengenai CEPA, karena dilatarbelakangi oleh adanya keluhan dari pihak swasta yang merasa kurang dilibatkan oleh pemerintah dalam persiapan kerja sama dengan luar negeri.

“Kita merasa China-ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA) ternyata tidak berakibat baik terhadap ekonomi kita. Oleh karena itu, sebelum ada penandatanganan semua kerja sama dengan luar negeri, pemerintah harus meminta pendapat dari pengusaha,” jelasnya.

Sofjan mengatakan, Uni Eropa besar dan penting sekali untuk masa depan kita. Sekarang Uni Eropa sudah mau melihat Indonesia secara terbuka. “Yang kita harapkan dari para pelaku usaha adalah masukan tentang apa yang diharapkan dari Uni Eropa dan investasinya serta kesiapan daerah untuk menampung investasi Uni Eropa. Dengan demikian, kepentingan bersama betul-betul terakomodasi dalam kerja sama ini, dan kita bukan hanya menjadi pasar bagi perusahaan-perusahaan luar negeri,” ujarnya.

Sementara, Wakil Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Colin Crooks mengatakan, meskipun Uni Eropa sedang menghadapi krisis ekonomi, impor dan ekspor antara Indonesia dengan Uni Eropa masih tumbuh. Sekarang nilainya mencapai lebih dari US$30 miliar. Indonesia sendiri mengalami surplus perdagangan sebesar US$8 miliar per tahun. Di bidang perdagangan, ungkap Colin, Uni Eropa adalah mitra terbesar ketiga bagi Indonesia.

Dalam bidang investasi, Uni Eropa adalah sumber investasi terbesar kedua bagi Indonesia. “Ada satu juta orang Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan Uni Eropa. Melalui investasi, Uni Eropa juga melakukan transfer teknologi kepada Indonesia. Namun keadaan ini masih bisa ditingkatkan lagi,” jelasnya.

Baru 1,6%

Meski demikian, saat ini Indonesia baru menerima 1,6% dari total investasi Uni Eropa ke Asia. Melalui CEPA diharapkan bisa menaikkan bagian investasi Uni Eropa ke Indonesia. Selain itu, CEPA juga diharapkan akan mendorong perdagangan Indonesia dengan menciptakan ekspor tambahan sebesar US$9 miliar, terutama untuk industri ringan dan perlengkapan transportasi. CEPA juga akan mendorong perekonomian Indonesia dengan menciptakan PDB tambahan sebesar US$6,3 miliar.

Colin juga optimistis bahwa CEPA akan menjadi perjanjian yang menguntungkan Indonesia dan Uni Eropa. Alasannya, konstruksi perjanjian ini akan ditopang juga oleh fasilitasi dan pengembangan kapasitas untuk menjamin kepentingan Indonesia, melalui dialog antara pemerintah dan dunia usaha akan terus dijalin untuk mendiskusikan peluang dan hambatan dalam CEPA. Kerjasama teknis juga akan dilakukan untuk menemukan solusi teknis atas masalah-masalah yang ditemui. Selain itu, ada juga kerja sama keuangan untuk melaksanakan solusi teknis guna memperlancar hubungan dagang dan investasi.