Kita semua sekarang lagi merasakan adanya denyut manuver investor asing yang semakin deras dalam upaya menguasai mayoritas kepemilikan perusahaan nasional, baik melalui pembelian saham langsung di bursa, maupun strategi lainnya. Ini pertanda “penjajahan” ekonomi Indonesia sudah menunjukkan “lampu kuning” yang sepatutnya perlu diwaspadai oleh petinggi di negeri ini.

Melihat kondisi tersebut, kedaulatan ekonomi Indonesia tampaknya lagi berada di titik nadir yang sangat mengkhawatirkan. Negara yang seharusnya mampu mempertahankan aset bangsa dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, seolah-olah tidak berdaya menghadapi gencarnya tawaran pemodal asing. Dengan diiming-iming peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri, namun akhirnya berujung pada penguasaan aset oleh pemodal asing.

Coba lihat sejumlah perusahaan asing seperti Malaysia sudah banyak yang beroperasi di Indonesia. Entah diperoleh dari hasil akuisisi, merger ataupun take over dengan rata-rata kepemilikan saham mereka di atas 50% di negeri ini. Bank CIMB-Niaga misalnya, lebih 95% sahamnya dimiliki oleh Malaysia.  Kemudian Bank ICB-Bumiputera, Bank BII-Maybank, Air Asia, XL Axiata, Sime Darby, maupun Proton rata-rata di atas 50% sahamnya dimiliki negeri jiran itu.  

Selain itu, aturan perbankan di Indonesia saat ini memang membolehkan asing menguasai mayoritas saham bank lokal hingga 99%. Peluang ketentuan hukum yang sudah ada sejak 1999 itu ternyata benar-benar dimanfaatkan oleh pihak asing. Ketentuan ini mau tidak mau harus direvisi total agar perbankan domestik jangan terus dijarah oleh asing.  

Tidak hanya itu. Negara kita juga tidak mampu menentukan nilai harga komoditas ekspor yang akan dikirimkan ke luar negeri. Diantaranya ketidakmampuan Indonesia menguasai harga timah di pasar global. Indonesia sebagai eksportir timah terbesar seolah-olah seperti pedagang asongan yang tidak memiliki bargaining position saat menghadapi pembeli timah luar negeri.

Padahal, masalah ini telah tertuang di Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 7/2012 sebagai bentuk upaya meningkatkan nilai tambah hasil tambang yang berdampak positif pada pendapatan negara. Dengan adanya smelter untuk hasil tambang, terutama timah dan emas, posisi tawar Indonesia di pasar global sejatinya akan sangat menentukan.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Kita menduga bangsa Indonesia belakangan ini disibukkan oleh pertikaian elit politik yang tidak berkesudahan. Politik yang seharusnya memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat luas,  kini beralih fungsi karena lebih mengedepankan kepentingan kelompok berbasis partai, atau kepentingan partai.

Alhasil, terjadilah korupsi di hampir seluruh elemen masyarakat atau yang dikenal dengan “korupsi berjamaah” yang pada akhirnya telah menjadi permasalahan krusial bangsa saat ini. Kondisi seperti ini ternyata tidak disia-siakan oleh para pemodal asing. Mereka, layaknya memancing di air keruh, beramai-ramai datang ke Indonesia yang seolah-olah menjanjikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya hanya semu dan malah menciptakan jurang pemisah (gap) antara si kaya dan si miskin.

Karena itu, kita sebagai bangsa yang berdaulat sudah seharusnya segera berbenah memperbaiki kedaulatan ekonomi nasional, seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Lalu dipertegas lagi dalam pasal 33 ayat 2 dan 3 bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan, yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.