Bank Dunia Minta Subsidi BBM “Dicabut” untuk MRT

Bank Dunia Minta Subsidi BBM “Dicabut” untuk MRT

NERACA

Jakarta – Bank Dunia (BD) meminta pemerintah Indonesia agar alokasi dana subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa digunakan untuk membangun sistmen transportasi massal (MRT) yang lebih baik. “Perlu dirancang suatu sistem transportasi yang efektif. Selain itu, budget sistem trasportasi juga diperlukan dan juga perlu adanya carbon tax,” kata Kepala Ekonom Senior Bank Dunia Regional Asia Timur dan Pasifik, Vikram Nehru kepada kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/3).

Diakui Vikram, beban anggaran negara menanggung subsidi BBM terlalu besar. Terlebih lagi makin meningkatnya harga minyak dunia. Padahal, alokasi subsidi bisa digunakan untuk pemanfaatan yang bersifat jangka panjang, seperti dana infrastruktur. “Untuk jangka panjang, sebaiknya keberpihakan terhadap masyarakat perlu ditekankan. Tidak hanya mengalokasikan dana pendidikan dan infrastruktur yang bersifat jangka panjang,” tambahnya.

Vikram yakin Indonesia dapat mengalokasikan subsidinya untuk membangunan infrastruktur, termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan. Dengan mengurangi subsidi BBM, tentu akan menjadikan suatu negara lebih bersahabat dengan alam. Namun, segala kebijakan tidak terlepas dari kebijakan masing-masing pemerintah yang berkuasa.

Disisi lain, Vikram juga menyinggung soal keterkaitan bencana gempa dan tsunami dengan dampak terhadap Indonesia. Dimana pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Jepang akan melambat. ”Mengingat pentingnya posisi Jepang di kawasan Asia Timur, tentu saja dampak kejadian strategis ini akan dirasakan oleh kawasan,,” katanya.

Namun, Vikram pun menyebutkan isu besar di Jepang saat ini adalah mengenai sejauhmana pengendalian reaktor nuklir di Fukushima dapat dikendalikan secepatnya. ”Untuk sekarang, kami perkirakan dampak bencana pada ekonomi kawasan Asia Timur tidak akan berlarut. Dampak yang terbesar yang akan langsung terasa, yaitu pada sektor perdagangan dan keuangan,” tambahnya.

Bank Dunia mencatat dalam gempa Kobe tahun 1995 silam. Perdagangan Jepang melemah hanya dalam beberapa kuartal, sedangkan impor pulih sepenuhnya hanya dalam setahun dan ekspor malah melonjak hingga 85% pada periode yang sama pascakrisis.

Seperti diketahui, Bank Dunia mengumumkan bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat bencana gempa dan tsunami Jepang diperkirakan mencapai US$ 235 miliar atau Rp 2.068 triliun atau setara dengan 4% Produk Domestik Bruto (PDB).

Pertumbuhan ekonomi Jepang akan terpengaruh hingga medio 2011, namun Bank Dunia memperkirakan rekonstruksi akan mendorong pemulihan lebih lanjut pada akhir tahun ini. Proses rekonstruksi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar lima tahun.

Perkiraan terendah Bank Dunia untuk kerugian bencana kembar di Jepang mencapai US$ 122 miliar yang setara dengan 2,5% PDB negara itu. Angka yang berbeda sebelumnya disampaikan sebelumnya oleh Bank DBS yang memperkirakan bencana Jepang akan menelan kerugian US$ 100 miliar. Proyeksi lebih besar sebelumnya disampaikan oleh Credit Suisse yang memperkirakan angka kerugian sebesar US$ 171 miliar atau sekitar Rp 1.500 triliun. (ardi)

BERITA TERKAIT

Dunia Usaha - Pemerintahan Baru Perlu Didorong Berani Berpihak Pada Industri

  NERACA Jakarta – Pengamat ekonomi Hisar Sirait mendorong agar pemerintahan yang akan terpilih hasil Pemilu 2019 harus berani berpihak…

Mewujudkan SDM Berkualitas untuk Kelola Investasi

  Oleh: Rifky Bagas Nugrahanto, Staf Ditjen Pajak Terdapat spekulasi bahwa nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen, dianggap bukan prestasi…

BCA Pastikan Akuisisi Bank Royal

    NERACA   Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk memastikan telah memulai proses akuisisi seluruh saham PT. Bank…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kementerian Ragu Gunakan Anggaran, Alihkan Saja ke PUPR

NERACABogor - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalihkan anggaran kementerian, yang masih ragu ke Kementerian Pekerjaan Umum…

Defisit APBN Capai Rp102 Triliun

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga 31 Maret 2019 mencapai Rp102 triliun atau 0,63…

Pemerintah Bakal Naikkan Iuran - Tekan Defisit BPJS Kesehatan

      NERACA   Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tengah mengkaji kenaikan iuran…