Proyek Kerjasama Bisa Tertunda Satu Periode

Senin, 21/03/2011

Jepang Konsentrasi Recovery

Proyek Kerjasama Bisa Tertunda Satu Periode

Bandung, Fokus Jepang pada pemilihan ekonominya dalam lima tahun mendatang jelas akan menghambat kerjasama sejumlah proyek di Indonesia. “Karena kena musibah, enggak boleh kita tanya dulu. Tetapi untuk prospek baru, mungkin mereka akan tunda," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat di Bandung,20/3.

Menurut Hidayat, saat Jepang sedang membutuhkan dana sekitar US$150 miliar-US$200 miliar untuk melakukan recovery, terutama ekonomi dan infrastruktur. "Saya tahu dampak ekonominya cukup dalam. Saya duga recovery di Jepang perlu USD150 miliar-USD200 miliar dalam lima tahun," tambahnya.

Mantan Ketua umum Kadin ini meniali sebagai hal yang wjar. Karena Jepang melakukan pergeseran jadwal kerjasama tersebut. “Wajar Jepang menjadwal ulang agenda kerja sama baru dengan sejumlah negara, termasuk dengan Indonesia,”terangnya.

Diakuinya, saat ini tidak tepat menanyakan komitmen pemerintah Jepang terkait kerja sama baru atau pun membuka prospek baru di bidang industri di Indonesia. Kemungkinan setelah Jepang pulih kerja sama dengan Indonesia bisa makin meningkat. Mengenai proses perundingan kerja sama antara Indonesia-Jepang yang sudah jalan, ia yakin Jepang tidak akan membatalkannya. "Beberapa proses yang kita sudah komit tahun ini mau kita jalankan," ujarnya.

Meskipun demikian, dia tidak merinci perundingan tersebut tentang apa. Ia juga tidak menjawab saat ditanya kerugian Indonesia, khususnya di bidang industri, akibat bencana di Jepang.

Seperti diketahui, akselerasi dan ekspansi pembangunan ekonomi, sebagaimana tercantum dalam Visi Ekonomi Indonesia 2025 dari Kementerian Koordinator Perekonomian, harus menjadi bagian penting pembangunan nasional.

Peta jalan (road map) untuk sistem perencanaan pembangunan nasional berfungsi sebagai working document untuk rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah. Sebab itulah, akselerasi dan ekspansi pembangunan ekonomi Indonesia diformulasikan dalam UU 17/2007, dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).

Produk akselerasi dan ekspansi ini kemudian menjadi referensi untuk formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Serta mengindikasikan persiapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Selain persiapan kebijakan investasi swasta.

Pendekatan utama yang harus dilakukan adalah Koridor Pembangunan Ekonomi Indonesia, yang terintegrasi secara sektoral dan regional yang saling berhubungan. Misalnya menguhubungkan klaster industri dengan pusat aktivitas ekonomi dengan infrastruktur yang menunjang. Seperti pelabuhan, listrik dan lainnya.

Keuntungan utamanya, mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi antara dua titik. **cahyo