Efisiensi Perbankan

Oleh: Prof. Firmanzah Ph.D

Dekan Fakultas Ekonomi UI

Efisiensi perbankan di Indonesia menjadi sorotan beberapa pihak belakangan ini. Sebagai urat nadi perekonomian, perbankan dituntut untuk beroperasi di titik optimal efisien untuk menjembatani antara pihak pemilik modal dan pihak yang membutuhkan.

Ketidakefisienan akan membuat perekonomian suatu negara memiliki struktur biaya modal dan produksi lebih mahal relatif dibandingkan dengan negara lain. Strategisnya peran perbankan dalam sistem perekonomian membuat banyak pihak menaruh perhatian besar bagi industri ini.

Tingkat efisiensi operasional perbankan biasanya diukur dengan menggunakan ukuran atau indikator BOPO (biaya operasional/pendapatan rasional). Semakin tinggi rasio itu menunjukkan rendahnya efisiensi dari sisi operasional industri perbankan. Data terakhir menunjukkan BOPO Indonesia akhir 2010 berada di kisaran 86%, dan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN seperti Thailand, Singapura dan Malaysia yang berada di kisaran 55%-65%.

Kalau efisiensi operasional diukur menggunakan indikator lain seperti cost efficiency ratio (CER) juga menunjukkan bahwa perbankan nasional kurang efisien ketimbang dengan bank-bank di Thailand, Singapura dan Malaysia. Net Interest Margin (NIM) di akhir tahun lalu berada dalam rentang 5,7% dan angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain seperti China (2,4%), India (2,6%), Malaysia (2,5%) dan Thailand (3,1%). Sejumlah indikator tersebut menunjukkan bahwa perbankan nasional memang membutuhkan perbaikan dari sisi kebijakan dan operasional internalnya.

Salah satu isu yang sering dikeluhkan oleh sektor riil adalah mahalnya suku bunga kredit perbankan. Modal sangat dibutuhkan oleh sektor riil baik untuk memulai usaha (business start-up) maupun untuk ekspansi usaha. Mahalnya biaya modal (cost of fund) dikhawatirkan akan menghambat munculnya pengusaha baru (entrepreneur) dan perluasan kapasitas produksi nasional.

Kondisi ini membuat dunia industri nasional tidak mampu mengopetimalkan kesempatan memenuhi besarnya permintaan pasar domestik. Dengan liberalisasi perdagangan hal ini membuat produsen asing-lah yang mampu mengisi kelebihan permintaan domestik (excess demand) terutama melalui mekanisme impor.

Kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk mewajibkan 44 bank yang memiliki aset di atas Rp 10 triliun untuk mempublikasikan suku bunga dasar kredit (SKBD) terhitung mulai 31 Maret 2011, dapat dilihat sebagai upaya untuk implementasi program efisiensi perbankan nasional. Diharapkan dengan kebijakan ini akan mampu meningkatkan iklim persaingan diantara bank-bank besar. Masyarakat juga akan dapat memilih, mengetahui dan mencairkan kredit dari suku bunga kredit yang kompetitif ditawarkan oleh bank.

BERITA TERKAIT

Tekankan Efisiensi, PGN Pangkas Capex 40%

NERACA Jakarta - Tahun ini, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) memangkas alokasi belanja modal atau capital expenditure (capex)…

Peran Aktif Perbankan Syariah Dalam Edukasi - Tingkatkan Pangsa Pasar

  NERACA   Jakarta - Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Sumatera Selatan Dodi Reza Alex mengatakan perbankan syariah harus aktif mengedukasi…

OJK Dorong Perbankan Kembangkan Layanan Digital - Palembang

      NERACA   Palembang - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong kalangan perbankan aktif berinovasi dalam pengembangan layanan digital…

BERITA LAINNYA DI OPINI

"Public Chaos", Ujung Interpretasi Media yang Salah

  Oleh : Ricky Rinaldi, Peneliti Madya Lembaga Studi Informasi Strategis (LSIS) Tidak dapat dipungkiri bahwa aktor yang paling berperan…

Strategi "Survival of The Fittest" Bagi Mal

Oleh: Muhammad Razi Rahman Persaingan dalam ekonomi memang untuk para pelaku usaha yang tangguh, terutama bila kondisi perekonomian ternyata menjadi…

Reformasi Dana Insentif Daerah

Oleh: Joko Tri Haryanto, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu *) Dalam APBN, kerangka hubungan pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diterjemahkan…