Aspek Politis Transportasi Publik

Jumat, 18/03/2011

Oleh: Darmaningtyas

Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia

Masalah transportasi di Indonesia sejatinya bukan hanya tersangkut kenyamanan dan keamanan, tapi juga sangat problematik menyangkut isu lainnya seperti sosial, ekonomi, politik dan juga intrik kepentingan industri otomotif. Bahkan, jangan salah, carut marut transportasi juga dapat berdampak pada disintegrasi bangsa.

Kita sering mendapati masalah transportasi yang umum diperbincangkan seperti kemacetan, kerusakan jalan, genangan air. Sejatinya, hal itu adalah masalah-masalah yang tampak di permukaan. Padahal di balik problem tranportasi juga ada permasalahan yang lebih serius, yaitu tiadanya komitmen pemerintah menyediakan transportasi publik.

Ini sudah terjadi dari dulu. Pada era Presiden Soekarno, transportasi trem di Jakarta dihapuskan karena alasan bentuknya tidak sesuai dengan estetika pembangunan kota. Seandainya, berjalan terus, Jakarta hingga kini memiliki jaringan transportasi massal. Jikapun diperbarui, konsep dan kemauan politik telah ada.

Kemudian pada jaman Orde Baru, yang terjadi adalah motorisasi yaitu massifnya transportasi kendaraan bermotor, baik mobil dan sepeda motor. Era 1970an, bersamaan dengan masuknya investasi Jepang, digulirkan pembangunan infrastruktur jalan raya. Waktu itu didukung dana dari Bank Dunia, sedangkan konsep perencanaan didukung Amerika Serikat dan Jepang. Hingga sekarang pun, peran Jepang masih sangat kuat dalam perencanaan transportasi nasional.

Motorisasi ini yang kemudian menggilas transportasi publik. Kereta api sebagai angkutan massal terkesampingkan dan malah tidak ada pengembangan KA secara signifikan untuk tidak dibilang mundur. Pemerintah lebih fokus pada transportasi kendaraan bermotor. Fasilitas jalan raya yang masuk ke desa-desa pun sejatinya untuk memanjakan kapasitas produksi industri otomotif.

Hingga detik inipun, pembangunan tol Trans Jawa juga demi menampung mobil-mobil keluaran industri otomotif yang berpusat di Jepang. Dampak negatif kehadiran integrasi tol ini juga mengancam ekosistem lingkungan Pulau Jawa yang masih sebagai sumber produksi beras nasional. Masalah sosial ekonomi juga muncul karena, misalnya, masyarakat desa yang dilalui jalan raya berlomba memiliki sepeda motor dan mobil pribadi meski diluar kemampuan ekonomi dan kebutuhan riil.

Soal Jembatan Selat Sunda (JSS) pun mesti dilihat dari sisi lain. Proyek ini tak lebih dari wujud ambisiusnya petinggi negara. Direncanakan pembangunan dimulai pada 2014, sebelum berakhirnya masa pemerintahan Presiden SBY. Maka, nuansa politis begitu kuat tercium. Selain itu, telah banyak telaah dari pakar yang kompeten soal kendala alam dan teknologi.

Proyek ini juga mengusik integrasi bangsa. JSS akan semakin memanjakan infrastruktur di wilayah Indonesia bagian barat dan sekaligus menjauhkan transportasi di Indonesia timur dari prioritas pemerintah. Anggaran Rp 250 triliun yang bakal dikucurkan lebih baik sebagian untuk memperbaiki infrastruktur Pelabuhan Merak dan Bakauheni, revitalisasi jalan raya Lintas Sumatera, dan sebagian besar untuk memajukan transportasi laut kawasan timur.

(Disampaikan dalam diskusi transportasi yang digelar The Indonesian Institute, Kamis)