DPR DUGA BULOG DIKENDALIKAN MAFIA BERAS - Impor Beras Karena Pasar Tidak Seimbang

NERACA

Jakarta – Direktur Jendral Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Udhoro Anggoro Kasih menegaskan, tidak ada mafia beras terkait impor beras yang dilakukan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Impor beras dilakukan Bulog karena adanya ketidakseimbangan di pasar.

“Beras yang dikelola pemerintah antara 0,5 juta sampai 1,5 juta ton per bulan. Padahal kebutuhannya itu mencapai 2,7 juta ton tiap bulan. Nah, makanya terjadi ketidakseimbangan di pasar. Jadi sekali lagi bukan karena mafia beras,” kata Udhoro saat dihubungi Neraca, Kamis (17/3).

Menurut Udhoro, kalau mau posisi beras Indonesia aman, maka beras yang dikelola pemerintah itu harus naik menjadi 1,5 juta ton per bulan. Dengan begitu tak menimbulkan gejolak di pasar. “Nah ini yang sekarang sedang "digenjot" pemerintah,” terang Dia.

Yang jelas, imbuh Udhoro, pada 2011, kemungkinan Indonesia mengalami surplus beras sebesar 4,3 juta ton. Badan Pusat Statistik meramalkan produksi beras tahun 2011 sebesar 37,8 juta ton, sedangkan kebutuhan beras penduduk mencapai 33,5 juta ton. Dengan demikian, akan terjadi surplus beras nasional 4,3 juta ton

Udhoro mengaku optimis dengan berbagai kerja keras, target pencapaian suplus beras hingga 10 juta ton selama 5 tahun mendatang bisa dipenuhi. “Makanya kita harus melakukan berbagai upaya untuk mengejar target itu,” paparnya.

Sementara itu, Hermanto Siregar, ekonom pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) mengungkap, sulit dibuktikan adanya mafia beras. “Bulog itu kan perusahaan umum (perum) milik pemerintah. Saya nggak mau sebut mafia tapi kalau yang dimaksud pedagang besar yang memiliki kapasitas besar serta menguasai pasar, itu benar adanya. Sebab peran mereka cukup besar,” ujarnya kepada Neraca, Kamis (16/3).

Hermanto menyebut, swa sembada beras pada tahun 2008 dan 2009 tidak bisa disamakan dengan kondisi tahun 2010 dan 2011 ini. Alasannya, konstelasi global sudah berubah. “Di era pak Anton (Aprianto, Mentan sebelumnya) masalah global warming tidak begitu berpengaruh. Tapi ketika era pak Suswono menjadi masalah. Dan bukan kita saja yang alami tapi negara-negara penghasil beras seperti Thailand dan Vietnam juga sama,” jelasnya.

Dia menambahkan, Bulog juga kesulitan melakukan impor beras saat ini. Pasalnya, negara-negara penghasil beras tengah fokus ke masalah di internalnya masing-masing. Sementara persediaan di dalam negeri makin menipis. Namun Hermanto menilai distribusi beras memang harus diperbaiki.

“Mereka (pedagang besar) ini berani main dan berspekulasi karena stok di Bulog sedikit. Kalau saja, Bulog punya stok dalam negeri, minimal, 5 juta ton saja, mereka nggak akan berani dan Bulog terlihat berwibawa. Ya, seperti main poker saja sih,” katanya

Saat dihubungi secara terpisah, staf ahli Perum Bulog Muhammad Ismed menepis tudingan adanya keterkaitan antara Bulog dengan mafia beras. Menurutnya, Bulog dalam menjaga kebutuhan pasokan pangan selalu bertindak hati-hati dan transparan. “Setiap langkah Bulog selalu mendapat pengawasan langsung pemerintah dan publik pun mengikutinya,” katanya kepada Neraca.

Ismed menyebut, Bulog menyadari masalah perberasan merupakan hal yang sensitif baik dari sisi ekonomi maupun politis. Untuk itu, dalam setiap negosiasi dengan negara sumber impor beras, Bulog selalu melibatkan langsung dewan pengawas dan disaksikan oleh duta besar setempat.

Sementara, pelibatan swasta dalam pengadaan beras pun dilakukan dengan prosedur tender yang ketat dan terbuka. “Bulog tidak main-main dalam menjaga amanat pasokan pangan karena hal ini luar biasa penting bagi kepentingan nasional,” tegasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi IV DPR RI Habib Nabiel Al Musawwa menduga mafia beras semakin berkuasa dan memegang kendali penuh terhadap Bulog, serta berperan aktif mempengaruhi kebijakan perberasan di negeri ini.

Padahal, menurut Nabiel, Bulog sejatinya adalah lembaga yang bisa membantu membeli gabah dan beras petani dengan harga yang ditetapkan, melalui operasi pasar, dan bukannya melakukan aktifitas bisnis yang tidak berpihak pada petani.

“Saya khawatir, Bulog saat ini malah berfungsi sebagai lembaga yang justru menguntungkan ‘mafia-mafia’ perberasan nasional,” kata Nabil di Jakarta, kemarin.

Dia menilai carut-marut kondisi perberasan di Indonesia merupakan dampak dari politisasi beras yang telah diterapkan pemerintah.

Dengan berlindung di balik argumentasi menekan angka inflasi dan melindungi kepentingan rakyat agar harga beras dapat dijangkau, pemerintah justru hanya melihat harga dan pemenuhan pasokan beras dari sisi "supply" dan "demand" semata.

Hal ini terefleksi dari kebijakan impor beras yang menjadi bukti valid kekalahan negara terhadap mafia beras.

Menurut Nabiel, ketika harga beras melambung tinggi penyebabnya disandarkan pada tingkat "supply" beras lokal yang tidak mampu memenuhi tingkat "demand" masyarakat, sehingga untuk mengatasi gejolak harga, solusi yang ditempuh adalah dengan meningkatkan "supply". “Maka tidaklah aneh jika pemerintah selalu berpikir instan, yakni impor beras,” tandas Nabiel.

Dari data yang tercatat di Neraca, selama ini kebijakan impor beras diputuskan bersama dalam sidang kabinet. Biasanya impor diusulkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian setelah melihat kondisi produksi beras dan stok yang tersedia. Sementara peran Bulog hanya sebagai pelaksana saja. kam/cahyo/inung/ardi

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…