RKP dan RAPBN 2012 Jangan Bersifat "Modifikasi"

Presiden SBY Ingatkan

Jumat, 18/03/2011

Presiden SBY Ingatkan

RKP dan RAPBN 2012 Jangan Bersifat “Modifikasi”

Jakarta--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2012 jangan bersifat "modifikasi" saja. Apalagi hanya disusun sekedar berdasarkan mekanisme. "Saya tidak ingin RKP dan APBN ini disusun secara mekanistis dan seolah-olah dari tahun ke tahun hanya itu- itu saja, tambah sana tambah sini, modifikasi bagian tertentu, tapi mari benar- benar berangkat dari prioritas dan agenda yang telah kita tetapkan," katanya di Kantor Kepresidenan Jakarta, Kamis 17/3

Lebih jauh SBY berharap rancangan awal RKP 2012 beserta pagu indikatif 2012 bisa tepat sasaran. "Saya berharap RKP 2012 dan nanti APBN 2012 itu betul- betul lebih tepat dibandingkan sebelum-sebelumnya dalam arti sesuai dengan apa yang telah kita pikirkan selama ini untuk kita lakukan mulai tahun depan sampai 2014, dan utamanya tahun depan itu sendiri,"tandasnya.

Menurut Presiden, pemerintah telah beberapa kali melakukan rapat kerja pemerintah bersama jajaran pemerintah daerah, rapat kerja bersama jajaran BUMN, dan juga pertemuan- pertemuan dengan elemen usaha swasta, dan juga elemen yang lain dan dari rangkaian rapat kerja.

Dalam pertemuan itu, telah sepakat untuk menyusun RKP yang sesuai dengan tujuan dan sasaran dari pembangunan. Yaitu memecahkan masalah pembangunan yang sudah diiidentifikasi lebih tajam lagi sehingga pembangunan 2012 berhasil lebih baik, mencapai sasaran yang lebih banyak lagi. “Jangan sampai ada disconnect, ketidakberhubungan dengan apa yang pikirkan, yang kita identifikasi, yang telah kita tetapkan ini," ujarnya.

Oleh karena itu, Presiden meminta agar para menteri berjuang sepanjang memiliki argumentasi yang jelas, rasional yang kuat mengapa mengalokasi sejumlah anggaran untuk sektor- sektor yant ada dan mengapa ini menjadi prioritas dan mengapa yang ini memerlukan alokasi anggaran yang lebih besar.

Sementara itu, melihat Visi Ekonomi Indonesia 2025 yang diperkenakan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian, sebenarnya tak lepas dari peran kawasan yang bergerak secara dinamis.

Seperti diketahui pada 2008, 54% dari pertumbuhan ekspor di kawasan negara berkembang ditopang permintaan dari negara berkembang lainnya. Padahal satu dekade lalu atau 1998, angka tersebut hanya 12%. Fenomena ini tentu saja sebuah keuntungan bagi perekonomian Indonesia, sebagai negara berkembang.

China, misalnya berusaha menyeimbangkan sumber-sumber pertumbuhan perekonomian dan pada akhirnya mempengaruhi negara lainnya. Negeri Tirai Bambu merelokasi aktivitas manufakturnya dengan melirik negara-negara pemasok buruh seperti Indonesia, Bangladesh, Kamboja, India dan Vietnam.

Pesaing China di kawasan Asia, India, juga tak mau kalah. Liberalisasi perekonomian di negara ini masih terus berlanjut. Tak lama, India akan menjadi seperti China, meski saat ini masih membutuhkan foreign direct investment dan deregulasi sektor jasa. Reformasi India masih terus berlanjut, dengan kewajiban mengatasi isu subsidi energi dan perkembangan pembangunan infrastruktur.

Sejumlah restruktur jaringan produksi di Asia Timur, juga bergantung pada fragmentasi produk. Sebagaimana diketahui, 47% perdagangan di kawasan ini terdiri dari produk mesin serta 30% untuk komponen dan suku cadangnya. Fragmentasi produk tak lagi ditentukan oleh produksi berbiaya rendah.

Negara dengan pasar domestik besar seperti Indonesia, bisa melakukan kapitalisasi produk lokal untuk mempenetrasi pasar lain. Kijang Innova dan produk mie dari Indomie merupakan contoh suksesnya.

Dinamisnya kawasan ini, juga akan terlihat dari capital influx di negara berkembang seiring turunnya imbal hasil di negara berkembang. Bunga akan terus naik untuk mengantisipasi inflasi, menyebabkan aliran biaya modal di negara seperti Indonesia. **cahyo