Bencana gempa bumi dan tsunami yang baru-baru ini meluluhlantakkan pantai pesisir Jepang, diprediksi berdampak serius terhadap perekonomian regional. Menurut data sementara menyebutkan kerugian akibat bencana itu sekitar US$10 miliar atau setara Rp 88 triliun. Setelah tanggap darurat berakhir, tentu dibutuhkan dana yang lebih besar untuk pemulihan wilayah yang hancur beserta sarana dan prasarananya.

Sejumlah negara yang memiliki hubungan ekonomi dengan Negeri Sakura itu, termasuk Indonesia tentu akan terpengaruh akibat bencana tersebut.  Dana besar yang diperlukan untuk pemulihan wilayah dan berbagai sarana di Jepang Utara bisa menyebabkan Tokyo menarik komitmen bantuan berupa pinjaman berbunga lunak melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Paling tidak, proyek akan tertunda dalam hitungan waktu yang belum past, karena dampaknya akan sangat terasa pada proyek strategis.

Beberapa proyek strategis yang telah disepakati komitmennya antara lain pembangunan jalan tol akses Tanjung Priok untuk truk kontainer menuju pelabuhan. Selain itu, komitmen pinjaman senilai Rp 120 miliar yen atau Rp 12,7 triliun untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) sepanjang 15,5 km dari Lebak Bulus ke Bundaran Hotel Indonesia, serta pinjaman Rp 60 miliar yen untuk double-double track dari Manggarai ke Cikarang sejauh 32 km. Tanpa sarana tersebut, transportasi dan perekonomian kita bisa terancam stagnan.

Proyek investasi yang menggunakan mesin-mesin dari Jepang juga bakal terganggu. Tahun lalu, impor dari negeri itu didominasi oleh mesin yang mencapai angka 30%, disusul kemudian kendaraan dan komponennya 19%, peralatan listrik 11%, barang dari karet 3%, serta barang dari plastik 2%. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Jepang merupakan negara tujuan ekspor Indonesia kedua terbesar. Selama 2010 nilai ekspornya mencapai US$16,45 miliar, sedangkan impor nonmigas dari negara tersebut senilai US$16,91 miliar.  

Dampak ekonomi mungkin baru akan muncul sebulan atau tiga bulan ke depan, terutama berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor. Persoalan itu perlu segera diantisipasi supaya tidak menimbulkan kerugian yang besar di pihak kita. Bagaimana caranya agar pukulan yang tak bisa dielakkan tersebut tidak terlampau telak menimpa perekonomian kita. Pembaruan komitmen penting dilakukan, apakah ditunda dan kalau benar ditunda, sampai kapan. Dengan begitu kita bisa mencari jalan lain untuk menyelamatkan diri.

Kiranya patut dipikirkan,  bagaimana kalaupemerintah  Jepang menunda atau bahkan menarik pinjamannya karena dibutuhkan untuk pemulihan. Padahal proyek-proyek yang dibiayai merupakan kunci perputaran roda ekonomi kita. Dari segi dana, sebenarnya kita dapat  memberdayakan ratusan triliun rupiah milik dana perbankan yang mengendap di Bank Indonesia. Kerja sama antar BUMN juga perlu terus ditingkatkan dan bersinergi, terutama dalam upaya menghimpun sumber dana dan sumber daya manusia. Hikmah terpenting dari kasus bencana Jepang, adalah bagaimana agar kita tidak bergantung kepada negara lain.