Antisipasi Dampak Ekonomi Bencana di Jepang

Bencana gempa bumi dan tsunami yang baru-baru ini meluluhlantakkan pantai pesisir Jepang, diprediksi berdampak serius terhadap perekonomian regional. Menurut data sementara menyebutkan kerugian akibat bencana itu sekitar US$10 miliar atau setara Rp 88 triliun. Setelah tanggap darurat berakhir, tentu dibutuhkan dana yang lebih besar untuk pemulihan wilayah yang hancur beserta sarana dan prasarananya.

Sejumlah negara yang memiliki hubungan ekonomi dengan Negeri Sakura itu, termasuk Indonesia tentu akan terpengaruh akibat bencana tersebut. Dana besar yang diperlukan untuk pemulihan wilayah dan berbagai sarana di Jepang Utara bisa menyebabkan Tokyo menarik komitmen bantuan berupa pinjaman berbunga lunak melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Paling tidak, proyek akan tertunda dalam hitungan waktu yang belum past, karenadampaknya akan sangat terasa pada proyek strategis.

Beberapa proyek strategis yang telah disepakati komitmennya antara lain pembangunan jalan tol akses Tanjung Priok untuk truk kontainer menuju pelabuhan. Selain itu, komitmen pinjaman senilai Rp 120 miliar yen atau Rp 12,7 triliun untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) sepanjang 15,5 km dari Lebak Bulus ke Bundaran Hotel Indonesia, serta pinjaman Rp 60 miliar yen untuk double-double track dari Manggarai ke Cikarang sejauh 32 km. Tanpa sarana tersebut, transportasi dan perekonomian kita bisa terancam stagnan.

Proyek investasi yang menggunakan mesin-mesin dari Jepang juga bakal terganggu. Tahun lalu, impor dari negeri itu didominasi oleh mesin yang mencapai angka 30%, disusul kemudian kendaraan dan komponennya 19%, peralatan listrik 11%, barang dari karet 3%, serta barang dari plastik 2%. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Jepang merupakan negara tujuan ekspor Indonesia kedua terbesar. Selama 2010 nilai ekspornya mencapai US$16,45 miliar, sedangkan impor nonmigas dari negara tersebut senilai US$16,91 miliar.

Dampak ekonomi mungkin baru akan muncul sebulan atau tiga bulan ke depan, terutama berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor. Persoalan itu perlu segera diantisipasi supaya tidak menimbulkan kerugian yang besar di pihak kita. Bagaimana caranya agar pukulan yang tak bisa dielakkan tersebut tidak terlampau telak menimpa perekonomian kita. Pembaruan komitmen penting dilakukan, apakah ditunda dan kalau benar ditunda, sampai kapan. Dengan begitu kita bisa mencari jalan lain untuk menyelamatkan diri.

Kiranya patut dipikirkan, bagaimana kalaupemerintah Jepang menunda atau bahkan menarik pinjamannya karena dibutuhkan untuk pemulihan. Padahal proyek-proyek yang dibiayai merupakan kunci perputaran roda ekonomi kita. Dari segi dana, sebenarnya kita dapat memberdayakan ratusan triliun rupiah milik dana perbankan yang mengendap di Bank Indonesia. Kerja sama antar BUMN juga perlu terus ditingkatkan dan bersinergi, terutama dalam upaya menghimpun sumber dana dan sumber daya manusia. Hikmah terpenting dari kasus bencana Jepang, adalah bagaimana agar kita tidak bergantung kepada negara lain.

BERITA TERKAIT

Komitmen Jokowi Memperkuat KPK

Oleh : Nova Manurung, Pengamat Masalah Sosial Politik   Sikap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait KPK dipertanyakan, terlebih kini…

Virtual Office sebagai Tempat Pengukuhan PKP

  Oleh: Devitasari Ratna Septi  Aningtiyas, PNS Ditjen Pajak Kemenkeu Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut dengan PKP adalah pengusaha…

Swasembada Bawang Putih Bukan Ilusi

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Kebutuhan bawang putih konsumsi nasional sekitar 550.000 ton hingga…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Menelisik Sosok Firli, Ketua KPK yang Baru

  Oleh : Dwi Ayu, Pemerhati Sosial Politik   Irjen Pol. Firli Bahuri, menjadi satu – satunya calon pimpinan KPK…

Karut Marut Birokrasi dan Layanan Kemudahan Investor

    Oleh: Pril Huseno Info Bank Dunia kepada Presiden Jokowi terkait 33 perusahaan China yang hengkang dari negaranya, dan…

Jurus Jitu Dongkrak Pertumbuhan via FDI Berbasis Ekspor

  Oleh: Roni Agung, Staf Bea Cukai Cikarang Kemenkeu Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan mencapai kisaran 5,3%. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan Foreign Direct Investment…