Perlu Kebijakan Strategis Hadapi Kelas Menengah - Bank Dunia Minta Indonesia

Bank Dunia Minta Indonesia

Perlu Kebijakan Strategis Hadapi Kelas Menengah

Jakarta, Bank Dunia dalam analisanya memperkirakan jumlah kelas menengah Indonesia bertambah sekitar 7 juta jiwa sejak 2003-2010. Oleh karena itu pemerintah diminta menyusun kebijakan strategis untuk menghadapi kelas menengah tersebut. "Karena itu Pemerintah Indonsia harus mampu menyusun kebijakan jangka menengah yang mampu memenuhi permintaan-permintaan tersebut," kata Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, Stefan Koeberle dalam rilis yang diterima Neraca,16/3.

Koeberle menambahkan 7 juta jiwa itu masuk menjadi kelompok berpenghasilan menengah bawah setiap tahun sejak 2003. Alasanya hal itu merujuk kepada masyarakt dengan pengeluaran yang berkisar 2-20 dolar AS atau setara Rp 17.600-Rp 176.000 per hari per kapita. "

Lebih jauh kata Selama 10 tahun terakhir, lanjut Koeberle, jumlah kelas menengah di Indonesia tumbuh pesat. Posisi ini sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mendukung pertumbuhan inklusif yang bertujuan memangkas ketimpangan antar kelas. Namun, kebijakan ini terancam oleh tingginya harga komoditas seperti minyak mentah dan bahan pangan.

Oleh karena itu, Koeberle memprediksi kelas menengah ini akan lebih banyak mengonsumsi dan mau membayar lebih tinggi untuk pelayanan yang prima di masa depan. "Melihat ke depan, bertambah besarnya kelas menengah Indonesia akan mengakibatkan perubahan yang mendalam," paparnya.

Bank Dunia mencatat, harga komoditas dunia terus meningkat. Banyak di antaranya yang telah sebanding atau lebih tinggi dari nilai tertingginya pada 2008. Contohnya, harga energi saat ini 28 persen lebih tinggi year on year sampai Februari lalu. Sementara, komoditas pangan naik 17 persen dibandingkan harga tertinggi pada 2008.

Koeberle mengatakan, peningkatan harga minyak akan menjadikan biaya subsidi menjadi lebih tinggi yang hanya menguntungkan masyarakat yang lebih mampu, termasuk kelas menengah tadi. Dia menyambut baik rencana Pemerintah memperbaiki target subsidi ini. "Hal ini akan memberikan ruang untuk membiayai bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan," ucapnya.

Ditempat terpisah, Kementerian Koordinator Perekonomi membeberkan visi ekonomi Indonesia 2011-2025. Secara garis besar, kajian ini menggali seputar kesempatan dan tantangan perekonomian yang dihadapi Indonesia. Terutama di kancah global, dimana Tanah Air termasuk kawasan Asia yang berkembang dengan cepat.

Visi 2025 memuat pendekatan-pendekatan yang akan dilakukan pemerintah. Diantaranya strategi transformasi ekonomi, target distribusi dan pengembangan delapan program utama.

Tentu saja, juga dimuat mengenai kebutuhan infrastruktur dalam negeri serta strategi implementasi visi-visi tersebut. Seperti apa isinya, akan kami muat berseri dalam tulisan-tulisan selanjutnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Dunia Usaha Dimintai Dukungan Hadapi Diskriminasi Sawit UE

NERACA Jakarta – Pemerintah Indonesia menggandeng dunia usaha asal Uni Eropa untuk ikut membantu proses negosiasi dan diplomasi kepada UE…

KAMPANYE HITAM KELAPA SAWIT - Indonesia Siapkan 5 Sikap Tegas Hadapi UE

Jakarta-Pemerintah Indonesia akan menempuh segala cara untuk menentang rencana kebijakan Uni Eropa tersebut, bahkan akan membawanya ke forum WTO, jika…

Niaga Komoditas - Indonesia Berpotensi Membawa Kebijakan Sawit Uni Eropa ke WTO

NERACA Jakarta – Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pihaknya berpotensi untuk membawa kebijakan diskriminatif terhadap minyak kelapa sawit yang dikeluarkan oleh…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Data Eksplorasi Migas Indonesia Masih Lemah

  NERACA   Jakarta - Anggota legislatif Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai bahwa sistem data eksplorasi minyak dan…

Imperva Bangun Scrubbing Center di Jakarta

    NERACA   Jakarta - Imperva Inc, perusahaan cybersecurity mengumumkan hadirnya DDoS Scrubbing Center pertama di Indonesia. Menurut Wakil…

Pemda Diminta Lapor Penggunaan Dana DBHCT

  NERACA   Karawang - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melaporkan penggunaan dana…