Daerah “Berinflasi” Rendah Perlu Mendapat Reward

Daerah “Berinflasi” Rendah Perlu Mendapat Reward

Jakarta,

Daerah-daerah yang bisa mengendalikan inflasi perlu mendapat rewars. Ini sebagai bentuk kepercayaan pemerintah dimana kepala daerah telah serius mengurus daerahnya. Alasannya masalah inflasi di negara-negara berkembang bukan saja persoalan moneter. Namun lebih dari itu. “Suatu saat nanti, ada sistem penghargaan untuk daerah-daerah yang bisa mengendalikan inflasi dan ketahanan pangan," kata Wakil Presiden, Boediono dalam sambutan di acara Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Borobudur Jakarta, 16/3.

Menurut Wakil Presiden Boediono, pemberian penghargaan (reward) tersebut agar public mengetahui mana kepala yang berprestasi dan mana yang tak mampu. Sehingga penilaian itu sebagai indicator kinerja dalam kehidupan demokrasi. "Prestasi daerah perlu kita sampaikan ke publik, itu sangat baik bagi kehidupan demokrasi kita,” tambahnya.

Namun soal bentuk reward tersebut, lanjut Boediono, pemerintah sedang mengkaji lebih dalam, apakah dalam bentuk financial sebagai stimulus pembangunan atau non financial."Penghargaan bisa non finansial, tapi lebih dari itu saya ingin bicarakan barangkali penghargaan yang lebih dari itu,”tandasnya.

Menurutnya, dalam mengendalikan inflasi tidak bisa hanya dilakukan dari sisi moneter saja. Namun, harus menjaga keseimbangan antara arus uang dan arus barang. "Negara berkembang tidak hanya moneter, tapi keseimbangan arus uang dan arus barang. Kalau dua-duanya seimbang, inflasi bisa kita kendalikan. Menyatukan ini memang mutlak untuk negara berkembang, harus berdua," ujarnya.

Lebih jauh kata Boediono, inflasi berpengaruh ke segala sektor, misalnya suku bunga. "Inflasi ini pengaruhnya kemana-mana. Ke suku bunga. Nah, kalau inflasi rendah maka suku bunga juga rendah dan dunia usaha menikmati biaya yang murah," tandasnya.

Yang jelas, kata Guru Besar FE UGM ini, inflasi juga berdampak langsung pada ketahanan pangan. Sehungga ujung-ujung kepada factor kesejahteraan. “Ini bukan soal moneter, tapi soal kesejahteraan masyarakat. Inflasi berdampak langsung terhadap pangan," imbuhnya.

Ditempat yang sama Menko Perekonomian Hatta Rajasa mendesak agar daerah-daerah yang berpotensi mendorong tingginya inflasi diatas rata-rata perlu dipublikasikan. Berdasarkan catatan selama 2011-2014 inflasi nasional yang tercatat berada pada kisaran 5% plus minus 1%. Namun, masih banyak daerah yang mencatat inflasi di atas rata-rata nasional. “Daerah yang perlu mendapatkan catatan perlu dibongkar," katanya.

Adapun beberapa daerah yang mencatat inflasi di atas rata-rata nasional adalah Padang, Dumai, Lampung, Cilegon, Tasik, Jember, Probo, Kupang, Maumere, Pontianak, Banjarmasin, Palu, Samarinda, Kendari, Pare-pare, dan Bima. "Daerah-daerah ini mengalami masalah produksi, distribusi, perlu dicarikan jalan keluar," tukas Hatta.

Dikatakan Hatta, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, serta karakteristik tiap daerah yang berbeda membuat sumber tekanan inflasi juga berbeda. "Terkadang ekspektasi tinggi, seperti calon kepala daerah berjanji UMR (upah minimum regional) naik dua kali lipat. Harga segera menyesuaikan, padahal belum ada apa-apa. Hematlah kata-kata yang bisa mendorong inflasi," tambahnya.

Oleh karena itu, Ketua umum PAN ini mengajak semua pihak baik daerah maupun pusat untuk bekerja sama dalam menjaga kecukupan pangan agar laju inflasi bisa terkendali. "Khusus volume, jaga kecukupan pangan. Hindarkan pungutan tidak perlu yang bisa menaikkan harga. Penyaluran raskin harus tepat waktu, karena sampai April ada 4 kali penyaluran. Jika ada gejolak harga, jangan malu meminta operasi pasar," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Ini yang Perlu Anda tahu Sebelum Beli Tiket Murah

Berburu tiket murah sebelum bepergian memang menarik demi menghemat biaya perjalanan, tapi bagaimana agar semua bejalan lancar dan menyenangkan. Perusahaan…

Penyaluran KUR Di Papua Masih Rendah

    NERACA   Papua - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua menyebut penyaluran program Kredit Usaha Rakyat…

KI Jabar Terima 2700 Pengaduan Sengketa Informasi - KI Dorong UU Keterbukaan Informasi Berjalan Baik di Daerah

KI Jabar Terima 2700 Pengaduan Sengketa Informasi KI Dorong UU Keterbukaan Informasi Berjalan Baik di Daerah  NERACA Sukabumi - Sebanyak…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PII Dorong Pemda Manfaatkan Skema KPBU

  NERACA   Jakarta - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) mendorong agar Pemerintah Daerah (Pemda) memanfaatkan skema Kerjasama Pemerintah dan…

IIF Dapat Kucuran Rp1 triliun dari JICA - Untuk Bangun Infrastruktur

    NERACA   Jakarta - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menandatangani perjanjian pinjaman sebesar ¥ 8.000.000.000 atau sekitar Rp…

Pasar Tekstil Tanah Abang Melesu

  NERACA   Jakarta - Penjualan tekstil di Pasar Tanah Abang masih lesu, sehingga beberapa pedagang pakaian jadi pun terpaksa…