Daerah “Berinflasi” Rendah Perlu Mendapat Reward

 Jakarta,

Daerah-daerah yang bisa mengendalikan inflasi perlu mendapat rewars. Ini sebagai bentuk kepercayaan pemerintah dimana kepala daerah telah serius mengurus daerahnya. Alasannya masalah inflasi di negara-negara berkembang bukan saja persoalan moneter. Namun lebih dari itu. “Suatu saat nanti, ada sistem penghargaan untuk daerah-daerah yang bisa mengendalikan inflasi dan ketahanan pangan," kata Wakil Presiden, Boediono dalam sambutan di acara Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Borobudur Jakarta, 16/3.

 Menurut Wakil Presiden Boediono, pemberian penghargaan (reward) tersebut agar public mengetahui mana kepala yang berprestasi dan mana yang tak mampu. Sehingga penilaian itu sebagai indicator kinerja dalam kehidupan demokrasi. "Prestasi daerah perlu kita sampaikan ke publik, itu sangat baik bagi kehidupan demokrasi kita,” tambahnya.

 Namun soal bentuk reward tersebut, lanjut Boediono, pemerintah sedang mengkaji lebih dalam, apakah dalam bentuk financial sebagai stimulus pembangunan atau non financial."Penghargaan bisa non finansial, tapi lebih dari itu saya ingin bicarakan barangkali penghargaan yang lebih dari itu,”tandasnya.

 Menurutnya, dalam mengendalikan inflasi tidak bisa hanya dilakukan dari sisi moneter saja. Namun, harus menjaga keseimbangan antara arus uang dan arus barang. "Negara berkembang tidak hanya moneter, tapi keseimbangan arus uang dan arus barang. Kalau dua-duanya seimbang, inflasi bisa kita kendalikan. Menyatukan ini memang mutlak untuk negara berkembang, harus berdua," ujarnya.

 Lebih jauh kata Boediono, inflasi berpengaruh ke segala sektor, misalnya suku bunga. "Inflasi ini pengaruhnya kemana-mana. Ke suku bunga. Nah, kalau inflasi rendah maka suku bunga juga rendah dan dunia usaha menikmati biaya yang murah," tandasnya.

 Yang jelas, kata Guru Besar FE UGM ini, inflasi juga berdampak langsung pada ketahanan pangan. Sehungga ujung-ujung kepada factor kesejahteraan. “Ini bukan soal moneter, tapi soal kesejahteraan masyarakat. Inflasi berdampak langsung terhadap pangan," imbuhnya.

 Ditempat yang sama Menko Perekonomian Hatta Rajasa mendesak agar daerah-daerah yang berpotensi mendorong tingginya inflasi diatas rata-rata perlu dipublikasikan. Berdasarkan catatan selama 2011-2014 inflasi nasional yang tercatat berada pada kisaran 5% plus minus 1%. Namun, masih banyak daerah yang mencatat inflasi di atas rata-rata nasional.   “Daerah yang perlu mendapatkan catatan perlu dibongkar," katanya.

 Adapun beberapa daerah yang mencatat inflasi di atas rata-rata nasional adalah Padang, Dumai, Lampung, Cilegon, Tasik, Jember, Probo, Kupang, Maumere, Pontianak, Banjarmasin, Palu, Samarinda, Kendari, Pare-pare, dan Bima. "Daerah-daerah ini mengalami masalah produksi, distribusi, perlu dicarikan jalan keluar," tukas Hatta.

 Dikatakan Hatta, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, serta karakteristik tiap daerah yang berbeda membuat sumber tekanan inflasi juga berbeda. "Terkadang ekspektasi tinggi, seperti calon kepala daerah berjanji UMR (upah minimum regional) naik dua kali lipat. Harga segera menyesuaikan, padahal belum ada apa-apa. Hematlah kata-kata yang bisa mendorong inflasi," tambahnya.

 Oleh karena itu, Ketua umum PAN ini mengajak semua pihak baik daerah maupun pusat untuk bekerja sama dalam menjaga kecukupan pangan agar laju inflasi bisa terkendali.  "Khusus volume, jaga kecukupan pangan. Hindarkan pungutan tidak perlu yang bisa menaikkan harga. Penyaluran raskin harus tepat waktu, karena sampai April ada 4 kali penyaluran. Jika ada gejolak harga, jangan malu meminta operasi pasar," pungkasnya. **cahyo