Jakarta— Total utang pemerintah Indonesia yang mencapai Rp1859,43 triliun hingga Maret 2012 dinilai lebih banyak karena tekanan asing. Artinya, ada intervensi asing dalam pengelolaan utang pemerintah. Ironisnya, dalam tiga bulan terakhir jumlah utang tersebut meningkat Rp 55,94 triliun dari posisi akhir 2011. Pemerintah pun mengakui utang baru untuk menutup utang lama, atau yang lazim dikenal dengan sebutan manajemen "gali lubang tutup lubang".

NERACA

“Manajemen utang Indonesia disetir oleh donor dari luar yaitu pihak asing, Indonesia dipaksakan untuk berutang. Utang timbul bukan dikarenakan kebutuhan tetapi dipaksakan untuk berutang dari luar negeri,” kata ekonom FEUI Eugenia Mardanugraha kepada Neraca, Kamis (26/4).

Menurut dia, buruknya manajemen utang ini membuat perekonomian Indonesia tidak sehat. “Hal ini tidak bagus bagi perekonomian Indonesia apabila kiat tetap berhutang. Karena akan menghambat pembangunan di Indonesia. Yang perlu di sadari, bagaimanapun juga, utang tetap harus dibayar,”terangnya.

Lebih jauh Eugenia mendesak pemerintah lebih berani bernegosiasi terhadap negara-negara asing guna menghentikan utang luar negeri. “Pemerintah harus berani negoisasi kepada asing untuk menghentikan pemberian utang kepada Indonesia,” tegasnya.

Oleh karena itu, kata Dosen FEUI ini, pembangunan yang berjalan ini harus menggunakan anggaran seefisien mungkin. “Lakukan efisiensi anggaran atau hemat, dan masyarakat harus hidup sederhana khususnya pejabat negara,” ucapnya

Salah satu solusinya, lanjut Eugenia, pemerintah berani menaikkan pajak penghasilan bagi kalangan berpenghasilan tinggi. Ssehingga dapat digunakan untuk bayar utang. “Dengan menaikkan pajak penghasilan dari 15% menjadi 35% maka dari range 20% dapat digunakan untuk membayar utang. Sehingga bisa bebas utang. Untuk saat ini, menaikkan pajak penghasilan merupakan cara yang simpel menanggulangi untuk Indonesia tidak berhutang,”ungkapnya.

Cara pemerintah mengelola utangnya saat ini, menurut Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan, adalah melalui metode "gali lubang tutup lubang".

"Kalau mekanisme pelunasan utang dengan cara konvensional yang dilakukan oleh pemerintah saat ini seperti itu terus menerus, maka tujuh turunan utang itu nggak bakalan lunas," ujarnya kemarin.

Cara yang non-konvesional menurut Dani adalah dengan cara menghapus utang-utang luar negeri kita yang dihasilkan dari investasi-investasi negara maju di Indonesia. 

"Yang kedua adalah bagaimana kita menghentikan pembayaran utang bunga obligasi rekapitulasi perbankan. Setiap tahun kita membayar Rp 50 triliun- Rp60 triliun, membayar bunga obligasi itu kepada Bank Mandiri, BNI, BRI, Niaga, dan lain-lain," ujarnya.

Dominasi Asing

Dani mengingatkan, jika pemerintah masih terus melakukan cara seperti sekarang ini, dikhawatirkan bisa menjerumuskan ekonomian negara ke dalam dominasi negara-negara asing.

Secara terpisah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) menegaskan pemerintah tak mau menambah utang, apalagi hanya untuk menambal subsidi BBM dan listrik. "Bisa saja kita menutup anggaran dengan mencari utang baru untuk menutup defisit, tetapi itu tidak kita pilih. Kita tidak ingin membebani pemerintahan mendatang dan anak cucu kita," ujarnya kemarin.

Menurut SBY, jika pemerintah tidak melakukan apa-apa terhadap batalnya kenaikan harga BBM subsidi, maka anggaran subsidi bakal jebol. "Jika masalah APBN 2012 kita biarkan saja, maka subsidi jebol dan APBN tidak aman. Oleh karena itu kita memerlukan solusi. Apa solusinya? Tidak banyak opsi yang tersedia. Kita bekerja satu bulan ini terus menerus, mencari mengolah dan mencari opsi apa," ujarnya

Sebelumnya, Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu Rahmat Waluyanto menolak dikatakan utang pemerintah makin menggelembung. “Saya keberatan kalau dikatakan utang Indonesia semakin membengkak. Karena kita berutang itu sangat selektif," tegasnya

Rahmat mengatakan, pemerintah masih berutang adalah karena anggaran terus mengalami defisit. Kemudian pemerintah juga memerlukan utang-utang baru baru untuk menutup utang lama. “Yang kedua kita perlu refinancing utang-utang lama, kita menerbitkan utang baru yang terms and condition-nya lebih bagus, murah (bunganya), jangka waktunya lebih panjang sehingga mengurangi potensi risiko, misalnya risiko gagal bayar," ujarnya.

Lebih lanjut lagi Rahmat meyakini negara maju sekalipun pasti memiliki utang, karena utang merupakan salah satu instrumen negara dalam membangun pasar modal. "Negara yang mengalami surplus dalam anggarannya juga tetap menerbitkan surat berharga negara, Singapura, Malaysia, bahkan negara maju yang lain anggarannya masih surplus, mereka masih menerbitkan Surat Utang Negara karena itu dibutuhkan untuk pengembangan pasar keuangan," pungkasnya.

Sementara itu, ekonom EC- Think, Telisa Aulia Falianty menilai penerbitan global bond, alias surat utang negara guna menutup utang lama dinilai bukan langkah yang tepat. Ini cenderung gali lubang tutup juga. Sehingga malah tidak produktif.  “Apalagi, dengan  penerbitan global bond memiliki peluang menjadi langkah tidak produktif,” katanya, Kamis.

Lagi pula, kata Telisa lagi, pemerintah hingga saat ini tak memiliki agenda yang jelas terkait penyampaian kepada publik soal alokasi dana utang. “Pemerintah lebih banyak memaparkan anggaran belanja pegawai. Tapi enggan menunjukkan komitmen untuk penguatan ekonomi secara keseluruhan,” tambahnya.

Menurut Telisa, Investor diperkirakan tak mau terperangkap pada surat utang jangka panjang yang ditawarkan pemerintah. Alasanya beban utang swasta tidak dimasukkan pemerintah dalam penghitungan rasio utang terhadap produk domestik bruto.

Berdasarkan  catatan Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, terungkap total utang pemerintah Indonesia hingga Maret 2012 mencapai Rp 1.859,43 triliun, naik Rp 55,94 triliun dari posisi di akhir 2011 yang nilainya Rp 1.803,49 triliun. Secara rasio terhadap PDB, utang pemerintah Indonesia berada di level 25,7% pada Maret 2012. Utang pemerintah tersebut terdiri dari pinjaman Rp 612,77 triliun dan surat berharga US$ 1.246 triliun. Jika menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp 7.226 triliun, maka rasio utang Indonesia per Februari 2012 Maret sebesar 25,7%.

Diakui Telisa, beban utang sebesar itu cukup berat. Padaha pemerintah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi angka maupun kualitas, tidak hanya bergantung pada utang yang bisa memberatkan rakyat. “Yang perlu dikerjakan pemerintah itu, meningkatkan produktivitas agar dapat membayar utang-utang negara yang kian lama makin membengkak, tapi bukan karena hutang baru, karena SUN nya itu,” ujarnya.

Sedangkan peneliti Indef Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika mengaku sepakat tak perlu menambah utang baru. Karena negara bisa menaikan pendapatan tax ratio 15% dari yang saat ini sudah ada.  “Misalnya, optimalkan pendapatan SDA melalui renegosiasi kontrak karya pertambangan, dan pangkas birokrasi boros,”ucapnya

Soal penghapusan utang, lanjut Erani, sudah pernah diusulkan yang telah dibuat. “Dulu jaman IMF. Saat ini seharusnya Indonesia harus bisa menegosiasi reschedule waktu pembayaran hutang,”paparnya