Pengawasan Lemah, Pembatasan BBM Boroskan Anggaran

NERACA

Jakarta – Rencana pemerintah memberlakukan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada awal Mei mendatang masih dipertanyakan efektivitasnya di lapangan. Pasalnya, cara pemerintah mengawasi pembatasan BBM bersubisidi masih dinilai lemah oleh kalangan pengamat.

Menurut pengamat migas Kurtubi, bila kebijakan pembatasan BBM Subsidi ini diteruskan maka akan memakan biaya yang sangat mahal, masif, dan ribet dalam hal pengawasan. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak perlu diterapkan karena memang sudah salah.

“Kalau BBM subsidi naik, maka rakyat yang memakai mobil di atas 1.500 cc harus mengeluarkan cost dua kali lipat. Selain itu penyelundupan premium bakal makin banyak. Dari awal memang kebijakan ini salah dan melanggar konstitusi,”katanya kepada Neraca, Kamis (26/4).

Bahkan Kurtubi menilai, kebijakan pembatasaan BBM bersubsidi telah melanggar konstitusi. Hal ini berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 yang mengatur bahwa penetapan harga BBM dalam negeri tidak boleh diserahkan kepada mekanisme harga pasar bebas.

Oleh karena itu, dia mengingatkan putusan MK tidak menghendaki harga BBM ditetapkan berdasarkan referensi harga pasar. "Kalau dipaksakan bisa melanggar konstitusi. Karena putusan ini sifatnya final dan mengikat. Jangan diterapkan dong,” tambahnya.

Tak hanya itu, kalau ingin mengurangi subsidi, pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur gas. Selain itu, ekspor gas ke luar negeri harus segera dihentikan, apalagi diekspor dengan harga yang sangat murah, khususnya ke ke China dan Korea.

Sementara Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengritik keras sikap pemerintah yang masih keras kepala menempuh kebijakan pembatasan BBM bersubisidi. Alasannya, masyarakat Indonesia masih belum bisa memberlakukan pembatasan dalam model apapun termasuk untuk BBM. "Masalahnya bukan siap atau tidak siap. Tapi sulit untuk direalisasikan. Negara kita ini karakternya di lapangan sulit untuk menyesuaikan pembatasan dalam bentuk apapun itu namanya,”cetusnya.

Negara ini, kata Tulus, tipe negara tidak komit dengan pembatasan karena sudah tertanam karakter yang salah. Menurut dia, bagaimana bisa tertata baik jika koruptor saja masih tinggi, tentunya pasti ada jalan untuk berbuat curang.

Selain itu, lanjutnya, tingkat kesadaran terhadap kebijakan yang sudah dibuat saja rendah. Indonesia karena penduduknya majemuk. “Artinya secara realitas sulit untuk direalisasikan kebijakan pembatasan. Seharusnya pemerintah jangan gampang main adopsi sana sini. Lihat juga negara kita seperti apa backgroundnya. Beda kan kalau dibandingkan. Artinya kebijakan luar itu kalau mau diterapkan yang tata dulu lingkungan sesuai kondisi mereka", jelasnya.

Naikan Harga BBM

Karena itu, kata Tulus, dari pada pembatasan BBM bersubisidi yang berpotensi terjadi kebocoran, maka jalan yang sesuai untuk kondisi ekonomi dan karakter masyarakat Indonesia saat ini yakni menaikan harga BBM. "Kalau tujuan menekan subsidi, satu-satunya jalan terbaik untuk saat ini kalau dibanding dengan pembatasan dan kenaikan. Ya kenaikan. Karena itu signifikan untuk mengurangi kebocoran, penggelapan maupun spekulasi yang dikhawatirkan terjadi setelah pembatasan", tegasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Direktur Eksekutif Studi Sumber Daya Alam Indonesia (IRES) Marwan Batubara, pengawasan pembatasan seperti itu repot dan seharusnya lebih kepada kesadaran saja, “Cara pembatasan BBM bersubidi dengan stiker, stiker bisa dipalsukan, dengan kontrol langsung ke SPBU, SPBU nya bisa disogok. Pembatasan seperti itu tidak akan efektif dan tidak optimal pelaksanaannya. Saya tidak terlalu yakin pengawasn itu akan berhasil. Namun, kita jalani saja sambil berharap konversi BBM ke BBG itu benar-benar bisa terealisasi,”tandasnya.

Marwan juga sepakat, menaikkan harga BBM lebih baik dibandingkan membatasi subsidi tetapi harga tidak naik. Alasannya, orang-orang yang mampu membayar lebih itu justru tetap memilih BBM bersubsidi, bukannya beralih ke pertamax.

Menurut Marwan, pembatasan BBM bersubsidi dinilai tidak akan berat apabila ada infrastruktur konversi BBM ke BBG. Kemudian rencana pembatasan BBM bersubisidi saja sudah menuai kebocoran karena penyelundupan lantaran perbedaan harga yang jauh dengan pertamax.

Maka dari itu, Marwan menolak tegas pembatasan BBM bersubsidi karena menuai mudharat ketimbang manfaatnya. Pasalnya, pembatasan BBM bersubsidi sudah pasti rawan diselundupkan oleh orang-orang yang harusnya membeli pertamax.

Diakui pula Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi, model pembatasan BBM bersubsidi dengan mengujicobakan stiker yang dilakukan BPH Migas banyak kekurangannya. Lantaran stiker tersebut mudah pudar, gampang luntur, mudah dipalsukan dan lain sebagainya. “Apalagi kita tahu orang indonesia itu sangat pintar mencari celah,”ujarnya.

Meski demikian, dia tidak tahu bagaimana pengawasan ideal. Hanya saja, apapun sistem pengawasan yang akan dilakukan nanti yang penting pengawasannya itu harus simpel, mudah dilaksanakan dan tidak mudah untuk menghasilkan sejumlah kecurangan. didi/maya/ahmad/ardi/bani

Related posts