Oleh Munib Ansori

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Kebodohan pemerintah tampak begitu telanjang manakala dikaitkan dengan penjualan gas ke luar negeri. Sudah tahu negara rugi negara ratusan triliun selama bertahun-tahun, pemerintah sampai detik ini tak pernah menggubris kritikan pedas pengamat migas yang mendorong penghentian ekspor gas yang dilakukan dengan harga supermurah dibanding harga pasar.

Bayangkan saja, ekspor gas bumi ke China selama bertahun-tahun dipatok dengan harga hanya US$ 4 per mmbtu (million metric british thermal unit). Padahal harga pasar gas dunia saat ini adalah US$ 20 per mmbtu. Dari fakta tentang disparitas harga itu, maka tidak heran jika BPH Migas belum lama ini melaporkan ekspor gas yang dilakukan pemerintah telah merugikan negara sekitar Rp 183 triliun per tahun.

Kendati Indonesia memiliki 3,18 triliun meter kubik cadangan gas dan merupakan salah satu negara yang berada di peringkat atas dalam hal cadangan gas, dalam hukum dagang di jagat manapun, rendahnya harga jual di atas telah merugikan negara hingga lima kali lipat. Karena itu, pemerintah mesti tegas merenegoisasi paksa kontrak gas, khususnya ke China dan Singapura, kalau para pembeli gas itu tidak mau menaikkan harga beli sesuai harga pasar.

Memang benar, penghentian ekspor gas bakal memunculkan sejumlah resiko. Namun, lebih baik Indonesia membayar denda pada China atau Singapura jika mereka membawa kasus itu ke Pengadilan Arbitrase Internasional. Pemerintah jangan jadi pengecut. Tapi sebaliknya, berani “perang” melawan asing untuk menyudahi penzoliman ini. Maka, saat ini juga pemerintah harus menyiapkan sejuta amunisi untuk melawan mekanisme yang memang akan menyulitkan di tingkat internasional.

Kita harus jujur mengakui, carut-marut ekspor gas saat ini merupakan buah dari kebijakan berlumuran dosa di masa lalu. Kenapa waktu membuat kontrak, harga jual sengaja dibuat secara flat. Padahal pemerintah tahu persis, harga gas mengikuti harga minyak dunia. Harusnya pemerintah membuat aturan jual beli yang longgar dan cerdas dengan mengikuti harga minyak dunia.

Sesungguhnya poin-poin di kontrak penjualan gas yang dibuat di masa lalu memang berbanding lurus dengan betapa lemahnya politik dagang Indonesia. Kenyataannya, di ujung dunia mana pun, tidak ada aturan baku harga jual harus flat. Pemerintah seperti sengaja membuat kontrak hanya untuk tujuan jangka pendek, misalnya satu tahun anggaran. Padahal kalau bicara soal migas, harus berpikir jangka panjang, yakni 10-100 tahun ke depan.

Di lain pihak, karena negosiator kita bodoh dan mudah “masuk angin”, maka poin-poin di kontrak perdagangan secara sistematis dibuat untuk merugikan Indonesia. Lalu yang jelas diuntungkan adalah pihak asing, sementara negara sendiri semakin buntung. China dan Singapura sebagai tujuan ekspor utama menangguk untung besar. Selain dapat harga gas yang murah-meriah, kekayaan perut bumi pertiwi itu dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun industri mereka. Dan yang lebih miris, barang-barang hasil industri mereka itu kini malah “menghajar” produk lokal di pasar Indonesia. Memprihatinkan!