Menyimak laporan Food Price Watch, sebuah lembaga di bawah naungan Bank Dunia, harga semua bahan makanan pokok meningkat sejak Desember 2011 hingga Maret 2012, kecuali beras yang dinilai masih memiliki pasokan melimpah dan terjadi kompetisi ketat antar eksportir.

Kenaikan harga pangan global ini a.l. terjadi akibat kenaikan harga minyak global, kondisi cuaca yang tidak menentu, dan kuatnya permintaan impor pangan dari Asia. Jelas, hal ini akan mengganggu stabilitas ketahanan pangan di regional maupun Indonesia.  

Ketahanan pangan kita ternyata sangat rapuh. Ini sebagai akibat tidak jelasnya politik pertanian yang dianut negeri ini. Kian hari kita kian tergantung pada impor untuk pemenuhan pangan nasional. Mulai dari pangan pokok beras, jagung, hingga buah-buahan, sayur-sayuran, aneka lauk-pauk (daging, telur, ikan) hingga susu. Bahkan, garam pun harus kita impor. Maka, masuklah kita dalam situasi “jebakan pangan” yaitu ketergantungan terhadap negara lain.

Mengapa kebutuhan pangan tidak sanggup dipenuhi sendiri? Ada berbagai faktor penyebabnya. Produktivitas adalah salah satunya. Produktivitas sudah rendah, bahkan cenderung terus menurun. Misalnya, produktivitas kedelai rata-rata hanya 1,19 ton per ha. Ini berbeda dengan di AS, Argentina, India dan China yang bisa mencapai 2 ton per ha. Begitu pula dengan beras yang saat ini kita berada pada peringkat ke-29 jauh di bawah Australia, Jepang dan China.

Kita melihat produktivitas rendah akibat pilihan terhadap metode peningkatan produksi didikte oleh kepentingan industri pertanian negara maju, bukan oleh pertimbangan ketepatan dengan kondisi setempat. Revolusi pangan yang berarti penggunaan bibit unggul baru dimaksudkan agar hasil panen per ha dapat ditingkatkan dan masa panen dapat dipersingkat.

Namun di lapangan, bibit unggul ini selalu membutuhkan pengairan, pupuk, dan anti hama (pestisida). Padi adalah contoh nyata kasus ini. Bibit baru yang digunakan oleh revolusi pangan rentan terhadap hama dan oleh karenanya memerlukan lebih banyak pestisida. Di kebanyakan negara berkembang, pestisida yang digunakan berkadar tinggi,seperti DDT, aldrin. Sementara di negara industri telah dilarang penggunaannya.

Pasar pestisida dunia didominasi oleh perusahaan besar. Sepuluh perusahaan besar menguasai 60% pasaran dunia. Mereka mengambil keuntungan terutama dari program bantuan pertanian FAO (Organisasi Pangan Sedunia), Bank Dunia, dan bank-bank pembangunan regional lainnya. Mereka terorganisasi dalam sebuah badan bernama Industry Cooperative (ICP) yang mempunyai lobi-lobi berpengaruh atas kebijakan pertanian FAO.

Industri pertanian negara maju berkepentingan agar negara berkembang menerima bibit-bibit unggul yang mereka tawarkan (yang tidak dapat berkembang tanpa penggunaan pupuk dan pestisida). Perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi bahan kimia dan makanan menguasai pembibitan dan perdagangan bibit unggul. Di antaranya Pfizer, Ciba-Geigy, Sandoz, Monsanto, Upjohn, Sandoz, Shell, Cargill, ITT, General Foods. Ini jelas ada keterkaitan antara kebijakan pangan di dalam negeri dengan kepentingan perusahaan asing tersebut.

Keberpihakan pemerintah terhadap pertanian yang menyediakan kebutuhan pangan sering kalah oleh industri atau pertanian berorientasi ekspor yang menghasilkan devisa untuk membiayai impor (termasuk impor barang mewah). Selain itu, Bank Dunia, IMF, dan lembaga bantuan internasional lainnya terus mendesak negara-negara berkembang untuk meningkatkan ekspornya demi kelancaran pembayaran bunga dan cicilan utangnya.

Tidak mengherankan, jika dana dan perhatian terhadap pertanian tanaman pangan untuk kebutuhan sendiri (food crops) sering tersisihkan oleh tanaman untuk dijual (cash crops). Sebagai contoh, dana penelitian untuk menghasilkan bibit unggul lokal sangat minim, akibatnya bibit lokal selalu kalah bersaing dengan bibit unggul dari luar. Semua itu mengakibatkan menurunnya produksi bahan pangan yang pada akhirnya akan mengguncang ketahanan pangan nasional. Ini tantangan buat petinggi pemerintah Indonesia.