Biaya Pencetakan Uang Capai Triliunan

NERACA

Jakarta – Bank Indonesia mengungkapkan biaya produksi pencetakan uang baru guna menggantikan uang lusuh yang ditarik BI dari masyarakat mencapai triliunan rupiah. “Jadi kami tiap tahun harus tarik uang-uang lusuh kemudian mengeluarkan biaya produksi cetak uang lagi. Itu bisa triliunan,” kata analis Madya Senior Tim Pengembangan Instrumen Pembayaran Direktorat Akunting Sistem Pembayaran BI, Imaduddin Sahabat kepada wartawan usai diskusi mengenai E-Money di Jakarta, Kamis (26/4).

Imaduddin menambahkan perilaku masyarakat Indonesia dalam memperlakukan mata uang makin memprihatinkan. Masalahnya, budaya masyarakat Indonesia saat ini masih rendah dalam memperlakukan rupiah. “Susah masyarakat kita. Uang kartal dilipat, disteples. Ada lagi uang koin yang tahan lama dibuat kerajinan, patung. Itu salah,” tambahnya.

Akibat perilaku masyarakat ini, kata Imaduddin lagi, menyebabkan bank sentral tiap tahunnya harus menarik rupiah tak layak untuk dilakukan revitalisasi dengan biaya cetak yang tinggi. “Biayanya nomor dua setelah operasi moneter. Sangat efektif untuk pangkas biaya cetak uang,” tegasnya

Untuk itu, kata Imaduddin, BI mulai mendorong perilaku less cash society (non tunai) untuk menekan biaya cetak uang. Bahkan penggunaan non tunai ini bisa memangkas pemborosan anggaran pencetakan. Karena itulah pada 2012 ini, BI mulai gencar menyiapkan model bisnis E-Money. Meski survei BI 2011 menyebutkan hanya 1% atau sekitar 10 juta masyarakat Indonesia yang tertarik menggunakan e-money.

Data BI menyebutkan, volume transaksi e-money tahun 2011 sekitar 41% dengan nominal transaksi senilai Rp 981 miliar, naik 14% dari periode sama sebelumnya pada 2010, yakni volume sekitar 27% dengan nominal mencapai Rp 693 miliar. Rata-rata per tahun, untuk volume dan nominal transaksi masing-masing tumbuh 55% dan 38%. Realitas ini diperparah dengan hasil survei yang menyebutkan e-money hanya menarik minat masyarakat sebanyak 1% menduduki peringkat tiga terbawah terhadap instrumen pembayaran non tunai lainnya.

Berangkat dari kondisi tersebut, ungkap Sahabat, bank sentral mulai fokus mengkaji bisnis model yang akan digunakan untuk realisasi e-money sesuai dengan PBI No 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik yang dikeluarkan BI pada 13 April 2009 lalu. “Idealnya e-money itu disertifikasi oleh principal. Nah kita belum punya itu. Untuk sekarang kami masih mengkaji sebagai tahap awal kami mau bank BUMN punya kesepahaman. Mandiri, BRI, BNI atau BCA kalau dimungkinkan kami undang juga. Akhir Desember ini target realisasinya”, katanya.

Sahabat meyakini, paska terbentuk principal, minat masyarakat untuk menggunakan e-money akan meningkat. Pasalnya, hanya akan ada satu kartu untuk semua pembayaran, baik tol, parkir, komunikasi maupun transportasi.

Meski demikian, Sahabat membenarkan masih ada permasalahan pelik lainnya mengenai keamanan nasabah. “Kalau Alat Pembayaran menggunakan Kartu (APMK) seperti ATM kita hilang, uang belum tentu hilang. Tapi kalau kartu e-money hilang, sudah jelas uang hilang. Ini juga masih kami kaji mengenai securitinya nanti gimana,” imbuhnya. **maya

Related posts